Terus Berbenah

Mengawali Tahun 2009, Bidang Diklat Aparatur PKP2A III LAN Samarinda semakin memantapkan langkah dalam membangun SDM Aparatur di Wilayah Kalimantan. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2008 lalu dalam evaluasi program dinilai berhasil. Kini semakin terasa banyaknya aktivitas perkonsultasian yang dilakukan dengan para stakeholder di Daerah Kalimantan. Kabupaten/Kota di Kalimantan sudah mulai merasakan pelayanan yang diberikan oleh PKP2A III LAN Samarinda. Dalam perspektif pelanggan, salah satu indikator jika pelayanan yang diberikan pemberi layanan dinilai baik oleh customernya, maka pelanggan tersebut akan kembali lagi. Inilah yang saat ini paling dirasakan oleh seluruh staf LAN yang ditugaskan di Samarinda.
Pembaca yang budiman, penerbitan majalah TD juga semakin mendapat tempat di hati pembacanya. Dalam beberapa kesempatan banyak yang mempertanyakan jika majalah ini terlambat tiba dihadapan pembaca khususnya aparatur pemerintah di daerah. Berbagai informasi yang disajikan majalah TD juga memberi inspirasi bagi para aparatur yang diberi amanah untuk mengembangkan SDM Aparatur di daerahnya masing-masing. Selain sebagai media informasi yang komunikasi bagi penyelenggara diklat, majalah TD juga diyakini banyak memberi tambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Itulah sebabnya, Redaksi TD sudah membuat perencanaan penerbitan di Tahun 2009 ini dengan sajian yang lebih dalam, lebih informatif, dan lebih investigatif. Ini bukan perkara yang gampang mengingat crew Redaksi hanyalah ditempati oleh para pegawai LAN rekrutan 3 dan 1 tahun terakhir. Tidak satu pun profesional dalam bidang media bergabung disini. Namun demikian seiring dengan berjalannya waktu nampaknya “empowerment” yang telah dilakukan di tiga terbitan di tahun 2008 lalu lambat laun menuai hasil. Kami pun sedikit kurang percaya dengan kemajuan tim redaksi kami.
Pada terbitan kali ini, selain berisi informasi kegiatan yang dilaksanakan pada periode Januari hingga April 2009, berbagai kegiatan penting lainnya diantaranya seputar kegiatan kantor dan juga dihadirkannya laporan singkat tentang kerjasama dengan BVS Bavaria Jerman (LAN nya Jerman) yang mengirimkan Direkturnya menjadi narasumber dalam Lokakarya Pembaruan Diklat Pra Jabatan, kegiatan yang difasilitasi oleh proyek SfGG-GTZ Jerman ini merupakan rangkaian dari studi banding yang dilakukan tahun lalu di BVS Jerman. Artikel menarik dan informasi kerjasama Diklat lainnya juga menarik untuk anda ikuti dan masih disajikan dalam edisi April ini.
Selamat menikmati,

