KUNJUNGAN KERJA KEPALA LAN DI SAMARINDA

Senin 10 Agustus 2009, merupakan hari-hari yang sangat sibuk dilalui Kepala LAN Dr. Asmawi Rewansyah, M.Sc. Betapa tidak, pagi hari tatkala para PNS baru bersiap memulai aktivitas pengabdiannya, Kepala LAN beserta rombongan sudah harus menemui Gubernur Kaltim dalam sebuah audiensi. Pertemuan yang dilakukan pada pukul 07.30 Wita pagi hari tersebut dilakukan di Ruang Tamu Gubernur Kaltim di Lamin Etam (Rumah Dinas Gubernur Kaltim). Kepala LAN didampingi Sekretaris Utama Drs. Panani, MA., Kepala PKP2A III LAN Samarinda Dr. Meiliana, serta Kepala Biro POK Drs. Guntur Karnaeni, M.Si.
Dalam pertemuan yang sangat efektif tersebut, Gubernur Kaltim menyetujui perpanjangan waktu penggunaan Kantor PKP2A III LAN Samarinda. seperti diketahui bahwa masa peminjaman kantor ex Kanwil Pertanian tersebut hanya 5 tahun dan berakhir di tahun 2009. Gubernur secara verbal bahkan mengatakan bahwa sepanjang LAN masih ingin menggunakan gedung tersebut, maka pihak Pemerintah Propinsi tidak keberatan. Kepala LAN menyatakan terima kasih atas dukungan dan pembinaan yang dilakukan selama ini dengan PKP2A III LAN Samarinda. Banyak kerjasama yang telah dibina baik dalam kegiatan Kajian maupun dalam kegiatan Pembinaan Diklat Aparatur. Keberadaan PKP2A III LAN Samarinda sejak didirikan sudah memberi banyak kontribusi bagi kemajuan daerah Kaltim dan juga wilayah Kalimantan lainnya.
Gubernur Kaltim H. Awang Farouk Ishak juga merespon adanya keinginan LAN untuk membantu memfasilitasi orientasi Pengembangan Kapasitas Anggota Legislatif di Kaltim. Gubernur juga memberi respon yang positif adanya rencana membuka Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) STIA LAN di Samarinda untuk mempercepat laju pengembangan SDM Aparatur di Kaltim.

Selesai bertemu Gubernur, Kepala LAN langsung menuju Badan Diklat Propinsi Kaltim untuk menyampaikan ceramah umum tentang Reformasi Birokrasi dan Kebijakan Diklat Aparatur di masa depan. Acara yang dimoderatori Kepala Badan Diklat Propinsi Kaltim Dra. Farida Widyawati, M.Si, berjalan lancar hingga pukul 12.00 siang hari. Kepala LAN memaparkan tentang siklus pengembangan Administrasi Negara dikaitkan dengan Reformasi Birokrasi yang sedang digalakkan pemerintah. Mantan Ketua Tim Nasional Reformasi Birokrasi ini juga mengungkapkan pentingnya melakukan pembenahan pada semua level pemerintahan agar menjadi lebih efektif dan berdayaguna. Kepala LAN memaparkan materi dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Pemerintah Propinsi Kaltim dan peserta Diklat.
Usai beristirahat dan makan siang di Badan Diklat Propinsi Kaltim, Kepala LAN bersama rombongan menyempatkan diri meninjau pembangunan Kantor PKP2A III LAN Samarinda di Ring Road III. Seperti biasa Kepala LAN sangat memperhatikan detail-detail dari pembangunan dan memperhatikan aspek-aspek yang sangat penting. Kunjungan lapangan ini juga diikuti oleh seluruh rombongan. Usai meninjau gedung asrama dan gedung perkantoran, Kepala LAN menyempatkan diri melakukan rapat teknis dengan semua pengelola proyek, baik pelaksana PT Waskita Karya, Konsultan Perencana, Manajemen Konstruksi dan pihak pengelola di lingkungan LAN Samarinda. Pada kesempatan tersebut, Bapak Kepala LAN kembali menegaskan agar permasalahan galian baru segera dituntaskan sebelum akhir tahun, agar progres pembangunan dapat terus ditingkatkan sesuai perencanaan yang sudah disepakati. Pada sisi lain Sestama dan Kepala Biro POK juga meminta untuk tetap berhati-hati dalam aspek administrasi proyk serta memperhatikan daya serap anggaran. Guntur Karnaeni mengingatkan pihak kontraktor bahwa jika progres tidak bisa dipercepat dapat mengakibatkan daya serap anggaran bisa menjadi lambat.
Selepas kunjungan ke lokasi pembangunan Kantor PKP2A II LAN Samarinda, Kepala LAN beserta rombongan meninggalkan kota Samarinda dan dalam perjalanan pulang mampir untuk melihat progres pembangunan Badan Diklat Propinsi Kaltim yang berada di jalur II arah Balikpapan. Kepala LAN bersama rombongan diterima pelaksana proyek dan pejabat Badan Diklat Propinsi Kaltim lalu meninjau dari dekat proses penyelesaian pembangunan tersebut. Gedung Diklat yang diperkirakan menelan anggaran 160 Milyar ini rencananya akan diselesaikan pada tahun 2010 mendatang. Setelah memperhatikan miniatur gedung, Kepala LAN merasa kagum dengan desain kampus masa depan tersebut, seraya berharap agar koordinasi dengan LAN Samarinda dapat lebih ditingkatkan kualitasnya di masa mendatang. Usai meninjau gedung Bandiklat Prop Kaltim, Kepala LAN bersama rombongan meluncur menuju Bandara Sepinggan di Balikpapan untuk kembali ke Jakarta, sungguh hari yang cukup melelahkan.

