TEROBOSAN DALAM PERENCANAAN & PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN

Pengembangan pegawai hingga saat ini masih belum efektif, pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat, seminar dan lainnya masih belum berdasar kebutuhan kompetensi. PKP2A III LAN Samarinda berupaya meminimalisir kesenjangan tersebut dengan melakukan pelatihan analisis kebutuhan diklat yang berdasar pada kompetensi kepada para Pejabat Struktural, fungsional dan staf potensial yang menangani Pendidikan dan Pelatihan serta Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur pada Bandiklat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten/Kota dan Provinsi, Pusat Diklat dan Balai Diklat di Kalimantan berjumlah 24 peserta, diantaranya Sekretaris BKD Kota Samarinda, Kabid. Diklat BKD Malinau, Kabid. Diklat BKD Kutai Barat, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah, Bandiklat Provinsi Kalimantan Timur dan lainnya.
Dalam pelaksanaannya, PKP2A III LAN mencoba menggandeng beberapa konsultan bidang pengembangan SDM selain narasumber dari LAN Pusat untuk mencari masukan, model dan strategi baru untuk pengembangan PNS. Narasumber LAN yang diundang diantaranya Dr.P.Marpaung yang memaparkan mengenai pola serta siklus pengembangan SDM Aparatur, Drs. Basseng, M.Pd dari Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur LAN, sedangkan konsultan dari luar LAN adalah Ade Cahyat dari Pro-Bangkit GTZ, Firdaus Noor dan M. Adriyanto.
Pelaksanaan diklat dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin, yaitu selama 6 hari, pada tanggal 27 April hingga 2 Mei 2009 dengan melakukan perubahan suasana belajar yang dilakukan di Aula PKP2A III LAN Samarinda selama 3 hari diteruskan dengan membawa peserta ke suasana berbeda di Town House Bukit Damai Indah, Balikpapan, dengan dukungan Pro-Bangkit GTZ.
Metode pembelajaran yang digunakan lebih banyak pada diskusi dan praktek pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Peserta diarahkan untuk mampu melakukan perencanaan pengembangan kepegawaian dengan analisis kebutuhan diklatnya. Disini peserta dilatih untuk membuat standar kompetensi bagi perencanaan kebutuhan diklat dan penyelenggaraan diklat berdasar indikator perilaku pada masing-masing level. Pada intinya tujuan dari pelatihan ini adalah membekali peserta dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan agar mampu menjalankan perannya dengan baik sebagai perencana dan pengelola di dalam pengembangan kompetensi pegawai, bahwa pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat, pendidikan bergelar, bimtek, magang atau studi banding benar-benar efektif sesuai kebutuhan pegawai maupun instansinya. Peserta diharapkan benar-benar mampu membuat strategic plan dalam pengembangan kepegawaian di lingkungan kerjanya. Selain itu, peserta diberikan materi tentang pengendalian usulan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dengan Latihan praktek menyusun dan melakukan HR Score Card & HR Audit dan materi Evaluasi penerapan dan evaluasi dampak kinerja agar nantinya alumni diklat ini mampu mereview dan menjadi fasilitator bagi para SKPD dalam rangka pengembangan kompetensi.
Memiliki aparatur pemerintah yang berkualitas tentunya tidak lepas dari seberapa jauh pengembangan kompetensi pegawai dikelola secara terencana (baik jangka pendek maupun jangka panjang), terpadu dan dijalankan secara konsisten. Hal ini mau tidak mau menuntut profesionalisme dari pengelola kepegawaian baik yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota maupun yang ada di setiap SKPD.

Hal ini tentunya didasarkan pada UU No.43 Tahun 1999 dan PP 101 Tahun 2000 tentang Diklat PNS. Diklat Analisis Kebutuhan Diklat dengan fokus pada Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Pegawai menjadi terobosan dari PKP2A III LAN agar instansi yang melakukan pengelolaan, perencanaan dan pengembangan kepegawaian benar-benar telah tepat sasaran, baik kebutuhan personal maupun kebutuhan instansi pegawai.