Andi Taufik
Redaktur

PROFIL BADAN DIKLAT PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Keberadaan Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat sebagai perangkat pemerintah daerah adalah produk dari proses administrasi pemerintah daerah yang telah mendapatkan pengakuan/legitimasi politik melalui pembentukan peraturan daerah, dan kualifikasi teknis kemampuan menyelenggarakan diklat oleh LAN-RI, yang menunjukkan bahwa eksistensinya merupakan sebuah komitmen daerah yang perlu ditindak lanjuti secara konsisten. Pembentukan Badan Diklat Kalbar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 135 Tahun 1990 tanggal 26 Maret 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Barat. Badan Diklat Kalbar memegang peranan penting dalam peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah di Kalbar.
Badan Diklat Kalbar telah terakreditasi dalam melakukan diklat struktural baik Prajabatan Golongan II, III dan Diklat Kepemimpinan Tingkat III, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 495/I/13/14/2004 Tanggal 16 Juni 2004 Tentang Akreditasi Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat Di Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Struktural.
Visi Badan Diklat Kalbar adalah Terwujudnya Aparatur Berkualitas Dan Berbudaya 2020. Dari visi Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan di atas, lebih lanjut dirumuskan misi sebagai rumusan langkah-langkah untuk mulai melakukan inisiatif perencanaan yang berangkat dari hasil evaluasi kegiatan dan mempertajam bentuk-bentuk riil pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam visi menjadi suatu sistem manajemen pembangunan dari suatu lembaga. Adapun misi dimaksud adalah sebagai berikut :
• Meningkatkan kualitas kebijakan dan program, informasi, evaluasi kediklatan dan pengembangan widyaiswara.
• Meningkatkan kompetensi aparatur melalui penyelenggaraan dan fasilitasi diklat prajabatan dan kepemimpinan.
• Meningkatkan kompetensi aparatur melalui penyelenggaraan dan fasilitasi diklat teknis dan fungsional.
• Meningkatkan kompetensi aparatur melalui penyelenggaraan dan fasilitasi diklat manajemen pemerintahan serta mempersiapkan aparatur pemerintahan yang profesional melalui penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan kader.
• Meningkatkan kapasitas lembaga melalui peningkatan kualitas manajemen perkantoran, keuangan, sumberdaya aparatur/ kepegawaian serta peningkatan sarana dan prasarana kediklatan.
Hingga tahun 2009, SDM Penyelenggara diklat pada Bandiklat Kalbar, untuk pegawai tetap berjumlah 73 orang dengan tenaga widyaiswara sejumlah 13 orang. Dalam masa 2007 hingga 2009 ini, Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan dimana pada tahun 2007, Kepala Badan Diklat masih dijabat Bapak Drs. H. Syarif Umar Alkadrie yang kemudian diteruskan dengan Plh. Kabandiklat yaitu Ibu Taufikah dan pada tahun 2009 ini, Badan Diklat Kalbar dipimpin oleh Drs. H. Pieter Allong, MM.
Program Kegiatan Bandiklat Kalbar di tahun 2009 diantaranya adalah :
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Melalui Diklat Prajabatan Dan Diklat Kepemimpinan
1. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II
2. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III
3. Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV
4. Pembinaan dan Koordinasi Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Melalui Diklat Teknis Dan Fungsional
1. Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pelelangan
2. Penyelenggaraan Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah
3. Penyelenggaraan Diklat Prime Motivating of Highly Effective People
4. Penyelenggaraan Diklat Teknologi Informasi berbasis e-Goverment
5. Penyelenggaraan Diklat Manajemen Penyusunan Anggaran Satuan Kerja
6. Penyelenggaraan Diklat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
7. Penyelenggaraan Diklat Jabatan Fungsional Arsiparis
8. Penyelenggaraan Diklat bagi penyelenggara diklat (TOC)
9. Penyelenggaraan Diklat Pemegang Barang
10. Penyelenggaraan Pendalaman Materi Substansi Prajabatan
11. Penyelenggaraan Training of Trainer (TOT) bagi Pengajar Daerah
12. Penyelenggaraan Tim Aktualisasi Diklat Kepemimpinan Tk. IV dan Tk. III
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Melalui Diklat Manajemen Pemerintahan
1. Penyelenggaraan Diklat Smart and Success Leadership
2. Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Program Pengembangan Kediklatan
1. Penyusunan Modul Diklat Teknis Fungsional
2. Penerbitan Buletin Profesional dan Buku Agenda Badan Diklat Provinsi Kalbar
3. Melaksanakan Monitoring Penyelenggaraan Diklat Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan Kediklatan Aparatur Kabupaten/Kota se Kalbar di Kab. Sekadau
5. Penyusunan Kurikulum Diklat Teknis Fungsional
6. Pembuatan Profil Multimedia Badan Diklat Provinsi Kalbar
7. Penyusunan Alat/Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat
8. Sistem Komputerisasi Data dan Pengelolaan Perpustakaan
Program Pengembangan Kewidyaiswaraan
1. Diskusi Karya Tulis Ilmiah Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Kalbar
2. TOT, Diklat, Sosialisasi dan Bimtek bagi Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Kalbar
3. Rakor Ikatan Widyaiswara Indonesia dan Provinsi Kalbar
4. Orasi Ilmiah bagi Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Kalbar
5. Pelantikan Widyaiswara
Dengan berbagai program kegiatan tersebut, sarana prasarana kediklatan pada Badan Diklat Kalbar sudah mencukupi berdasarkan pertimbangan kebutuhan diklat maupun tuntutan kebutuhan, terutama dengan adanya akomodasi asrama diklat, gedung kantor, perpustakaan, aula, ruang kelas, ruang makan, pendopo.(Maya)

