Sosialisasi Substansi Pembaharuan Diklat Prajabatan

Tuntutan Publik saat ini terhadap pelayanan Aparatur yang handal, yang bisa menjawab setiap tantangan semakin kuat, karenanya dibutuhkan Sumber daya Aparatur yang memadai secara kapasitas keilmuan dan integritas untuk menjawab tantangan tersebut. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan memberikan perhatian terhadap pelaksanaan diklat khususnya diklat Prajabatan sebagai titik awal seorang CPNS dalam menjalankan tugasnya ke depan sebagai seorang Aparatur Negara.

Bertempat di Gedung Graha Abdi Persada Banjarmasin, diadakan acara Lokakarya Pengembangan Bahan Ajar Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan TK. III dan TK. IV dengan materi Sosialisasi Pembaharuan Diklat Pra Jabatan, Diklatpim TK. III dan TK. IV pada tanggal 4 dan 5 Desember 2009 yang merupakan kerjasama antara PKP2A III LAN dan Bandiklat Prov. Kalsel. Dua Pemateri hadir menyampaikan pemaparannya terkait pembaharuan Diklat Prajabatan, Dr. Ridwan Rajab, M.Si ( Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur) dan Basseng (Kasubdit Diklat Struktural).

Dalam pemaparan awalnya Dr.Ridwan Rajab M.Si menjelaskan bahwa seharusnya 4X dalam 1 tahun teori-teori diklat, termasuk teori Diklat Prajabatan ditinjau untuk mengetahui apakah teori–teori yang diajarkan tersebut masih relevan dengan situasi yang dihadapi. Akan tetapi pada prakteknya, karena terdapat keterbatasan maka tinjauan/telaah terhadap pelaksanaan Diklat Prajabatan baru dapat dilakukan pada tahun 2007 dengan membuat suatu Grand Desain yang menghasilkan rekomendasi bahwa harus ada perubahan dalam sistem diklat. Grand Desain lainnya yang merupakan hasil pemikiran Komisi 10 di Lembaga Administrasi Negara (beberapa anggotanya antara lain: Dr. Ridwan Rajab,M.Si, Drs. Basseng M.Ed dan Drs. Andi Taufik Msi).
Drs. Basseng, M.Ed memulai pemaparannya dengan menyebutkan bahwa terdapat 2 komponen Aparatur Negara yang yang selalu dapat bermitra tetapi sekaligus bisa bersinggungan, yakni: 1. Aparatur Negara yang bergerak dibidang Politik (Para Pejabat Politik) dan 2. Aparatur yang bergerak dibidang Pemerintahan/Birokrasi (PNS). Disebut bermitra karena keputusan Aparatur Negara dibidang Politik akan dilaksanakan oleh Aparatur Negara dibidang birokrasi, dan disebut bersinggungan apabila keputusan dari Aparatur Negara di bidang Politik dapat mengganggu kinerja/performance dari para PNS. Salah satu contoh konkrit adalah dalam penetapan jabatan bagi seorang PNS. Dalam manajemen kepegawaian Negara dikenal Jabatan Karier, dimana seorang PNS dalam memperoleh jabatannya berdasarkan jenjang karier yang telah dirintisnya, akan tetapi karena birokrasi tidak terlepas dari permasalahan politik, maka tidak menutup kemungkinan seorang PNS menduduki jabatannya karena adanya intervensi dari ranah politik, walaupun jabatan yang didapatkannya tersebut jauh dari bidang karir yang telah dirintisnya selama ini.
Beranjak dari permasalahan tersebut, maka mendasari pemikiran tentang pentingnya untuk menciptakan sosok PNS yang qualyfiet dan berintegritas. Dan salah satu metode efektif untuk mendapatkannya adalah melalui Diklat Prajabatan yang merupakan pintu masuk untuk menjadi seorang Aparatur Pemerintahan. Diklat Prajabatan selama ini cenderung membentuk CPNS yang generalis, hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan Diklat Prajabatan yang selama ini mengacu pada mono sistem dimana tidak terdapatnya tahap orientasi dan praktek kerja dan juga belum terdapatnya sistem yang dapat memfasilitasi proses internalisasi nilai PNS, oleh karena itu dalam pembaharuan grand desain diklat saat ini diperkenalkan Dual System yang meliputi pembekalan kapasitas Bidang (Orientasi Core Competency Instansi serta magang sesuai profesi) dan Pembekalan Kompetensi Dasar (Integritas, Kebangsaan dan Adum).
Dari pemaparan secara keseluruhan mengenai grand desain Diklat Prajabatan yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya perubahan paradigma pelaksanaan Diklat Prajabatan ini hanya berlaku pada CPNS yang direkrut melalui jalur umum alias perubahan paradigma pelaksanaan diklat prajabatan ini tidak berlaku kepada perekrutan CPNS dari jalur honorer. Ketika sesi Tanya Jawab dibuka, banyak diantara peserta yang membuka sesi bertanya dengan memberikan terlebih dahulu apresiasi terhadap perubahan pelaksanaan Diklat Prajabatan ini karena diyakini akan dapat mengubah kualitas dan karakter calon aparatur ke depannya. Sebagian besar pertanyaan berputar terhadap permasalahan mengenai anggaran, penyediaan Sumber Daya Manusia yang mendukung seperti mentor/WI, kapan aplikatifnya di daerah serta kepesimisan mereka terhadap pelaksanaan dengan melihat kondisi di daerah. Dijawab oleh narasumber bahwa mengenai anggaran nanti akan dilakukan telaah dan akan disosialisasikan mengenai penanggarannnya, sementara untuk kesiapan sumber Daya Manusia terkait kesiapan perubahan paradigma diklat juga akan dilakukan dengan memberikan TOT kepada para WI dan perubahan substansi/kurikulum dari materi diklat. Adapun jawaban tentang aplikatifnya di daerah, diupayakan 2011 sudah bisa diaplikasikan oleh seluruh Pemda di Indonesia, sementara mengenai kepesimisan untuk bisa mengaplikasikannya, kembali kepada usaha kita masing-masing untuk melakukan perubahan atas kualitas Sumber Daya aparatur. (Yuni)