TEROBOSAN DALAM PERENCANAAN & PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN

Pengembangan pegawai hingga saat ini masih belum efektif, pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat, seminar dan lainnya masih belum berdasar kebutuhan kompetensi. PKP2A III LAN Samarinda berupaya meminimalisir kesenjangan tersebut dengan melakukan pelatihan analisis kebutuhan diklat yang berdasar pada kompetensi kepada para Pejabat Struktural, fungsional dan staf potensial yang menangani Pendidikan dan Pelatihan serta Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur pada Bandiklat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten/Kota dan Provinsi, Pusat Diklat dan Balai Diklat di Kalimantan berjumlah 24 peserta, diantaranya Sekretaris BKD Kota Samarinda, Kabid. Diklat BKD Malinau, Kabid. Diklat BKD Kutai Barat, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah, Bandiklat Provinsi Kalimantan Timur dan lainnya.
Dalam pelaksanaannya, PKP2A III LAN mencoba menggandeng beberapa konsultan bidang pengembangan SDM selain narasumber dari LAN Pusat untuk mencari masukan, model dan strategi baru untuk pengembangan PNS. Narasumber LAN yang diundang diantaranya Dr.P.Marpaung yang memaparkan mengenai pola serta siklus pengembangan SDM Aparatur, Drs. Basseng, M.Pd dari Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur LAN, sedangkan konsultan dari luar LAN adalah Ade Cahyat dari Pro-Bangkit GTZ, Firdaus Noor dan M. Adriyanto.
Pelaksanaan diklat dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin, yaitu selama 6 hari, pada tanggal 27 April hingga 2 Mei 2009 dengan melakukan perubahan suasana belajar yang dilakukan di Aula PKP2A III LAN Samarinda selama 3 hari diteruskan dengan membawa peserta ke suasana berbeda di Town House Bukit Damai Indah, Balikpapan, dengan dukungan Pro-Bangkit GTZ.
Metode pembelajaran yang digunakan lebih banyak pada diskusi dan praktek pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Peserta diarahkan untuk mampu melakukan perencanaan pengembangan kepegawaian dengan analisis kebutuhan diklatnya. Disini peserta dilatih untuk membuat standar kompetensi bagi perencanaan kebutuhan diklat dan penyelenggaraan diklat berdasar indikator perilaku pada masing-masing level. Pada intinya tujuan dari pelatihan ini adalah membekali peserta dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan agar mampu menjalankan perannya dengan baik sebagai perencana dan pengelola di dalam pengembangan kompetensi pegawai, bahwa pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat, pendidikan bergelar, bimtek, magang atau studi banding benar-benar efektif sesuai kebutuhan pegawai maupun instansinya. Peserta diharapkan benar-benar mampu membuat strategic plan dalam pengembangan kepegawaian di lingkungan kerjanya. Selain itu, peserta diberikan materi tentang pengendalian usulan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dengan Latihan praktek menyusun dan melakukan HR Score Card & HR Audit dan materi Evaluasi penerapan dan evaluasi dampak kinerja agar nantinya alumni diklat ini mampu mereview dan menjadi fasilitator bagi para SKPD dalam rangka pengembangan kompetensi.
Memiliki aparatur pemerintah yang berkualitas tentunya tidak lepas dari seberapa jauh pengembangan kompetensi pegawai dikelola secara terencana (baik jangka pendek maupun jangka panjang), terpadu dan dijalankan secara konsisten. Hal ini mau tidak mau menuntut profesionalisme dari pengelola kepegawaian baik yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota maupun yang ada di setiap SKPD.
Hal ini tentunya didasarkan pada UU No.43 Tahun 1999 dan PP 101 Tahun 2000 tentang Diklat PNS. Diklat Analisis Kebutuhan Diklat dengan fokus pada Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Pegawai menjadi terobosan dari PKP2A III LAN agar instansi yang melakukan pengelolaan, perencanaan dan pengembangan kepegawaian benar-benar telah tepat sasaran, baik kebutuhan personal maupun kebutuhan instansi pegawai.