Menurut salah satu alumni diklat ini, Ibu Tri Wahyuni, dengan model pelaksanaan diklat seperti ini para alumni merasa puas karena dianggap sudah menerapkan standar ISO dengan melibatkan pihak luar (konsultan pengembangan SDM), selain itu metode dan materi benar-benar telah tepat sasaran, menurutnya jika selama ini terdapat tendensi bahwa dalam penempatan pegawai (negeri) untuk posisi tertentu berdasarkan ‘standart bebas nilai’ alias jarang bertumpu pada kualitas, maka dalam materi yang disampaikan Bapak Firdaus Noor, mencoba untuk memaparkan bagaimana seharusnya sebuah perekrutan dan penempatan pegawai dalam suatu posisi dilakukan dengan berbagai kriteria dan pertimbangan dengan harapan agar yang terjaring pada akhirnya adalah orang-orang yang benar-benar kompeten untuk posisi tersebut. Sementara itu, narasumber lainnya, Adriyanto menyajikan materi tentang evaluasi penerapan dan dampak kinerja yang memaparkan tentang tahapan – tahapan evaluasi dari pelaksanaan sebuah diklat. Tahapan evaluasi selama ini adalah tahapan yang sering diabaikan dalam suatu pelaksanaan diklat, padahal jika sebuah evaluasi dari suatu diklat tidak dilaksanakan maka tidak dapat diketahui apakah Diklat yang telah dilakukan berjalan dengan baik, jadi disini juga mengingatkan bahwa keberhasilan suatu diklat dalam upaya pengembangan kompetensi juga harus dilihat pada dampak kinerja alumni di lingkup kerjanya.

Selama penyelenggaraan diklat ini, menurut salah satu alumninya bisa dikatakan para peserta merasa puas karena semua materi memang benar-benar terfokus pada pengelolaan Sumber Daya Manusia Dan satu lagi yang membuat diklat kali ini berbeda, yakni dengan adanya Skor Evaluasi Pelaksanaan Tugas yang hasilnya yang dibuat oleh penyelenggara, sehingga dapat diketahui beberapa item dari pelaksanaan Diklat yang mendapatkan animo dari peserta, seperti Sarana, Panitia, dan Narasumber yag dinilai memadai dan sukses oleh para peserta Diklat. Mereka berharap diklat seperti ini harus terus dilakukan karena sangat bagus walaupun mungkin kadang masih terhambat oleh sistem. Dan tentunya sebagai bagian dari penyelenggaraan pengembangan kepegawaian kita tidak ingin harapan-harapan ini terganjal hanya karena sistem. (Maya)

BIROKRASI TANGGUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MENINGKAT

Laporan dari Diklat Tata Kepemerintahan Yang Baik
Tidak dapat dipungkiri sebagai seorang Aparatur Negara, para PNS di era sekarang dituntut untuk lebih proaktif, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinamika perkembangan masyarakat sudah semakin meningkatnya kualitas pendidikannya, semakin cerdas sehingga mereka lebih terbuka dan transparan mengeluarkan kritik bagi Aparatur Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.
Merupakan hal yang logis, jika kemudian birokrat atau aparatur publik itu dijuluki Abdi Negara, karena pada pundaknya tugas-tugas kemasyarakatan, pemerintahan, dan pembangunan diselenggarakan atas nama organisasi yang disebut ”negara”. Namun penting juga untuk diingat bahwa label yang diberikan itu bersumber dari kepercayaan masyarakat, artinya seorang abdi negara adalah seseorang yang mengemban amanat rakyat untuk mengayomi kepentingan mereka.
Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda membuat suatu terobosan dengan menyelenggarakan Diklat Tata Kepemerintahan yang Baik dengan menggandeng PKP2A III LAN Samarinda sebagai mitra dalam bekerja sama. Diklat yang diselenggarakan selama 3 hari pada tanggal 12, 13, & 14 Mei 2009 di Hotel Grand Sawit ini dibuka langsung oleh Kepala LAN RI Dr. Asmawi Rewansyah M.Sc dan merupakan kota pertama yang menyelenggarakan Diklat dimaksud.
Dalam sambutannya Kepala LAN RI menekankan pada pentingnya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dengan melakukan perbaikan di segala bidang yang diharapkan akan terbangun citra Positif Aparatur Negara. Salah satunya adalah dengan berpegang pada Transparansi, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat untuk mengubah tatanan Birokrasi yang ada sekarang. Perlu juga bagi Aparatur untuk benar-benar memahami Prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik, serta mengimplementasikan Budaya Kerja dalam menjalankan tugas dengan penuh kesungguhan, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas organisasi. Peserta Diklat Tata Kepemerintahan yang Baik ini diikuti oleh Pejabat Struktural Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, karena diharapkan dari Kepala Dinas inilah yang nantinya akan menularkan ilmu yang diperolehnya kepada Stafnya sekembalinya mereka dari Diklat dan menekuni tugas kesehariannya.