BP2T Kutai Timur Terus Berpacu

Memberikan pelayanan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah, maka tidaklah heran bila Pelayanan Publik menjadi sangat identik dengan representasi eksistensi birokrasi. Oleh karena itulah, sebuah kualitas pelayanan publik dapat juga menjadi cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Dan karena saat ini Indonesia telah memasuki era public service friendly, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan pun mengingatkan kepada aparat birokrasi agar tidak asal-asalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bahwa pelayanan yang diberikan jangan sekadar menggugurkan kewajiban pemerintah kepada warganya. Tetapi harus ditujukan pada kepuasan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Untuk maksud itulah, Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai Timur terus berbenah untuk dapat selalu menjadi yang terdepan dalam pemberian pelayanan kepada warganya. Berbagai upaya pun telah dilakukan, dan untuk mewujudkan hal tersebut, BP2T bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN) mengadakan Pelatihan Change Management, Pelatihan Motivasi Berprestasi dan Pelatihan Pelayanan Publik untuk meningkatkan kualitas aparaturnya dalam pemberian pelayanan agar masyarakat yang merupakan pelanggan mereka bisa mendapatkan kepuasan yang sebesar-besarnya dan dapat benar-benar merasakan pelayanan dengan kualitas yang terbaik.
Pelatihan Change Management dan Motivasi Berprestasi yang lebih dulu diselenggarakan, yaitu pada bulan Agustus 2009 di Samarinda menghadirkan Narasumber yang memang memiliki konsen besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Mereka diantaranya adalah Kepala PKP2A III LAN, Ibu Meiliana; Kepala Bidang Diklat Aparatur PKP2A III LAN Bapak Andi Taufik, dan tentu saja Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Bapak Sjafruddin Ahmad yang juga hadir untuk membuka Pelatihan tersebut bersama Kepala BP2T Kabupaten Kutai Timur, Bapak Abdul Muis. Pelatihan yang masing-masing berlangsung selama dua hari tersebut diikuti oleh seluruh pegawai di lingkup BP2T Kabupaten Kutai Timur.

“Dalam Pelatihan Change Management ini para pegawai diberikan materi yang diharapkan tidak hanya akan berguna untuk meraih keberhasilan di masa depan, tetapi juga diperlukan sebagai solusi atau terapi atas permasalahan yang dihadapi saat ini’, begitulah harapan yang disampaikan oleh Sekkab Kutai Timur, Bapak Sjafruddin Ahmad dalam sambutan yang disampaikan dalam pembukaan pelatihan tersebut. Dalam kesempatan ini peserta diberikan pemahaman yang berorientasi pada latihan mengenai konsep manajemen, sistem kerja organisasi dan konsep lintas budaya dalam perkembangan kegiatan dan program kerja. Sehingga dengan demikian, peserta akan dapat memahami secara sistematis mengenai organisasi dan manajemen mereka dan akan memiliki persiapan yang lebih baik untuk menghadapi proses perubahan organisasi.

Sedangkan dalam Pelatihan Motivasi Berprestasi, Bapak Dani Wahyu Moenggoro didatangkan untuk dapat meningkatkan motivasi para pegawai dalam melaksanakan tupoksinya dan juga untuk meningkatkan rasa kebersamaan antar pegawai dimana mereka tergabung dalam suatu wadah yaitu BP2T. Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitas pribadi masing-masing individu, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan ini juga diharapkan mampu mengangkat citra BP2T sebagai instansi yang benar-benar mampu menyediakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Dan sebagai tindak lanjut kedua pelatihan tersebut, diselenggarakanlah Pelatihan Pelayanan Publik yang juga berlangsung selama dua hari di Sangatta, tepatnya di kantor BP2T pada bulan November 2009. Pelatihan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam pemberian pelayanan publik. Dalam pelatihan kali ini, selain pemaparan materi oleh Narasumber, juga diadakan simulasi pemberian pelayanan publik kepada warga. Dalam kesempatan tersebut, para peserta ditempatkan sesuai dengan posisi mereka masing-masing saat bertugas di tempat kerja, sedangkan beberapa peserta lainnya memposisikan diri mereka sebagai masyarakat pengguna layanan. Hal ini cukup menarik dan mendapat perhatian tersendiri dari para peserta karena mereka dapat melihat apa yang mungkin mereka lakukan saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan disadari pula bahwa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai macam karakternya bukanlah sesuatu yang mudah. Maka dengan adanya pelatihan ini diharapkan akan ada perubahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi hal yang menyenangkan untuk dijalani. Karena melalui simulasi ini, peserta diberikan masukan mengenai apa yang harus ditingkatkan ataupun bahkan dikurangi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan SDM Kaltim di masa Depan