Menurut salah satu alumni diklat ini, Ibu Tri Wahyuni, dengan model pelaksanaan diklat seperti ini para alumni merasa puas karena dianggap sudah menerapkan standar ISO dengan melibatkan pihak luar (konsultan pengembangan SDM), selain itu metode dan materi benar-benar telah tepat sasaran, menurutnya jika selama ini terdapat tendensi bahwa dalam penempatan pegawai (negeri) untuk posisi tertentu berdasarkan ‘standart bebas nilai’ alias jarang bertumpu pada kualitas, maka dalam materi yang disampaikan Bapak Firdaus Noor, mencoba untuk memaparkan bagaimana seharusnya sebuah perekrutan dan penempatan pegawai dalam suatu posisi dilakukan dengan berbagai kriteria dan pertimbangan dengan harapan agar yang terjaring pada akhirnya adalah orang-orang yang benar-benar kompeten untuk posisi tersebut. Sementara itu, narasumber lainnya, Adriyanto menyajikan materi tentang evaluasi penerapan dan dampak kinerja yang memaparkan tentang tahapan – tahapan evaluasi dari pelaksanaan sebuah diklat. Tahapan evaluasi selama ini adalah tahapan yang sering diabaikan dalam suatu pelaksanaan diklat, padahal jika sebuah evaluasi dari suatu diklat tidak dilaksanakan maka tidak dapat diketahui apakah Diklat yang telah dilakukan berjalan dengan baik, jadi disini juga mengingatkan bahwa keberhasilan suatu diklat dalam upaya pengembangan kompetensi juga harus dilihat pada dampak kinerja alumni di lingkup kerjanya.

Selama penyelenggaraan diklat ini, menurut salah satu alumninya bisa dikatakan para peserta merasa puas karena semua materi memang benar-benar terfokus pada pengelolaan Sumber Daya Manusia Dan satu lagi yang membuat diklat kali ini berbeda, yakni dengan adanya Skor Evaluasi Pelaksanaan Tugas yang hasilnya yang dibuat oleh penyelenggara, sehingga dapat diketahui beberapa item dari pelaksanaan Diklat yang mendapatkan animo dari peserta, seperti Sarana, Panitia, dan Narasumber yag dinilai memadai dan sukses oleh para peserta Diklat. Mereka berharap diklat seperti ini harus terus dilakukan karena sangat bagus walaupun mungkin kadang masih terhambat oleh sistem. Dan tentunya sebagai bagian dari penyelenggaraan pengembangan kepegawaian kita tidak ingin harapan-harapan ini terganjal hanya karena sistem. (Maya)

