KEPALA LAN, KEPALA BKN DAN PJ GUBERNUR KALTIM MENANDATANGANI SAMPUL EDISI PERDANA MAJALAH TD

Bidang Diklat Aparatur PKP2A III LAN Samarinda terus berbenah, salah satunya dengan menerbitkan Majalah Training and Devolepment sebagai media informasi dan komunikasi Diklat Aparatur.

Setelah melalui proses panjang akhirnya majalah Perdana TD ini diluncurkan bersamaan dengan Peresmian dan penandatanganan dimulainya pembangunan gedung PKP2A III LAN Samarinda
Penandatanganan sampul depan Majalah TD Edisi Perdana Bidang Diklat Aparatur PKP2A III LAN oleh Kepala LAN Sunarno.Istimewanya, Launching perdana majalah TD ini ditandatangani oleh 3 orang pejabat penting. Pembubuhan tandatangan pertama dilakukan oleh Kepala LAN Sunarno, diikuti oleh Kepala BKN Edi Topo dan Penjabat Gubernur Kaltim Tarmizi A. Karim. Redaktur Majalah TD Andi Taufik menyatakan bahwa peristiwa bersejarah ini sangat membahagiakan kami karena ditanda tangani 3 orang pejabat penting. Ini tentu akan semakin menambah semangat tim redaksi untuk mengembangkan kreatifitas dalam penerbitan majalah TD.
Seperti diketahui, Majalah ini dibuat untuk mengkomunikasikan berbagai informasi yang berkaitan dengan perkembangan kinerja organisasi dalam pembinaan Diklat agar dapat diketahui oleh Aparatur Pemerintahan khususnya di wilayah Kalimantan.
Kepala LAN dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebuah penerbitan akan bertahan lama dan menjadi lebih baik jika dikelola dengan manajemen yang baik dan sumber daya manusia yang profesional.
Semoga dengan kehadiran majalah TD ini, selain menambah jumlah penerbitan di lingkungan LAN, juga dapat memantapkan langkah Lembaga Administrasi Negara dalam membangun sistem dan jaringan di wilayah Kalimantan yang berdaya saing tinggi.

Kepala LAN Meresmikan Dimulainya Pembangunan Gedung Baru PKP2A III LAN Samarinda

Pendirian PKP2A III LAN Samarinda bermula dari adanya keinginan dari beberapa daerah, agar Lembaga Administrasi Negara dapat mendekatkan fungsi pelayanannya kepada pemerintah daerah khususnya di Kalimantan. Keinginan daerah itu kemudian direspon oleh Pimpinan LAN waktu itu Anwar Supriyadi, hingga akhirnya pilihan dijatuhkan pada Provinsi Kalimantan Timur.
Pemilihan Propinsi Kalimantan Timur tentunya tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah untuk membantu dan memfasilitasi pembentukan PKP2A III LAN Samarinda, diantaranya dengan dukungan sarana gedung untuk kantor dan sumber daya manusia di daerah.
Sebagai sebuah institusi yang baru memulai kiprahnya di wilayah Kalimantan, PKP2A III LAN Samarinda terus melakukan pembenahan baik sifatnya internal organisasi maupun pembenahan eksternal melalui sosialisasi dan pelaksanaan program kerja.
Dalam perkembangannya keberadaan PKP2A III LAN Samarinda sudah menunjukkan kemajuan yang baik. Jejaring kerja sudah mulai terbangun dan tugas perkonsultasian serta Pembinaan dan Penyelenggaraan Diklat PNS di daerah juga menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Dalam menunjang aktivitas tersebut, tentunya LAN Samarinda sangat mengharapkan segera memiliki fasilitas yang memadai untuk mengukuhkan eksistensinya.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 11 Agustus 2008 bertempat di Ringroad Jln. HM Ardans dilakukan penandatanganan prasasti sebagai momentum awal pembangunan gedung PKP2A III LAN Samarinda.

Meskipun dalam cuaca gerimis hujan, acara tetap berlangsung dengan hikmat dan lancar, acara ini dihadiri oleh Kepala LAN Sunarno, Pj. Gubernur Tarmizi Karim, Kepala BKN Edi Topo, Kepala PKP2A I Dedi Mulyadi, Kepala PKP2A II Ngadijono, para Pejabat dan unsur Muspida dilingkungan Provinsi Kalimantan Timur, Tokoh masyarakat dan para undangan yang lain.
Anggaran yang diserap dari pembangunan gedung PKP2A III LAN Samarinda ini kurang lebih Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah (Rp 47.869.327.000) selama 3 tahun Anggaran, dan proyek pembangunan Gedung ini dikerjakan oleh PT Waskita Karya Persero sebagai pemenang pelelangan umum.
Semoga dengan dimulainya Pembangunan Gedung Kantor PKP2A III LAN Samarinda ini dapat meningkatkan dukungan bagi Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dalam upaya mensukseskan penyelenggaraan otonomi Daerah.