Sumber Daya Manusia Aparatur yang tangguh sangat diperlukan dalam era globalisasi sekarang ini, karena peran yang mereka mainkan dalam aktivitas sehari-hari merupakan cerminan dari suatu organisasi di masa yang akan datang. Kalimantan Timur memiliki 14 Kabupaten/ Kota, merupakan salah satu Propinsi yang berkembang dengan pesat di berbagai sektor, tentunya sangat penting untuk memiliki Aparatur yang Kompeten, berintegritas tinggi serta memiliki skill yang baik guna menunjang Program Pemerintah Daerah.
Widyaiswara pun memegang peranan yang sangat penting dan strategis untuk menggembleng para PNS yang nantinya akan memikul beban dan tanggung jawab yang besar bagi pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada di Kalimantan Timur. Untuk memantapkan peran Widyaiswara di daerah inilah PKP2A III LAN Samarinda kembali mengumpulkan para Widyaiswara di Kalimantan Timur untuk sama-sama berdiskusi mengenai strategi Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur khususnya daerah Kaltim. Pembinaan kali ini dibuat sambil menunggu waktu berbuka Puasa, yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2009 di Aula PKP2A III LAN. Narasumber yang diundang pun memang dipilih orang yang membidangi bidang tersebut yaitu Prof.Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, selaku staf ahli Gubernur Kaltim Bidang Pengembangan SDM Aparatur.
Adapun tujuan dari Pembinaan WI ini adalah agar para Widyaiswara memiliki pengetahuan dan memahami strategi kebijakan Pengembangan SDM Aparatur dan memiliki kemauan serta kemampuan untuk meningkatkan kualitas diri agar menjadi transformer yang handal bagi Aparatur didaerah. Acara ini dibuka oleh Kapus PKP2A III LAN Samarinda, dalam sambutannya beliau menyampaikan ”SDM yang profesional yang kita inginkan idealnya harus dimulai dengan rekruitmen yang memang sesuai dengan kebutuhan, yang telah dilakukan kajian komprehensif sebelumnya, mulai dari perencanaan, pengadaan, penempatan, pengembangan pegawai, penilaian kinerja, promosi, pendidikan dan pelatihan, kompensasi, renumerasi, terminasi serta penerapan peraturan disiplin pegawai agar terwujud SDM yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan daerah.
Dalam pemaparan materinya narasumber menjelaskan arah pembangunan SDM Kaltim, terutama Kaltim bangkit pada 2013 nanti, yang mana pembangunan SDM Kaltim harus mampu mewujudkan masyarakat Kaltim yang berdaya saing tinggi, sejahtera, ditunjang dengan pemerintahan yang amanah dengan pemanfaatan sumber daya alam serta jaringan berbasis teknologi. Dan sangat diyakini bahwasannya sektor Pendidikan berperan sangat besar bagi kemajuan daerah Kaltim. Sektor Pendidikan disini mencakup semuanya dari level paling bawah sampai dengan SDM Aparaturnya tentunya. Tanya jawabpun berlangsung dengan atraktif, yang mana kebanyakan dari para Widyaiswara berkeinginan untuk melakukan Audiensi dengan Gubernur, agar dapat bertemu secara langsung dan menumpahkan uneg-uneg yang selama ini mengganjal dalam hati mereka, dan direspon akan mengagendakan rencana pertemuan dengan Gubernur tersebut. (Humairah)

Lokakarya Diklat PIM III dan IV di Banjarmasin Kalsel

Sebagai bagian dari grand design perubahan paradigma pelaksanaan diklat, maka secara maraton pada tanggal 5 Desember 2009 dilaksanakan Sosialisasi Subtansi untuk Pembaharuan Diklat Pimpinan TK. III dan TK. IV sebagai bagian dari acara Lokakarya Pengembangan Bahan Ajar Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan TK. III dan TK. IV bertempat di gedung Graha Abdi Persada Banjarmasin yang merupakan hasil kerjasama PKP2A III LAN dengan Bandiklat Pemprov Kalsel dengan narasumber Kepala Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur LAN Ridwan Rajab dan Kasubdit Diklat Struktural LAN Drs. Basseng M.Ed.

Dijelaskan oleh narasumber bahwa Diklat PIM dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi Kepemimpinan aparatur Pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan Struktural. Seorang Pejabat Struktural harus dapat mempunyai karakter kepemimpinan sesuai dengan tingkat strukural jabatannya. Seorang Pejabat eselon I harus mampu berpikir untuk dapat menciptakan visi yang menjadi landasan dalam bekerjanya, sementara seorang Pemimpin Eselon II diharapkan agar mempunyai jiwa kepemimpinan yang strategik yang bisa secara cepat dapat membuat keputusan yang tepat dan akurat. Untuk kepemimpinan di level Eselon III harus mempunyai jiwa operasionalisme yang yang tangguh karena pejabat tersebut akan dihadapkan bagaimana merumuskan suatu program yang menjadi dasar untuk operasionalnya sebuah organisasi, dan untuk Pejabat Eselon IV yang pekerjaannya banyak berkutat dimasalah pengkoordinasian pekerjaan dituntut untuk mempunyai sense of technical.