Diklat Tata Kepemerintahan yang Baik ini menghadirkan Narasumber yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing, diantaranya Kepala LAN Dr. Asmawi Rewansyah M.Sc dan juga mantan Ketua Tim Reformasi Birokrasi, Dra. Masni Rani Mochtar dari Deputi INKA BKN, Dr. Amir Imbaruddin MDA menyampaikan Materi Asas Tata Kepemerintahan yang Baik, Dr. Muh Taufik, DEA dengan Materi Penerapan Budaya Kerja, dan Prof. Dr. W.I.M.Poli dengan materi Etika Penyelenggara Negara.
Dengan Diklat ini diharapkan Aparatur Pemerintah khususnya para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dapat mempresentasikan ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti diklat ini kepada stafnya masing-masing, dan dapat menyusun rencana strategis kedepan dengan instansi masing-masing terkait dengan materi yang diberikan, dan yang lebih penting lagi dapat mengaplikasikan hasil-hasil yang telah disepakati dengan para staf agar dapat meningkatkan kinerja di Instansi masing-masing. (Humairah)

PNS : STATUS BARU YANG LAMA DINANTIKAN

Penyerahan SK PNS Bagi Pegawai PKP2A III LAN Samarinda
Alhamdulillah, lega, plong, yess dan masih banyak kata mungkin yang bisa mewakili perasaan hati para CPNS yang diliputi gundah gulana selama masa penantian Penerimaan SK sebagai PNS. Karena berdasarkan kabar yang diterima hanya PKP2A III LAN Samarinda yang agak terlambat dalam penerimaan SK.
Setelah cukup lama menunggu, mulai bekerja 1 Januari 2008, SK 80% per April 2008 yang diterima tanggal 17 Agustus 2008, dan SK 100% per April 2009 yang diterima tanggal 3 Juli 2009 akhirnya sampai juga di tangan. Kegembiraan terpancar dari wajah para CPNS begitu menerima SK, artinya tugas, tanggung jawab dan hak sudah sepenuhnya melekat pada masing-masing CPNS. Penyerahan dilakukan oleh Ibu Meiliana didampingi Kabag TU, Bapak Syahrial dan Kabid Diklat Bapak Andi Taufik di Aula PKP2A III LAN Samarinda pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009.
Tugas yang cukup berat menanti kedepannya, terutama bagaimana agar PKP2A III LAN Samarinda bisa tetap exist untuk memberikan pelayanannya di wilayah Regional Kalimantan. Kapus PKP2A III LAN Samarinda Ibu Meiliana mengharapkan agar generasi penerus LAN ini dapat terus meningkatkan kualitas baik secara pribadi maupun dalam memberikan pelayanan yang prima kepada stakeholder. Tak lupa pula Bu Kapus menyerahkan SK kepada 2 orang pejabat yang baru saja dilantik yaitu, Said Fadhil S.Ip sebagai Kasubbag Renlap dan Windra Mariani SH sebagai Kasubbag Keuangan. Sekali lagi selamat bagi semua CPNS yang telah berubah status sebagai PNS semoga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak lagi bagi kemajuan bangsa dan negara, kepada pejabat yang baru dilantik selamat menjalankan tugas yang baru, semoga kinerja semakin meningkat dan dapat mengemban amanah dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.(Humairah)