BIROKRASI TANGGUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MENINGKAT

Laporan dari Diklat Tata Kepemerintahan Yang Baik
Tidak dapat dipungkiri sebagai seorang Aparatur Negara, para PNS di era sekarang dituntut untuk lebih proaktif, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinamika perkembangan masyarakat sudah semakin meningkatnya kualitas pendidikannya, semakin cerdas sehingga mereka lebih terbuka dan transparan mengeluarkan kritik bagi Aparatur Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.
Merupakan hal yang logis, jika kemudian birokrat atau aparatur publik itu dijuluki Abdi Negara, karena pada pundaknya tugas-tugas kemasyarakatan, pemerintahan, dan pembangunan diselenggarakan atas nama organisasi yang disebut ”negara”. Namun penting juga untuk diingat bahwa label yang diberikan itu bersumber dari kepercayaan masyarakat, artinya seorang abdi negara adalah seseorang yang mengemban amanat rakyat untuk mengayomi kepentingan mereka.
Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda membuat suatu terobosan dengan menyelenggarakan Diklat Tata Kepemerintahan yang Baik dengan menggandeng PKP2A III LAN Samarinda sebagai mitra dalam bekerja sama. Diklat yang diselenggarakan selama 3 hari pada tanggal 12, 13, & 14 Mei 2009 di Hotel Grand Sawit ini dibuka langsung oleh Kepala LAN RI Dr. Asmawi Rewansyah M.Sc dan merupakan kota pertama yang menyelenggarakan Diklat dimaksud.
Dalam sambutannya Kepala LAN RI menekankan pada pentingnya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dengan melakukan perbaikan di segala bidang yang diharapkan akan terbangun citra Positif Aparatur Negara. Salah satunya adalah dengan berpegang pada Transparansi, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat untuk mengubah tatanan Birokrasi yang ada sekarang. Perlu juga bagi Aparatur untuk benar-benar memahami Prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik, serta mengimplementasikan Budaya Kerja dalam menjalankan tugas dengan penuh kesungguhan, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas organisasi. Peserta Diklat Tata Kepemerintahan yang Baik ini diikuti oleh Pejabat Struktural Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, karena diharapkan dari Kepala Dinas inilah yang nantinya akan menularkan ilmu yang diperolehnya kepada Stafnya sekembalinya mereka dari Diklat dan menekuni tugas kesehariannya.

Diklat Tata Kepemerintahan yang Baik ini menghadirkan Narasumber yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing, diantaranya Kepala LAN Dr. Asmawi Rewansyah M.Sc dan juga mantan Ketua Tim Reformasi Birokrasi, Dra. Masni Rani Mochtar dari Deputi INKA BKN, Dr. Amir Imbaruddin MDA menyampaikan Materi Asas Tata Kepemerintahan yang Baik, Dr. Muh Taufik, DEA dengan Materi Penerapan Budaya Kerja, dan Prof. Dr. W.I.M.Poli dengan materi Etika Penyelenggara Negara.
Dengan Diklat ini diharapkan Aparatur Pemerintah khususnya para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dapat mempresentasikan ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti diklat ini kepada stafnya masing-masing, dan dapat menyusun rencana strategis kedepan dengan instansi masing-masing terkait dengan materi yang diberikan, dan yang lebih penting lagi dapat mengaplikasikan hasil-hasil yang telah disepakati dengan para staf agar dapat meningkatkan kinerja di Instansi masing-masing. (Humairah)