Dengan penetrasi kompetensi yang berbeda maka kurikulum antara Diklat PIM III dan Diklat PIM IV secara otomatis juga berbeda. Ada 13 item yang disiapkan untuk pelaksanaan Diklat PIM IV yang merupakan perpaduan antara manajerial dan teknis, sementara untuk Diklat PIM III terdapat 7 item materi dengan 90% berupa kemampuan manajerial. Untuk agenda pengembangan karakter dalam Diklat PIM III meliputi kerja yang efektif, manajemen stres, dan pengembangan potensi diri, sedangkan dalam Diklat PIM IV yang menjadi target pengembangan adalah agenda pengembangan karakter yang meliputi: kebiasaan kerja pemimpin yang efektif, pemimpin kreatif, etika kepemimpinan dan kecerdasan emosi. Hal lain yang juga perlu diperhatikan agar seseorang bisa benar-benar efektif dalam fungsinya sebagai pemimpin nanti maka perlu juga baginya untuk membekali dirinya dengan diklat-diklat teknis/fungsional. Sebagai contoh seorang Kaban Diklat, tidak ada salahnya bagi Kaban tersebut untuk mengikuti Diklat Widyaiswara, sehingga dia akan mengetahui secara teknis karakteristik pekerjaan WI, potensi jabatan tersebut termasuk hambatan yang terdapat di lingkungan kerjanya terhadap persoalan Widyaiswara.
Untuk waktu pelaksanaan dalam penyelenggaraan Diklat PIM III dan IV juga mengalami perubahan (piramida terbalik). Jika sebelumnya waktu Diklat PIM TK. III lebih lama dibanding Diklat PIM TK. IV maka saat ini berlaku kebalikannya. Diklat PIM TK. III saat ini diselenggarakan dengan durasi waktu 4 minggu atau 207 jam dengan waktu latihan masing-masing 45 menit, sementara untuk Diklat PIM TK. IV membutuhkan waktu pelaksanan 7 minggu atau 294 jam latihan dengan waktu latihan masing- masing 45 menit. Dan yang paling utama dari rekomendasi Tim 10 tentang pembaharuan Diklat PIM adalah ditiadakannya observasi lapangan yang selama ini dianggap oleh sebagian orang sebagai materi yang tidak efektif.
Dalam sesi terakhir acara lokakarya diberikan term kepada peserta untuk memberikan input terhadap materi yang telah disajikan maupun pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta diantaranya pertanyaan yang diajukan oleh Bandiklat Agama Banjarmasin yang menyatakan bahwa jika perubahan ini dilakukan maka harus seiring juga dengan peningkatan kapasitas Widyaiswaranya, serta masukan agar kerjasama antar Widyaiswara untuk lebih dibina lagi walaupun lintas Instansi, hal ini untuk menghindari jangan sampai ada beda penyampaian materi pengajaran antara WI di lintas instansi padahal materinya sama-sama dari LAN. Pertanyaan lainnya tentang mana yang harus lebih didahulukan apakah pertimbangan didik baru duduk atau kebalikannya, terhadap jawaban pertanyaan ini masih kontroversi tentang mana yang lebih didahulukankan, yang paling tepat adalah dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan organisasi.
The last pointer dari pembahasan mengenai Lokakarya Diklat PIM III dan IV adalah boleh saja dilakukan perubahan sebagai paradigma baru diklat asalkan tidak menyimpang secara garis besar dari PP No. 101 tahun 2000 sebagaimana arahan dari Kepala LAN. (Yuni)

Rekruitmen CPNS PKP2A III LAN 2009

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kinerja Organisasi, maka Lembaga Administrasi Negara mengadakan Proses Penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil. Adapun formasi yang disediakan merupakan akomodasi terhadap kebutuhan pegawai baik bagi Lembaga Administrasi Negara, PKP2A III LAN yang ada di Bandung, Makassar, Samarinda, dan Aceh sebagai ‘keluarga baru’ LAN. Khusus PKP2A III LAN mendapat jatah 2 formasi yang diperebutkan oleh para pelamar yakni formasi Perencanaan dengan kualifikasi pendidikan S1 ekonomi Pembangunan dan formasi Pengadministrasian BMN (Barang Milik Negara) dengan kualifikasi pendidikan D3 Akutansi.