PROFIL BADAN DIKLAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Terdepan dalam Diklat Aparatur di Kawasan Timur Indonesia 2010, dengan visi tersebut, Badan Diklat Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bidang pendidikan dan tugas pelatihan bagi aparatur/pegawai negeri sipil dan masyarakat Kalimantan Timur. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak awal berdirinya pada tahun 1990, Badan Diklat Provinsi Kalimantan Timur telah berkembang dari organisasi pendidikan dan pelatihan kecil menjadi sebuah lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang besar, yang pada tahun 2004 telah dimantapkan organisasinya berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2004.
Sejak ditetapkannya Badan Diklat Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah, maka Badan Diklat Provinsi telah membuktikan keberhasilannya dalam penyelenggaraan Diklat Aparatur Pemerintah. Karena itulah, sejak tanggal 23 April 2003 Badan Diklat Provinsi Kalimantan Timur telah mendapatkan Sertifikasi dan Akreditasi untuk menyelenggarakan Diklat Pim Tingkat III dan Diklat Pim Tingkat IV, serta Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala LAN RI No.306/IX/6/4/2003. Jumlah alumni yang telah dihasilkan sampai sekarang lebih dari 20.000 alumni yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dari Pemerintah Kota/Kabupaten di Kalimantan Timur yang berpartisipasi mengikuti program diklat aparatur.
Untuk mendukung perannya tersebut, Badan Diklat Provinsi Kalimantan Timur pun memiliki 69 tenaga pengelola yang berpengalaman di bidang pelatihan, termasuk 15 Tenaga Pengajar/Widyaiswara. Serta di tambah tenaga pengajar lainnya yang terdiri dari pejabat struktural dan tenaga ahli dari berbagai instansi. Seluruh tenaga pengajar memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman pada organisasi dan manajemen, administrasi pemerintah dan bidang teknis lainnya dari berbagai keahlian.
Selain tenaga pengelola yang berpengalaman, Badan Diklat Provinsi Kalimantan Timur juga dilengkapi dengan Kampus Utama Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Kota Samarinda sebagai pusat pemerintahan. Selain itu Badan Diklat Propinsi Kalimantan Timur juga memiliki akomodasi/penginapan bagi peserta diklat dengan kapasitas untuk ± 150 orang peserta, yang dilengkapi ruangan ber-AC dan TV serta fasilitas standar lainnya. Akomodasi lainnya yang terdapat pada Badan Diklat Provinsi Kalimantan Timur antara lain:
• Ruang belajar yang representative lengkap dengan peralatan penunjangnya, dengan jumlah 7 unit yang mampu menampung peserta Diklat sebanyak ± 160 orang.
• Ruang serbaguna sebanyak 2 unit, yang memiliki kapasitas daya tampung masing-masing ± 300 orang, dan dapat dipergunakan untuk kegiatan olahraga indoors.
• Ruang Perpustakaan, dengan koleksi buku berjumlah ± 1.000 buah judul buku.
• Laboratorium Komputer, berkapasitas 20 unit berbasis LAN.
• Asrama sebanyak 2 unit, dengan jumlah kamar sebanyak 66 buah dilengkapi dengan AC dan TV, serta memiliki daya tampung sebanyak 172 tempat tidur.
• Gedung untuk keperluan pelayanan Administratif, yang memiliki luasan lantai ± 760 M2.
• Lapangan Parkir, kapasitas ± 100 kendaraan roda 4 dan 200 roda dua.
• Mushola, dapat menampung ± 50 Jamaah.
• Cafe/Ruang Makan yang sangat nyaman.
• Genset, jika terjadi mati lampu, sehingga kegiatan tidak akan terganggu dan dapat terus berlangsung.

BIMTEK PENULISAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sudah menjadi komitmen bagi seluruh “warga” LAN tak terkecuali bagi “warga” PKP2A III LAN Samarinda sebagai bagian LAN secara integral untuk selalu meningkatkan kemampuannya, termasuk kemampuan di bidang hukum khususnya yang terkait dengan masalah Perundang-Undangan.

Pentingnya mempelajari tentang Peraturan perundang-undangan bagi pegawai di lingkungan PKP2A III LAN dikarenakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak akan terlepas dari suatu kegiatan mengeluarkan keputusan -keputusan dan atau tindakan Administrasi sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya.
Untuk menjembatani kebutuhan tersebut maka dilaksanakan Bimtek Penulisan Peraturan PerUndang-Undangan pada tanggal 10 Maret 2009 di lingkungan PKP2A III LAN. Bimtek ini dibuka oleh Kepala Pusat PKP2A III LAN Dr. Meiliana, SE., MM yang diikuti oleh seluruh Pegawai di lingkungan PKP2A III LAN dengan menghadirkan Bambang Giyanto, SH., M.Pd selaku Kabag Hukum dan Organisasi LAN sebagai Narasumber. Menurut Bambang Giyanto produk hukum yang dikeluarkan oleh LAN selain berupa Peraturan (regeling) dan Keputusan (beschikking) Kepala LAN, juga terdapat produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang dibawahnya seperti: Deputi, Sekretaris Utama, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.
Khusus di lingkungan PKP2A III LAN produk hukum yang paling banyak dijumpai dalam kegiatan organisasi adalah penerbitan Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait realisasi program dan kegiatan sebagaiamana telah tercantum pada Rencana Anggaran Belanja yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA). Sehubungan dengan aktivitas penerbitan Surat Keputusan tersebut maka di harapkan para staf KPA/PPK pada masing-masing Satker dapat mengerti, memahami, dan menguasai pengetahuan dan ketrampilan dalam membuat surat keputusan tentang penetapan Tim Personalia dari masing-masing kegiatan.