PNS : STATUS BARU YANG LAMA DINANTIKAN

Penyerahan SK PNS Bagi Pegawai PKP2A III LAN Samarinda
Alhamdulillah, lega, plong, yess dan masih banyak kata mungkin yang bisa mewakili perasaan hati para CPNS yang diliputi gundah gulana selama masa penantian Penerimaan SK sebagai PNS. Karena berdasarkan kabar yang diterima hanya PKP2A III LAN Samarinda yang agak terlambat dalam penerimaan SK.
Setelah cukup lama menunggu, mulai bekerja 1 Januari 2008, SK 80% per April 2008 yang diterima tanggal 17 Agustus 2008, dan SK 100% per April 2009 yang diterima tanggal 3 Juli 2009 akhirnya sampai juga di tangan. Kegembiraan terpancar dari wajah para CPNS begitu menerima SK, artinya tugas, tanggung jawab dan hak sudah sepenuhnya melekat pada masing-masing CPNS. Penyerahan dilakukan oleh Ibu Meiliana didampingi Kabag TU, Bapak Syahrial dan Kabid Diklat Bapak Andi Taufik di Aula PKP2A III LAN Samarinda pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009.
Tugas yang cukup berat menanti kedepannya, terutama bagaimana agar PKP2A III LAN Samarinda bisa tetap exist untuk memberikan pelayanannya di wilayah Regional Kalimantan. Kapus PKP2A III LAN Samarinda Ibu Meiliana mengharapkan agar generasi penerus LAN ini dapat terus meningkatkan kualitas baik secara pribadi maupun dalam memberikan pelayanan yang prima kepada stakeholder. Tak lupa pula Bu Kapus menyerahkan SK kepada 2 orang pejabat yang baru saja dilantik yaitu, Said Fadhil S.Ip sebagai Kasubbag Renlap dan Windra Mariani SH sebagai Kasubbag Keuangan. Sekali lagi selamat bagi semua CPNS yang telah berubah status sebagai PNS semoga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak lagi bagi kemajuan bangsa dan negara, kepada pejabat yang baru dilantik selamat menjalankan tugas yang baru, semoga kinerja semakin meningkat dan dapat mengemban amanah dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.(Humairah)

WIDYAISWARA PROFESIONAL MASA DEPAN


Widyaiswara yang handal dan Profesional memang mutlak diperlukan, untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur. Karena salah satu komponen yang menunjang adalah diterapkannya ilmu yang didapatkan selama mengikuti pelatihan, yang tentu saja didapatkan dari para Widyaiswara yang handal dan profesional tersebut.
Untuk meningkatkan kualitas dan menempatkan posisi jabatan Widyaiswara menjadi posisi strategis maka Pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi diantaranya Peraturan MenPAN NO.PER/66/M PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional Widyaiswara beserta angka kreditnya. Kemudian Keputusan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN NO.598.A/2001 dan NO.39.A/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Jabatan Fungsional Widyaiswara serta Keputusan Kepala LAN NO. 810.A.B.C.D.E/2001 yang mengatur Petunjuk Teknis Widyaiswara sampai dengan Pedoman Penyelenggara Diklat bagi Calon Widyaiswara. Ini mengisyaratkan betapa penting dan strategisnya jabatan fungsional Widyaiswara.
Hal tersebut dikatakan oleh Deputi IV Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Prof. Dr.Endang Wirjatmi Trilestari M.Si, selaku narasumber Pembinaan Widyaiswara III yang dilaksanakan di Aula LPMP Palangkaraya pada tanggal 26 Mei 2009, di hadapan Widyaiswara se-Kalimantan Tengah.
Pembinaan pun tak henti-hentinya dilakukan sesuai dengan standar kompetensi Widyaiswara yaitu kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang wdyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih Aparatur Pemerintah.
Forum Pembinaan Widyaiswara ini secara rutin dilakukan oleh Bidang Diklat Aparatur PKP2A III LAN Samarinda memang khusus diperuntukkan bagi para Widyaiswara di Kalimantan Tengah, agar semua Widyaiswara yang berada di wilayah Kalimantan mendapatkan perhatian yang sama.
Ke depan Para Widyaiswara yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya diharapkan benar-benar dapat menggembleng diri sendiri dengan berbagai cara untuk memperbaiki kualitas serta hasil yang diharapkan dalam suatu diklat. Apalagi Pemerintah pun telah mengeluarkan suatu Peraturan berupa Peraturan tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi bagi para Widyaiswara. Artinya ada tunjangan khusus lagi bagi para Widyaiswara jika memang telah mengajar sesuai standar dan tersertifikasi yang dibuktikan dengan Fortopolio dari masing-masing Widyaiswara.
Secara garis besar dapat dilaporkan bahwa para Widyaiswara kedepannya diharapkan memiliki kompetensi Pengelolaan Pembelajaran yaitu Kemampuan seorang WI dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Kompetensi Kepribadian, yaitu seorang Widyaiswara harus mampu menampilkan pribadi yang dapat diteladani serta menunjukkkan etos kerja sebagai Widyaiswara yang profesional. Kompetensi selanjutnya adalah Kompetensi Sosial, yaitu kemampuan untuk membina dan melakukan hubungan dengan lingkungan kerjanya, baik dengan peserta Diklat maupun dengan Lembaga Penyelenggara Diklat. Yang terakhir adalah Kompetensi Substantif, adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara di bidang Keilmuan dan Keterampilan dalam mata diklat yang diajarkan.
Sedangkan untuk Sertifikasi Widyaiswara dilaksanakan melalui uji kompetensi berupa pengumpulan Portofolio dan penilaian pada saat Microteaching. Diharapkan dengan dibuatnya aturan-aturan tersebut dapat lebih meningkatkan kualitas para Widyaiswara kedepannya. (Humairah)