Proses Penjaringan secara keseluruhan meliputi 7 tahapan, dimulai dari penerimaan lamaran hingga pengusulan penetapan NIP ke BKN. Penerimaan lamaran meliputi pengiriman berkas lamaran, verivikasi administrasi berkas lamaran, dan pengumuman pelamar yang dipanggil mengikuti tes tertulis, hal ini mengingat tidak semua peserta yang mendaftar dapat mengikuti tes, karena berdasar ‘tradisi ‘LAN hanya peserta yang menempati urutan Indeks Prestasi (IP) 15 besar dan memenuhi syarat administrasi lainnya yang dapat mengikuti tes tertulis. Hal ini merupakan indikator betapa ketatnya standart yang ditetapkan oleh LAN terhadap Calon Pegawai baru sebagai generasi muda LAN selanjutnya.
Materi ujian tahap pertama meliputi tes pengetahuan umum dan tes bahasa inggris yang soal dan pengawas pelaksanaannya langsung didatangkan dari Jakarta (LAN). Jika peserta tes dalam tahap pertama lolos, maka untuk tahap selanjutnya, peserta yang biasanya sudah mengerucut ke dalam 5 besar berhak untuk mengikuti Tes potensi Akademik, Psikotes dan Wawancara yang dilaksanakan 3 hari secara berturut-turut. Khusus Tes Potensi Akademik, soal yang diujikan berasal dari Bapenas dan dalam pelaksanaan ujiannya juga diawasi oleh perwakilan Bapenas. Selanjutnya materi Psikotes , dan terakhir proses wawancara yang dilakukan oleh pejabat yang berkompeten yang merupakan perwakilan dari LAN Jakarta, Kapus serta para Kabid dilingkungan PKP2A III LAN.
Dengan tahapan yang panjang tersebut diharapkan peserta yang terjaring merupakan sosok yang capable, readiable dan powerfull untuk menjawab tantangan dunia kerja di Lembaga Administrasi Negara yang serba cepat. Setelah tersaring dari berbagai proses, akhirnya terjaring nama Ahmad Zaini, SE dan Candra Imilda Dewi, A. Md. Semoga kedua ‘pendatang baru’ di PKP2A tersebut dapat membawa ritme pekerjaan lebih menggeliat sebagai tambahan energi di tubuh PKP2A III LAN. Selamat datang kawan-kawan baru…(Yuni)

SfGG-GTZ dan LAN Selenggarakan Coordination Management Training

Diikuti 27 Peserta dari LAN, KPK dan Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi

“creating a better atmosphere for a better trouble-shooting”
Kebutuhan akan koordinasi secara konstan terus tumbuh. Baik untuk koordinasi antar departemen atau unit lain di dalam satu organisasi, atau untuk koordinasi antar proyek, program acara, organisasi dan institusi. Kebutuhan akan koordinasi ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi, atau karena hubungan atau keterkaitan diantara masalah-masalah yang timbul sehingga memerlukan pemecahan bersama melalui koordinasi.
Koordinasi adalah hal yang umum dipahami dalam suatu manajemen organisasi dan hampir semua orang mengakui adanya kebutuhan akan koordinasi. Meskipun demikian, hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui bagaimana cara melaksanakan koordinasi yang efektif. Melihat kecenderungan tersebut, Asian Management Institute (AMI) dan Support for Good Governance-GTZ berinisiatif melaksanakan Coordination Management Training yang bertempat di Jatinangor-Bandung, tepatnya di PKP2A I LAN. Acara yang berlangsung selama 5 (lima) hari mulai tanggal 9 hingga 13 November 2009 ini, mencoba mengupas dari berbagai dimensi elemen-elemen yang berkaitan serta diperlukan dalam manajemen koordinasi.

Diklat yang selama pelaksanaannya menggunakan bahasa inggris aktif ini dipandu oleh trainer AMI asal Jerman Mr. Peter Siebenhûhner yang telah memiliki pengalaman dalam mengajarkan training-training untuk mengembangkan kemampuan manajemen organisasi dan SDM di berbagai negara. Adapun peserta yang mengikuti Management Coordination Training ini antara lain: peserta dari PKP2A I LAN sebanyak 7 orang, PUSDIKLAT SPIMNAS TMKP LAN sebanyak 4 orang, PKP2A II LAN sebanyak 7 orang, PKP2A III LAN sebanyak 5 Orang, Kementerian PAN dan RB sebanyak 2 orang, dan KPK sebanyak 2 orang, sehingga total peserta seluruhnya berjumlah 27 orang.
Adapun isi materi yang diberikan dalam diklat manajemen koordinasi ini yaitu, prasyarat untuk koordinasi efektif, karakteristik dari team yang efisien, langkah-langkah dan ukuran untuk menyusun strategi koordinasi, memfasilitasi koordinasi melalui komunikasi, monitoring dan teknik intervensi untuk mengendalikan proses koordinasi, serta menciptakan konsensus di tengah situasi konflik. Oleh Mr. Peter Siebenhûhner, kesemua materi tersebut diajarkan melalui beberapa metode yaitu, presentasi tentang teori-teori, diskusi grup, kerja kelompok, latihan, dan role plays. “Selama berlangsungnya diklat ini diharapkan agar peserta memiliki kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang ada untuk memenuhi kebutuhan akan koordinasi di organisasi mereka” ungkap Mrs. Georgia Wimhoefer (mewakili SfGG-GTZ) dalam pembukaan Management Coordination Training tersebut.
Kegiatan hari pertama Coordination Management Training ini setelah pembukaan, dilanjutkan dengan orientasi tentang sasaran diklat, materi diklat, serta metode diklat, mengenali harapan peserta, kebutuhan akan koordinasi dan hambatan-hambatan dalam koordinasi, karakteristik dari tim yang efisien, latihan kerjasama, tahapan dalam membangun tim, dan tugas kelompok. Hari kedua dilanjutkan dengan tahapan-tahapan dalam membangun tim, membangun tim sebagai alat/instrumen dalam koordinasi, latihan mengidentifikasi lingkungan kerjasama dan pertukaran harapan hingga kesepakatan untuk bekerjasama, komunikasi sebagai aturan dasar, latihan menduplikasi, 4 sisi dari sebuah pesan, latihan dari 4 sisi dari sebuah pesan.
Selanjutnya di hari ketiga dikupas mengenai, Komunikasi – 4 sisi dari sebuah pesan, latihan kelompok tentang pemahaman dan interpretasi 4 sisi dari sebuah pesan, manajemen konflik, komunikasi dalam situasi konflik melalui suatu permainan dan contoh kasus. Kemudian dihari keempat dilanjutkan dengan Analisis nilai pembelajaran dari permainan dan contoh kasus, prinsip-prinsip negosiasi dan posisi tawar (mengikuti aturan-aturan dari konsep Harvard), latihan mediasi negosiasi antara stakeholder.
Hari terakhir sebelum penutupan diklat, terlebih dahulu dilakukan analisa bagaimana melakukan kontrol disaat situasi emosional baik di dalam suatu forum atau dalam grup/tim, dan refleksi hasil pembelajaran diklat. Selanjutnya dalam suasana yang penuh keakraban akhirnya Diklat Manajemen Koordinasi ditutup sesuai dengan target waktu dan materi yang telah disusun. Diklat Manajemen Koordinasi (Management Coordination Training) yang diadakan AMI dan SfGG-GTZ akhirnya Ditutup oleh Ibu Nevi yang mewakili LAN, Bpk Hoki Siregar sebagai perwakilan dari SfGG-GTZ, dan Mr. Peter Siebenhûhner. “great participant, they are very active and i get more experience with them in this training” tutup Mr. Peter Siebenhûhner dengan tawa khasnya yang bersahabat. (Rustan)