Ketika Narasumber selesai memberikan pemaparannya dan memberikan kesempatan bagi Audience untuk bertanya, kesempatan ini seakan-akan tidak disia-siakan, berbagai pertanyaan diajukan, tidak saja pertanyaan terkait dari materi yang telah disampaikan tapi juga mengenai permasalahan pembuatan, sosialisasi, dan penerapan suatu Undang-Undang yang secara global sering menjadi masalah di negeri ini.
Pertanyaan tersebut seperti mengapa UU tentang korupsi dapat berlaku retroaktif sedang UU lain tidak, ada juga pertanyaan tentang apa dasar dan sebab musababnya sehingga terjadi suatu UU harus mengalami beberapa kali perubahan sehingga membingungkan masyarakat pada umumnya atau pertanyaan kritis lainnya tentang selalu tidak tercapainya kuota dari produk UU dalam Prolegnas sehingga masih banyak saat ini UU yang tidak tuntas pembuatannya atau belum dibuat sama sekali padahal UU tersebut sangat urgen bagi roda Pemerintahan.
Semua pertanyaan tersebut dicoba untuk dijawab dengan baik oleh narasumber dan suasana gerr pun terjadi ketika narasumber harus menjawab bagaimana suatu produk UU tersebut dibuat dan tahapan-tahapan yang harus dilaluinya karena bukan rahasia lagi berbicara tentang pembuatan UU memerlukan waktu yang lama dan tahapan yang rumit serta budget yang besar.
Pada akhirnya, karena keterbatasan waktu dari narasumber yang harus kembali ke Jakarta pada hari itu juga, maka acara harus segera di sudahi. Dan untuk lebih mengingat materi yang telah disampaikan maka dibagikan buku Pedoman Teknis Penulisan Peraturan PerUndang-Undangan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara. (Yuni)

PAK BAHARUDDIN YANG SELALU DIHATI KAMI

Perputaran bumi mengelilingi matahari, pergantian siang dan malam, tak terasa telah dilalui seorang manusia. Sesungguhnya segala sesuatu yang telah kita lakukan mampu menorehkan goresan makna begitu dalam bagi setiap pribadi yang mampu memaknainya.
Manusia ditakdirkan oleh pencipta memiliki banyak karunia, yang jika dipergunakan dengan sebaik mungkin akan mampu memberikan nilai lebih bagi orang yang ditinggalkan. Tak terasa perjalanan waktu ini telah mengantarkan seorang anak manusia pada satu titik pemberhentian yang memang harus dilakoni bagi seorang abdi negara , ya karena memang segala sesuatu yang kita lakukan harus ada fase istirahatnya agar mampu mengembalikan jiwa–jiwa yang telah cukup lelah ini untuk kembali menyelami arti hidup yang sebenarnya.
Pak Baharuddin sosok pejuang keras dalam hidup telah sampai pada fase ini, yaitu purna bakti. Pensiun adalah salah satu perjalanan yang dilalui oleh Pegawai Negeri Sipil, dan tidak dapat dihindari. Kita boleh saja cinta dengan jabatan, berusaha keras untuk mendapatkan suatu jabatan namun tetapi bukan tidak mungkin suatu saat mungkin jabatan yang akan pergi meninggalkan kita.
Tidak ada rasa kekecewaan, sedih, dalam diri beliau. Karena memang beliau telah mempersiapkan jauh–jauh hari akan kedatangan masa itu. Telah banyak pengalaman hidup baik yang positif maupun yang negatif (menurut cerita bapak sendiri) yang telah dialaminya. Bagaimana beliau merintis karier dari menjadi supir di LAN Makassar, hingga menjadi Kasubbid Renlap pada PKP2A III LAN Samarinda.
Satu hal yang bisa kita jadikan teladan dari diri beliau adalah semangatnya untuk terus menuntut ilmu meskipun bagi sebagian orang mungkin hanya akan membuang waktu saja dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam karier, namun hal itu tidak berlaku bagi beliau karena di usia sudah tidak muda lagi beliau mampu menamatkan S2-nya. Tentu saja menjadikan motivasi bagi teman- teman yang lain.

Acara pelepasan Pak Burhanuddin ini dipimpin langsung oleh Ibu Meiliana di Aula PKP2A III LAN Samarinda pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009. Ibu Kapus menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas pengabdian, loyalitas, tenaga, pikiran, ide-ide yang telah diberikan terutama pada awal pendirian PKP2A III LAN Samarinda, hingga saat ini.
Terima kasih bapak, abang, apa yang telah kau berikan untuk bangsa dan negara akan menjadi catatan tersendiri bagi kami untuk dijadikan pelajaran, dan atas pengabdianmu selama ini akan dihitung Pencipta Langit dan Bumi sebagai pemberat amal kebajikanmu kelak di yaumil akhir. (Humairah)