ESELON IV DI PKP2A III LAN DIISI WAJAH BARU

Dalam rangka memenuhi kebutuhan oraganisasi dan pengembangan karier bagi PNS di lingkungan kerja LAN secara keseluruhan dan PKP2A III LAN Samarinda pada khususnya, pada tanggal 12 Mei 2009 bertempat di Aula PKP2A III LAN Samarinda dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan bagi 2 Pejabat Struktural Eselon IV Baru. Kedua Pejabat Eselon IV tersebut masing-masing Said Fadhil, S.IP dan Windra Mariani, SH. Said Fadhil, S. IP yang sebelumnya merupakan Pelaksana di Kasubbag Pegum akan menempati posisi sebagai Kasubbag Renlap menggantikan Baharuddin, S. Sos. M. Pd yang telah memasuki usia pensiun, sementara Windra Mariani, SH yang sebelumnya merupakan Plt. Kasubbag Keuangan akan menempati posisi Kasubbag Keuangan yang sebelumnya sempat beberapa lama kosong setelah ditinggal Djamilah, SE yang kini kembali ke Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai Instansi asalnya.
Acara Pelantikan kali ini terasa begitu istimewa karena dihadiri sekaligus dilakukan pengambilan sumpah jabatan langsung oleh Kepala LAN RI DR. Asmawi Rewansyah, M.Sc yang secara kebetulan pada hari yang sama beliau membuka Diklat Tata Kepemerintahan yang Baik yang diselenggarakan oleh Pemkot Kota Samarinda bekerja sama dengan PKP2A III LAN Samarinda. Disamping Kepala LAN, Kapus, Pejabat, dan Pegawai PKP2A III LAN acara pelantikan dan pengambilan sumpah ini juga dihadiri oleh beberapa undangan yang berasal dari Instansi, baik Vertikal maupun instansi yang berada di lingkup Pemerintahan Daerah di Kalimantan Timur.

Secara keseluruhan acara pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan ini berlangsung Sukses. Suasana yang khidmat dan acara yang berjalan dengan tertib dari awal sampai akhir merupakan prestasi tersendiri bagi PKP2A III LAN yang baru pertama kalinya menyelenggarakan acara Pengambilan Sumpah Jabatan bagi para Pejabat di lingkungan kerjanya, bahkan Kepala LAN sendiri sempat memuji jalannya acara yang berlangsung tertib tersebut. Semangat yang tinggi dan juga komitmen yang terpatri di masing- masing pribadi para pegawai di lingkungan PKP2A III LAN Samarinda memang tidak setengah-setengah, hal ini ditunjukkan dengan semangat salah satu Pejabat baru tersebut yakni Said Fadhil. S.IP yang tetap bersemangat mengikuti acara hingga selesai meskipun dalam kondisi sakit dengan wajah yang pucat. Konsentrasi yang terpecah karena pada hari yang sama PKP2A III LAN juga mempunyai ‘gawe’ yaitu Penyelenggaran Diklat Tata Kepemerintahan yang Baik bekerja sama dengan Pemerintah Kota Samarinda sehingga membuat ‘penghuni’ kantor yang sedikit menjadi tambah sedikit juga merupakan wujud dari komitmen lainnya.
Secara garis besar dalam sambutannya Kepala LAN berharap, agar Pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan amanat yang diembannya. Kini tanggung jawab baru tersebut telah menanti pejabat baru, tantangan yang semakin berat kedepan semoga dapat diselesaikan dengan baik. Apalagi dengan usia yang masih relatif muda yang dimiliki oleh keduanya dapat dijadikan modal untuk terciptanya suatu akselerasi dalam menjalankan tugas dalam keseharian. Karena sesuai dengan pameo, yang muda adalah yang fresh dari segi pemikiran. Selamat bagi Pejabat baru yang dilantik, semoga PKP2A III LAN Samarinda semakin powerfull dan semakin exist dengan terwujudnya kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam pelayanan yang merupakan ciri dalam bekerja di dalam Lembaga Administrasi Negara.(Yuni)