Widyaiswara di Daerah yang Terus Berbenah

Di Propinsi Kalimantan Barat

Sebagai salah satu upaya untuk terus memantapkan perannya sebagai Instansi Pembina Diklat Aparatur di Wilayah Kalimantan, PKP2A III LAN secara periodik terus melakukan Pembinaan, kali ini Propinsi Kalimantan Barat menjadi Lokus Pembinaan untuk para Widyaiswaranya. Pembinaan Widyaiswara yang diselenggarakan di Aula Badan Diklat Prop Kalbar pada tanggal 11 September 2009, dihadiri kurang lebih 26 orang, secara khusus mendatangkan Deputi IV LAN membawahi langsung Bidang Pembinaan Diklat Aparatur. Selain sebagai salah satu ajang untuk bersilaturrahim dengan para Widyaiswara yang ada di daerah, karena terkait dengan jabatan baru yang diemban oleh Ibu Prof. Dr. Endang Wirjatmi Tri Lestari sebagai Deputi IV. Pembinaan kali ini mengambil tema “Pola Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Widyaiswara”.
Widyaiswara sekarang sudah banyak mengalami perubahan dan pembaharuan, hal ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi Widyaiswara yang salah satunya diharapkan perannya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terutama yang bergelut pada Aparatur Pemerintahan. Widyaiswara juga dituntut tidak hanya kapasitas intelektualnya semata, tetapi juga kematangan emosionalnya.
Tentunya untuk menjadi Widyaiswara yang handal itu diperlukan suatu prosedur tertentu agar menghasilkan Widyaiswara yang benar-benar mumpuni, dan bukan lagi hanya untuk memperpanjang usia Pensiun. Bisa kita lihat sekarang maraknya Instansi-Instansi Pemerintah melakukan rekruitment untuk formasi Widyaiswara tentu saja dengan persyaratan administratif tertentu maupun sesuai dengan kompetensi yang diinginkan suatu instansi.
Untuk meningkatkan kualitas dan menempatkan posisi jabatan Widyaiswara menjadi posisi strategis maka Pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi diantaranya Peraturan MenPAN NO.PER/66/M PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional Widyaiswara beserta angka kreditnya. Kemudian Keputusan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN NO.598.A/2001 dan NO.39.A/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Jabatan Fungsional Widyaiswara serta Keputusan Kepala LAN NO. 810.A.B.C.D.E/2001 yang mengatur Petunjuk Teknis Widyaiswara sampai dengan Pedoman Penyelenggara Diklat bagi Calon Widyaiswara. Hal tersebut mengisyaratkan betapa penting dan strategisnya jabatan fungsional Widyaiswara.
Para Widyaiswara di Kalimantan Barat merasa sangat beruntung sekali mendapatkan Pembinaan langsung dari Deputi bidang Diklat Aparatur, karena menurut mereka sangat langka sekali momen seperti ini. Dan kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan oleh para Widyaiswara untuk bertanya secara detail mengenai hal-hal yang terkait Kewidyaiswaraan.
Harapan mereka kedepannya adalah ada perhatian langsung secara khusus pada para Widyaiswara di daerah, karena mereka merasa Pemerintah Daerahnya sendiri kurang memberikan perhatian yang signifikan kepada mereka. Bentuk perhatian itu diantaranya bagaimana kelanjutan nasib mereka kedepannya dan bagaimana mereka dapat mengoptimalkan kemampuan serta dapat berkontribusi pada kemajuan Aparatur di daerah mereka. (Humairah)

RAPAT KOORDINASI TEKNIS

Koordinasi menjadi titik penghubung antar setiap lini organisasi dalam upayanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kegiatan ini perlu secara kontinu diagendakan dan dilaksanakan guna menjaga agar dinamisasi organisasi tetap berada pada jalurnya serta sebagai upaya antisipasi atau pengendalian ketika gerak lini mulai mengalami hambatan untuk kemudian dirumuskan solusi atau pemecahan yang tepat.