SOSIALISASI IMPLEMENTASI ANGGARAN 2009

Perencanaan menjadi elemen penting pertama yang menjadi dasar atau acuan bagi suatu organisasi untuk melaksanakan program-program kegiatan yang akan mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Perencanaan yang matang dan berkesinambungan akan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada setiap tahunnya. Hal ini pula yang berusaha dilakukan oleh PKP2A III LAN untuk terus dapat menghasilkan perencanaan yang akurat secara kontinu, termasuk dalam hal perencanaan anggaran kegiatan.
Oleh karena itu, pada hari Jum’at, tanggal 27 Maret 2009 lalu, Tim dari LAN Jakarta yang terdiri dari Pak Guntur Karnaeni, Pak Hartoto, Pak Untung Ciptadi, Pak Eddi Wibowo, dan Ibu Lilis Komalasari berkunjung ke kantor PKP2A III. Kunjungan ini adalah dalam rangka Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK/.02/2009 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Hal ini terkait dengan beberapa permasalahan yang seringkali terjadi dalam setiap proses perencanaan terutama proses revisi rencana anggaran. Sebagai contoh adalah ketidakjelasan kewenangan pihak-pihak yang akan menangani proses revisi tersebut, apakah cukup melalui KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), atau harus melalui Kanwil Perbendaharaan, ataukah harus melalui level yang lebih tinggi lagi yaitu Dirjen Anggaran.

Selain Sosialisasi Peraturan Menkeu tersebut, Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku pada LAN juga menjadi salah satu topik pembahasan. Untuk tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya, PKP2A III memang belum memiliki PNBP, namun seiring dengan selesai dibangunnya Gedung Kantor PKP2A III LAN maka diharapkan Gedung tersebut dapat dimaksimalkan pemanfaatannya termasuk melalui PNBP. Oleh karena itu perlu mulai direncanakan jenis-jenis PNBP yang akan diberlakukan oleh PKP2A III LAN berikut dengan tarif-tarifnya.
Pembahasan berikutnya juga terkait dengan perencanaan anggaran 2010 yang diharapkan lebih rigid terutama terkait dengan belanja gaji pegawai yang harus sudah didukung dengan data kepegawaian yang akurat. Dan untuk mengatasi kenaikan pangkat ataupun kenaikan gaji berkala yang terjadi pada tahun berjalan, maka dianggarkanlah apa yang disebut dengan anggaran transito.
Pertemuan yang berlangsung dua arah tersebut diselingi pula dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan pengajuan revisi anggaran (atau akun anggaran) yang pernah dialami oleh unit-unit kerja. Koordinasi internal pun akhirnya disimpulkan menjadi salah satu kunci keberhasilan perencanaan sebuah organisasi. Dimana dengan adanya koordinasi yang kuat secara internal maka akan terwujud kesatuan perencanaan yang berdasarkan pada persamaan persepsi masing-masing unit dalam pencapaian tujuan organisasi.(Lina)

CHANGE MANAGEMENT Part 2

‘A way to a better organization”

Setelah pada terbitan perdana majalah TD mengupas tentang pelatihan Change Management I yang diselenggarakan pada tanggal 19-23 November 2007 di Hua Hin Thailand. Kini, di tahun 2009, pelatihan Change Management II kembali diselenggarakan.
Masih di tempat yang sama, tepatnya di Hua Hin Thailand, pelatihan yang berlangsung selama 5 hari ini yaitu dari tanggal 2 hingga 6 Februari 2009 diikuti oleh 15 peserta pelatihan yang berasal dari berbagai Negara. Beberapa Negara yang ambil bagian dalam pelatihan ini antara lain: Afganishtan, China, India, Indonesia, Philipina dan Viet Nam. Bila pada pelatihan Change Management I Indonesia diwakili oleh tiga Kepala Bidang Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, yaitu: Baban Sobandi, SE, M.Si. (PKP2A I Bandung), Dr. Muhammad Idris, M.Si. (PKP2A II Makassar), dan Drs. Andi Taufik, M.Si. (PKP2A III Samarinda), maka pada pelatihan kali ini, peserta yang berasal dari Indonesia khususnya Lembaga Administrasi Negara diwakili oleh Kapus PKP2A III Samarinda yaitu Ibu Meiliana, dan dua peserta lainnya, Bapak Tumpal Simanjuntak dan Bpk Hoky Siregar mewakili SfGG-GTZ Indonesia. Pada pelatihan CM II : APOA – Appreciative Participatory Organizational Assessment” kali ini, para pesera menginap di Marriott Resort & Spa Hotel dan dibiayai sepenuhnya oleh SfGG-GTZ.