BKD KOTA TARAKAN TERUNGGUL DALAM MENGELOLA KEPEGAWAIAN









BKD Kota Tarakan adalah satuan kerja perangkat daerah yang mengelola kepegawaian pada lingkup Pemerintah Kota Tarakan. Pada awalnya BKD Kota Tarakan merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) unit kerja setingkat Bagian yang berada di lingkup Sekretariat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan sebagai pelaksana atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan dengan sebutan Bagian Kepegawaian. Susunan organisasinya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor : 01-02 Tahun 1998 tentang susunan dan tata kerja organisasi Bagian Kepegawaian Daerah Kota Tarakan, yaitu :
Kabag. Kepegawaian dibantu :
1. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
2. Sub Bagian Pengembangan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Mutasi Kepegawaian;
4. Sub Bagian Kediklatan Kepegawaian.
Jenis pelayanan administrasi Kepegawaian yang diberikan kepada para PNS adalah :
Ø Penerimaan seleksi CPNS;
Ø Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di lingkungan Pemkot Tarakan;
Ø Pelayanan Kenaikan KGB;
Ø Seleksi Diklat Struktural;
Ø Melaksanakan Diklat untuk PNS yang menduduki/akan dipromosikan ke Jabatan struktural;
Ø Mengurusi Kenaikan Pangkat Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kotamadya Tingkat II Tarakan;
Ø Mengirim PNS untuk tugas belajar (Tubel).
Pada tahun 2000 BKD Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 159 Tahun 2000 Tanggal 10 November 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah di seluruh Propinsi Kabupaten/Kota di Indonesia, dan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan. BKD Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Badan (eselon IIb) dibantu 3 Kepala Bidang dan 1 Kabag Tata Usaha (eselon 3A), untuk membantu kelancaran dalam memberikan pelayanan setiap Bidang dan Bagian dibantu masing-masing 2 Kasubbid/Kasubbag (eselon IVa). Kepala BKD bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tarakan. BKD Kota Tarakan berkedudukan di Jl. Kalimantan No. 1 Kota Tarakan, Kalimantan Timur.
Perubahan selalu terbuka bagi siapa saja, tidak terkecuali korps aparatur negara yang telah terbelenggu oleh budaya organisasi birokrat. Dari keinginan untuk selalu berinovasi dan memiliki budaya kerja profesional serta tuntutan e_government, visi, misi, dan nilai-nilai stratejik BKD Kota Tarakan disepakati bersama.
Visi : Institusi Pengelola Manajemen Kepegawaian yang Kredibel dan Berbasis Teknologi Informasi Terunggul di Indonesia Timur 2010
Misi :
1. Menyelenggarakan seluruh kegiatan manajemen kepegawaian secara profesional melalui teknologi informasi yang kredibel.
2. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap perilaku sumber daya aparatur untuk melaksanakan tugas secara professional.
3. Menciptakan sumber daya aparatur yang berperan sebagai pembaharu dan responsif terhadap perkembangan lingkungan stratejik organisasi.
4. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian aparatur yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaaan masyarakat.
5. Mewujudkan disiplin dan motivasi kerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Menciptakan kesamaan visi, kesatuan dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas manajemen dan pelayanan publik.
Nilai-nilai Stratejik :
1. Togetherness; bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik daripada bekerja sendiri-sendiri
2. Assist; kesediaan untuk selalu memberikan bantuan dengan ikhlas.
3. Willingness; kesediaan bekerjasama berdasarkan kerjasama dan kooperatif
4. Kindness; berperilaku santun, rendah hati, serta selalu memberikan kesejukan dalam setiap pertemuan.
5. Innovation; menjaga dan melanjutkan tradisi inovasi