Koordinasi inilah yang senantiasa diupayakan oleh PKP2A III LAN dalam menjaga sinergisitas dinamisasi organisasi yang kemudian diformulasikan dalam sebuah kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek).

Memasuki triwulan ke IV, Rakortek yang diagendakan sebanyak tiga kali dalam satu tahun kegiatan ini kembali dilaksanakan tepatnya pada hari Jum’at tanggal 23 Oktober 2009 dan bertempat di Ruang Rapat Aula PKP2A III LAN. Ada empat agenda pembahasan, agenda pertama adalah koordinasi penyelenggaraan kegiatan tahun 2009. Pada agenda pertama ini dibahas pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing unit baik yang telah terlaksana maupun yang belum terlaksana berikut dengan realisasi anggarannya. Hingga periode Oktober 2009, pelaksanaan program kegiatan PKP2A III LAN telah mencapai 75 % dari keseluruhan perencanaan. Beberapa permasalahan pun sempat dibahas terkait pelaksanaan program kegiatan ini, antara lain beberapa ketentuan-ketentuan yang tidak bisa diaplikasikan di lapangan, khususnya di PKP2A III LAN, terkait dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sebagaimana yang terjadi di bidang Kajian dimana dalam ketentuan mengharuskan adanya keterlibatan jabatan fungsional peneliti dalam Surat Keputusan (SK) Tim Kegiatan Penelitian, namun realita di lapangan tidak memungkinkan untuk ketentuan tersebut diaplikasikan, karena PKP2A III LAN hanya memiliki satu orang pejabat fungsional peneliti dan itupun berstatus sedang melaksanakan tugas belajar. Sehingga disarankan ada kebijakan tertentu terkait dengan keterbatasan SDM tsersebut.
Agenda pembahasan kedua adalah penyampaian program kegiatan 2010. Pada agenda kedua ini disampaikan hasil pembahasan RKA K/L PKP2A III LAN dengan Dirjen Anggaran, untuk kemudian masing-masing unit mulai mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Penggunaan Anggaran (RPPA) kegiatan.
Agenda pembahasan yang ketiga adalah sosialisasi konsep restrukturisasi program kegiatan yang akan mulai berlaku pada tahun 2011. Penyampaian sosialisasi ini berdasarkan pada hasil Sosialisasi/Pelatihan Penyusunan Program dan Kegiatan oleh Bappenas pada tanggal 19 Agustus 2009 di Jakarta, dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2010-2014. Terdapat beberapa ketentuan baru dalam penetapan program, di mana kewenangan setiap kementerian dan lembaga dalam pembagian program berdasarkan pada pembagian program Eselon I. Untuk PKP2A maka pembagian programnya berdasarkan pada pembagian program Sestama (Sekretaris Utama) yang terdiri dari dua program yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya LAN dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur LAN.
Namun muncul kemudian permasalahan di mana PKP2A yang DIPA-nya tersendiri dan terpisah, memiliki karakteristik program dan kegiatan yang berbeda dengan Sestama (Eselon I) karena PKP2A juga melaksanakan kegiatan lini organisasi yaitu Kajian dan Diklat. Sehingga kemudian diputuskan PKP2A dapat mengusulkan nama kegiatan yang mewakili karakteristik program kegiatannya yaitu pengkajian administrasi negara, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur serta dukungan manajemen. Oleh karena itu maka kegiatan kajian dan diklat akan masuk ke dalam nomenklatur ini.
Perubahan lainnya adalah untuk tahun 2011, Term of Reference (TOR) yang disusun harus dapat menjawab indikator kerja baik kegiatan (output) maupun program (outcome). Untuk kemudian masing-masing indikator tersebut harus diuraikan ke dalam 13 informasi indikator kinerja sehingga harapannya kinerja yang dihasilkan dapat benar-benar terukur.
Sedangkan agenda pembahasan yang terakhir adalah mengenai Sosialisasi Hasil Pembahasan Standard Operating Procedure (SOP). Untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi maka LAN sebagai salah satu instansi pemerintah juga melakukan berbagai upaya memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis. Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria tersebut adalah dengan menerapkan SOP pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Hingga saat ini, LAN sedang dalam proses penetapan SOP LAN Jakarta dan SOP yang berlaku bagi seluruh PKP2A. Diharapkan dengan adanya SOP ini maka penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti dan berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari dan ditemukan penyebabnya. Dan pada akhirnya kondisi ini akan membawa kepada terciptanya kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
Dengan berakhirnya agenda pembahasan keempat, maka Rakortek kemudian ditutup tepat pukul 17.00 WIB. (Lina)

Penyelenggaraan Diklat yang Profesional

Semakin maraknya penyelenggaraan Diklat yang ada di daerah baik diklat Prajabatan, Diklat PIM, Diklat Teknis dan Fungsional, semakin menuntut suatu penyelenggara diklat yang handal dan profesional. Untuk mencetak Penyelenggara seperti yang diinginkan tentunya dibutuhkan suatu proses pembelajaran yang panjang dan pengalaman dilapangan ketika berkecimpung dalam bidang diklat, karena tentunya terus-menerus menuntut suatu perbaikan.