Untuk lebih mengakrabkan para peserta, seperti biasa, pelatihan diawali dengan pembukaan dan perkenalan agar para peserta dapat memiliki rasa kebersamaan selama berlangsungnya pelatihan dan dapat mempererat silahturahmi sehingga networking yang telah mereka ciptakan dapat berlanjut dan tentu saja diharapkan dapat memberikan nilai lebih bagi kepentingan organisasi di masa mendatang. Pelatihan yang berlangsung dari pagi hingga sore hari ini memuat tentang tahapan-tahapan dalam membangun proses perubahan yang efektif. Di awali dengan Appreciative Inquiry, Change Management PART I: Basic on Organization Change dan Change Management Part II: APOA-what is it? sebagai materi pembuka, pelatihan berlangsung sejak pagi hari dan dikemas dengan sangat interaktif dan partisipatif sehingga membuat peserta enjoy dalam mengikuti pelatihan dan serius namun tetap santai. Metodologi yang digunakan dalam pelatihan ini pun sangatlah efektif dan sangat mengesankan, yaitu dengan menggabungkan input teori, diskusi dan dialog, latihan individu dan grup, studi kasus, tukar penglaman dan tugas kelompok. Begitulah kegiatan rutin yang dilakukan peserta hingga hari kelima yang merupakan hari terakhir pelatihan. Di hari inilah peserta diberikan evaluasi akhir dan sertifikat pelatihan kepada masing-masing peserta.
Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para peserta dapat mengetahui apa sebenarnya organisasi dan bagaimana cara bekerjanya; bagaimana menganalisa suatu organisasi secara sistematis; bagaimana mendesain proses perubahan dalam suatu organisasi dan pendekatan serta aplikasi program-program yang dilaksanakan oleh organisasi. Jadi, hal-hal yang dibahas, dipresentasikan ataupun yang dikerjakan akan sangat berkaitan dengan apa saja yang dapat mengubah organisasi ke arah yang lebih baik, bagaimana peserta akan memiliki kemampuan untuk menganalisa organissasi yang dipimpin dan untuk merencanakan proses perubahan organisasi secara sistematis dan yang tentunya berorientasi pada apa yang dibutuhkan oleh organisasi.
Dalam Pelatihan ini, peserta disajikan materi yang berkaitan dengan berbagai konsep dasar, teori-teori manajemen serta manajemen perubahan dan teori-teori organisasi lainnya seperti the Seven Elements of Strategic fit dan alat-alat yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah seperti Diagnostic Egg (10 Step Diagnosis), Bird’s View, Organizational Profile dan Organizational Culture.. Selain itu, paparan yang menjelaskan bagaimana keadaan organisasi sesungguhnya juga diberikan dalam pelatihan ini, seperti halnya The oganization as an iceberg, The organization as a living organism dan Work flow analysis.

Berbagai materi guna menunjang perubahan organisasi ke arah yang lebih baik yang di paparkan dalam pelatihan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan oleh para peserta dalam lingkungan organisasi di mana mereka mengabdi. Selain mendapatkan tambahan pengetahuan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kehidupan organisasi, para peserta juga mendapatkan pengalaman dan teman baru yang bisa sangat berguna untuk memperluas jaringan kerja baik bagi organisasi dan bagi individu yang bersangkutan.

SISTEM DIKLAT PRAJABATAN DI INDONESIA AKAN BERUBAH

SfGG – GTZ bersama BVS Jerman, Kementrian PAN dan LAN selenggarakan Lokakarya Diklat Prajabatan
Sistem Diklat Prajabatan yang sekarang berlaku di Indonesia, masih menganut model dan sistem yang lama, yaitu berlangsung kurang lebih selama 2 sampai 3 minggu tergantung dengan golongan. Dan dirasakan kurang memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan. Kedepannya pola itu akan dirubah, dan perubahan itu sudah dilakukan oleh tim Pembaharuan Sistem Diklat Aparatur, dengan menghasilkan rancangan tentang sistem Diklat Prajabatan yang baru. Untuk itulah Pemerintah melakukan revisi penyelenggaran Diklat Prajabatan dengan membentuk tim Komisi Pembaharuan Sistem Diklat Aparatur yang bertugas untuk melakukan perbaikan tersebut.

Pada sistem yang baru ini menganut dual system, yang mana pembelajaran dilakukan dengan metode yaitu secara klasikal di dalam kelas dan pembelajaran di tempat kerja. Pada design Diklat Prajabatan yang baru, berfokus pada dua tahap pengembangan, yaitu pengembangan kompetensi bidang dan pengembangan kompetensi inti. Pada Kompetensi Bidang ini nantinya para CPNS akan dibekali dengan kemampuan khusus yang dibutuhkan agar CPNS dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam instansi dimana ia berada. Sedangkan pada Kompetensi Inti para CPNS akan dibekali dengan kemampuan umum yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam rancangan ini kelulusan kompetensi bidang merupakan salah satu persyaratan untuk dapat mengikuti kompetensi inti.