Untuk mencapai visi dan menjalankan misi, BKD Kota Tarakan membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2002, namun mengalami pasang surut perkembangan. Pada akhirnya tahun 2004 tim teknologi informasi dibentuk yang terdiri dari tiga orang berasal dari internal BKD Kota Tarakan. Sampai saat ini Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian BKD Kota Tarakan telah dikembangkan untuk dapat mempermudah seluruh pekerjaan. Elektronik layanan yang telah dibangun adalah e_personal untuk aplikasi data personal pegawai, e_dokumen untuk aplikasi surat-menyurat nirkertas, e_baperjakat untuk aplikasi promosi dan hal-hal yang berhubungan dengan pertimbangan pangkat dan jabatan lainnya, e_datapns untuk aplikasi penerbitan SKGB, SLKS, data ASKES, dan hal-hal yang berhubungan dengan data dasar aparatur, e_pensiun untuk aplikasi pensiun dan mutasi, e_kenpa untuk aplikasi kenaikan pangkat, e_diklat untuk aplikasi kediklatan aparatur, izin belajar dan tugas belajar, e_cuti untuk aplikasi cuti pegawai, dan e_inventaris untuk aplikasi pengelolaan barang.
BKD Kota Tarakan terus berinovasi dan menjadikan motto “Your Satisfaction is Our Priority” sebagai nafas kinerja pelayanan yang dilakukan baik kepada aparatur maupun masyarakat. Salah satu langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan dalam pelayanan publik yang berkualitas (prima) adalah dengan pengembangan Sumber Daya Aparatur. Dan tahap awal pembangunan sistem informasi adalah dengan menyiapkan Sumber Daya Aparatur untuk alih teknologi.
Setiap inovasi selalu dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan tidak hanya di luar wilayah, namun juga in house training. Pelatihan teknis untuk para tim TI mulai dari web programming, web design, rekayasa jaringan, bimbingan teknis untuk setiap layanan yang diberikan BKD Kota Tarakan, dan pengembangan kapasitas pribadi.
Pelatihan untuk tim teknologi informasi dilakukan dengan membawa kasus-kasus dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi sehingga implementasi dapat langsung dilakukan. Untuk pemeliharaan motivasi dan budaya kerja misalnya in house training “Pengembangan Kepribadian”, Team Building.
Dan stimulasi semangat perbaikan serta inovasi pelayanan akhirnya diperoleh dengan terpilihnya BKD Kota Tarakan sebagai nominator gambaran yang obyektif dari Unit Pelayanan dalam bentuk kompetisi Unit Pelayanan secara nasional dengan memperebutkan penghargaan “Citra Pelayanan Prima”.
Dari hasil penilaian calon penerima Piala Citra Pelayanan Prima Tingkat Nasional, BKD Kota Tarakan berhasil menjadi nominator Penerima Piala Citra Pelayanan Prima untuk kemudian diuji publikkan di Harian Nasional Kompas.
Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Und/662/S.PAN/10/2008 Tanggal 19 Oktober 2008, Badan Kepegawaian Daerah Kota Tarakan ditetapkan sebagai penerima Piala Citra Pelayanan Prima dengan menyisihkan 251 unit pelayanan dari berbagai Instansi Pemerintah baik Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah maupun BUMN, BUMD serta BLU. Penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima Tahun 2008 diserahkan Bapak Presiden Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2008 di Istana Negara Jakarta.
Dan di tahun 2010 nanti BKD Kota Tarakan akan bekerja dengan mimpi yang baru, dimulai dari perubahan motto yang telah dikenalkan di web bkd.tarakankota.go.id yaitu “BKD Kota Tarakan, Insight of Civil Service”. Dan rencana pengembangan Sumber Daya Aparatur:
1. Publikasi Assessment Center dan dijalankannya metode ini untuk pemetaan kompetensi aparatur
2. Peningkatan Kapasitas Kepegawaian dengan diseminasi sistem informasi ke SKPD di lingkup internal Pemerintah Kota Tarakan
3. Pelatihan ke tingkat advance bagi tim teknologi informasi
4. Outbound, dan Pelatihan internal untuk meningkatkan ketrampilan penggunaan aplikasi system bagi end user (pengguna langsung)