Dalam rangka untuk Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, maka salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah melalui diklat. Dan hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil, bahwa pelaksanaan Diklat Aparatur merupakan bagian Integral dari Pendayagunaan Aparatur Negara. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Instansi Pembina Diklat didaerah PKP2A III LAN Samarinda menyelenggarakan diklat Training Officer Course selama 10 hari yang dilaksanakan dari tanggal 13-23 Oktober 2009 di Aula PKP2A III LAN jalan M.T.Haryono No.36 Samarinda. Diklat ini dihadiri oleh utusan-utusan dari daerah–daerah yang ada di wilayah Kalimantan, diantaranya dari Singkawang Kalimantan Barat, dari Banjarbaru dan Banjarmasin Kalimantan Selatan, serta beberapa daerah bagian utara Kalimantan Timur, seperti Nunukan, Bulungan, Sangatta, serta dari beberapa Instansi yang ada di Kota Samarinda.

Dalam sambutannya Kapus yang diwakili oleh Kabag TU mengharapkan penyelenggara Diklat pun harus mampu meningkatkan kinerja organisasi, maksudnya penyelenggara Diklat nantinya akan berdampak pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai/karyawan sehingga dapat merubah sikap dan perilaku sumber daya aparatur ke arah yang lebih baik, lebih profesional, lebih bertanggung jawab, lebih demokratis, lebih transparan, bebas KKN, serta memiliki intregitas pribadi tinggi. Secara teoritis kompetensi pegawai dapat dilihat dari knowledge, skills, dan attitude. Proporsi knowledge dan attitude lebih diperoleh seorang pegawai melalui Diklat Kepemimpinan, sedangkan proporsi skills lebih besar diperoleh seorang pegawai melalui Diklat Fungsional dan Teknis. Karena itu seorang pegawai untuk menjadi bagian dari proses manajemen harus memiliki ketiga kompetensi itu, yaitu kompetensi teknikal, kompetensi hubungan dengan manusia, dan kompetensi konseptual.

Adapun materi yang menjadi rujukan dari LAN adalah, Konsep Dasar Sistem Diklat, Pendekatan Andragogi, Etika Kerja Pelaksanaan Diklat, Perencanaan Pelaksanaan Diklat, Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, Administrasi Penyelenggaraan Diklat, Laporan Pelaksanaan Diklat, Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Diklat Pengendalian Diklat, Team Building, Sarana dan Prasarana Diklat, Komunikasi Efektif dalam Penyelenggaraan Diklat dan (terakhir) Studi Lapangan. Kepada seluruh peserta diklat, diharapkan dapat mengambil manfaat sebesar mungkin dari penyelenggaraan kegiatan ini, sekaligus mampu menjadi motivator dan dinamisator program pengembangan diklat di daerahnya masing-masing. Lembaga Administrasi Negara, khususnya PKP2A III LAN Samarinda, senantiasa siap untuk melakukan fasilitasi, optimalisasi, serta akselerasi program kediklatan di daerah. (Humairah)

REPORTER BARU YANG MEMBANGGAKAN

Pembaca yang berbahagia,

Majalah TD sudah menyelesaikan tahun kedua terbitannya. Tetap eksis ditengah kesibukan yang luar biasa dalam menjalankan tugas pembinaan Diklat di wilayah pelayanan utama Kalimantan. Edisi ke-6 ini hadir ditengah pembaca sekalian dengan tetap pada format terbitannya. Konsep untuk menghadirkan lebih banyak lagi variasi berita yang menjadi masukan dari pembaca kepada redaksi terus kami kaji. Insya Allah, pada edisi di tahun 2010 nanti kami akan tampil dengan format berita yang lebih informatif dan komunikatif.

Sepanjang tahun 2009 ini, tentunya kami terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap konten berita. Prestasi penting yang perlu dicatat adalah komitmen di awal tahun 2009 untuk "memaksa" dan "memberdayakan" awak redaksi dan seluruh komponen SDM pada PKP2A III LAN untuk berani menulis artikel dan laporan sudah menuai hasil yang baik, kendati tidak melalui proses pendidikan dan pelatihan tentang dasar-dasar jurnalistik, namun demikian "coaching" yang terus dilakukan dan evaluasi terhadap hasil tulisan para "reporter baru" ini membuat hasil sajian berita semakin baik. Kami tentunya akan semakin senang dan bangga dengan prestasi ini. Kami percaya, bahwa pegawai baru rekrutan 3 sampai 4 tahun terakhir ini akan menjadi kekuatan baru dalam peningkatan kualitas terbitan TD dimasa mendatang.

Semoga penerbitan Majalah Bidang Diklat Aparatur ini, akan tetap menjadi salah satu saluran informasi dan komunikasi yang baik bagi keluarga besar Diklat di Indonesia khususnya di Wilayah Kalimantan. Kehadiran majalah TD ini juga tentunya akan memperkuat dan menambah jumlah terbitan yang telah dilakukan di seluruh unit kerja LAN.

Salam

Redaktur