Dari studi perbandingan yang dilakukan dibeberapa negara, model diklat yang diterapkan juga mengunakan metode dual sistem modul ini. Kunjungan terakhir yang dilakukan di BVS (Lembaga Administrasi Negara pada negara bagian Bavaria Jerman) dilakukan oleh Tim KPSDA menghasilkan pengalaman yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan kurikulum dengan dual system model tersebut. Dalam kunjungan tersebut diperoleh gambaran bahwa Diklat Prajabatan yang dilakukan di Jerman durasi waktunya kurang lebih 3 tahun dengan pola magang di tempat kerja dan belajar di kelas.
Dalam upaya menetapkan design kurikulum diklat prajabatan di Indonesia pihak pemerintah Jerman melalui Proyek SfGG-GTZ menghadirkan DR Andreas Lenz, Direktur BVS Jerman dalam sebuah lokakarya, tukar pengalaman tentang Diklat Prajabatan yang diselenggarakan di Jerman termasuk aspek design kurikulum dan implementasinya.

Acara yang digagas SfGG-GTZ ini difasilitasi langsung oleh BVS (LAN Bavaria, dari Jerman) dan menggunakan biaya dari SfGG-GTZ sebagai bentuk apresiasi dan dukungan kepada LAN sebagai instansi Pembina Diklat Aparatur di Indonesia dalam melakukan perubahan kurikulum Diklat prajabatan. Lokakarya ini dilangsungkan di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 17- 19 Maret 2009.
Kedepannya komisi Tim KPSDA telah mendesain ulang sistem dalam Diklat Prajabatan ini. Adapun yang didesain ulang adalah mata diklat, metode serta sistem evaluasi yang dilakukan dan waktu penyelenggaraan diklat prajabatan ini dtetapkan selama 4-6 bulan (masih dalam tahap pematangan). Untuk pembekalan kompetensi bidang, anggota Tim KPSDA masih mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang dianggap kompeten, serta memiliki pengetahuan dalam pembekalan kompetensi bidang. Lokakarya ini bertujuan agar mendapatkan masukan dalam Pembaharuan sistem diklat Prajabatan kedepannya, khususnya untuk pembekalan kompetensi bidang yang meliputi mekanisme penetapan peserta, konten dan substansi isi program, mekanisme penyelenggaraan dan mekanisme evaluasi. Dan yang menjadi sasaran dalam acara ini adalah terwujudnya suatu sistem penyelenggaraan Diklat Prajabatan yang benar–benar dapat menghasilkan PNS yang kompeten dengan dibekali kompetensi bidang dan kompetensi inti. (Humairah)

MENPAN MENYAKSIKAN PENANDATANGANAN JANJI PELAYANAN PUBLIK DI KALIMANTAN TIMUR

Kegiatan penandatanganan Janji Perbaikan Pelayanan Publik bertempat di Auditorium Lamin Etam Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 22 Januari 2009, beberapa saat lalu merupakan serangkaian kegiatan mewujudkan Program Good Governance, program Pemerintah kerjasama Pemerintah Indonesia melalui Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pemerintah Republik Jerman melalui proyek SfGG-GTZ.
Acara kegiatan penandatanganan janji pelayanan publik yang dihadiri oleh seluruh Walikota dan Bupati se Kalimantan Timur, serta para kepala Dinas/Instansi terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik. Kegiatan ini merupakan momentum yang sangat berarti baik bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maupun PKP2A III LAN Samarinda yang memfasilitasi penerapan manual praktis pelayanan publik di wilayah Kalimantan khususnya Kaltim.
Hasil yang diharapkan setelah acara tersebut bahwa implementasi di lapangan benar-benar terlaksana, bukannya sekedar simbolis seremonial saja, demikian juga merupakan harapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur bahwa beliau berharap besar dari pelaksanaan ini terwujud sebenar-benarnya di setiap Dinas/Instansi di Provinsi Kalimantan Timur.

Selain yang telah melakukan janji perbaikan pelayanan publik Bapak Gubernur meminta agar dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Kabupaten/Kota serta Dinas/Instansi menyusul untuk melakukan kegiatan serupa sehingga janji-janji Bapak Gubernur sebelum menjadi pemimpin daerah ini dapat benar-benar terwujud di masa kepemimpinannya.

Adapun arahan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, menekankan perwujudan dari ini semua adalah “sikap mental” pegawai itu sendiri guna mewujudkan semua cita-cita diatas, selain itu mematrikan semangat “disiplin”. Disamping itu Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara beserta Kepala Badan Kepegawaian Negara meluncurkan program KIP (Kartu Induk Pegawai) baru yang mana ini merupakan program Pemerintah terbaru guna peningkatan perbaikan kehidupan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia di masa mendatang menjelang masa pensiun seorang PNS disamping itu kartu ini berfungsi ganda selain sebagai tanda bagi seorang PNS juga berfungsi sebagai tabungan bagi seorang pegawai di masa dia aktif dan akan menghadapi masa akhir tugasnya, sehingga nantinya tidak lagi direpotkan dengan antrian dan waktu yang lama dalam proses pengambilan seluruh hak-hak sebagai seorang PNS yang telah mengakhiri masa tugasnya.(Jos)

DIKLAT PRAJABATAN LAN 2009 DI JATINANGOR

Laporan dari Jatinangor
Generasi Baru Harapan Baru LAN di Masa Depan
Sebagai tindak lanjut dari keseluruhan proses Penerimaan Pegawai Formasi 2007 di Lembaga Administrasi Negara khususnya di lingkungan PKP2A III LAN maka di laksanakan Pelatihan Prajabatan sebagai proses ‘penggodokan’ terakhir bagi Calon Pegawai baru yang selama ini telah menyandang titel CPNS.


Latihan Prajabatan ini merupakan amanah dari UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam pasal 31. Diklat Prajabatan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal pengetahuan, Ketrampilan, dan pembentukan perilaku bagi CPNS agar mempunyai kemampuan dan etika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, disamping itu pendidikan dan pelatihan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil juga dimaksudkan agar dapat menjamin keserasian pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
Diklat Prajabatan tahun ini sangat luar biasa sekali karena dapat terlaksana secara terintegrasi, sesuatu yang dulu pernah di lakukan LAN tapi lama tidak terlaksana dan akhirnya kini muncul kembali. Banyak keuntungan bagi para CPNS yang mengikuti Diklat Prajab secara terintegrasi. Bertemu dengan teman–teman CPNS di lingkungan LAN secara keseluruhan, para Widyaiswara yang 99% berasal dari LAN, tempat Diklat juga di LAN, dan materi-materi pembelajaran yang banyak ‘diselipi’ dengan materi-materi tentang keberadaan LAN merupakan nilai plus dari pelaksanaan Diklat Prajabatan secara terintegrasi dibanding melaksanakan Diklat Prajabatan secara sendiri-sendiri.
Diklat Prajabatan kali ini di laksanakan di PKP2A I LAN Bandung, terbagi atas 2 bagian, yakni Diklat Prajabatan untuk Gol III dan Diklat Prajabatan untuk Gol II. Untuk Golongan III diikuti oleh 31 peserta dan Golongan II diikuti oleh 24 peserta, adapun waktu pelaksanaan diklat dimulai dari tanggal 29 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 21 Februari 2009. Udara Jatinangor yang begitu sejuk dan gedung yang begitu megah memberikan arti dan semangat tersendiri dalam melalui hari-hari selama proses pembelajaran.
Materi rata-rata dimulai pada pukul 7.30 dan berakhir pukul 19.30, namun begitu keceriaan masih nampak diantara wajah-wajah lelah peserta diklat. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan para Widyaiswara yang kompeten, nyaman, dan sistematis serta mempunyai sense of humor dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga tidak menimbulkan rasa kantuk dan kebosanan. Satu lagi keistimewaan lainnya dari Diklat Prajabatan bagi para CPNS di lingkungan LAN tahun ini, yakni masuknya dua materi diklat baru, yaitu Good Governance dan Mind Setting.
Tujuan dari pembelajaran Good Governance adalah agar para CPNS yang notabene adalah Pelayan Masyarakat mengetahui apa itu prinsip-prinsip Good Governance dan bagaimana mengaplikasikannya dalam organisasi kerja kita masing-masing. Adapun Materi Mind Setting atau pola pikir diajarkan dengan maksud untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini menerapkan pola pikir PNS agar mampu memberikan pelayanan prima kepada pelanggan baik Internal maupun Eksternal.
Pola Pikir sebagaimana diketahui adalah Pola dominant yang menjadi acuan utama seseorang untuk bertindak. Dengan mempelajari tentang pola pikir yang baik dan pola pikir yang buruk maka akan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana membangun dan menstimulus pola pikir yang baik dan membuang pola pikir buruk yang mungkin selama ini dalam diri kita secara tidak tersadari, sehingga dengan pemahaman yang baik akan pola pikir dapat tercipta Konsep Diri PNS yang jelas yakni: 1. Bekerja adalah sebagai Ibadah; 2. menghindari sikap tidak terpuji; 3. pelayanan dan pengayoman masyarakat; 4. Bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku; 5. selalu meningkatkan kompetensi dirinya secara terus menerus; 6. tidak rentan terhadap perubahan; 7. terbuka dan realistis; 8. dapat bekerja secara sistematis, dan 9. mampu bekerja secara professional.
Semoga Diklat Prajabatan yang sudah didesain luar biasa ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa pula. PNS yang jujur, terampil, professional, serta mempunyai komitmen yang tinggi terhadap negara adalah harapan luar biasa dari setiap penyelenggaraan diklat, termasuk Diklat PraJabatan LAN Angkatan I Tahun 2009 sebagaiman slogannya …Diklat Prajabatan …..Kompak…Sukses…Jaya....Yess.(Yuni)