Terus Berbenah

Waktu berjalan begitu cepat, tanpa terasa Majalah Training & Development sudah masuk ke edisi kelima di Bulan Agustus 2009. Keinginan untuk menjadi media informasi dan komunikasi pengembangan SDM Aparatur khususnya di wilayah Kalimantan dan Indonesia pada umumnya terus kami upayakan sambil memperbaiki kualitas konten dan deadline majalah.

Kami terus berbenah dan memperbaiki diri, sebagaimana yang juga dilakukan semua orang baik dalam karir, pekerjaan dan kehidupan. Karena kami sadar bahwa nikmatnya sukses bukanlah keadaan dimana orang melihat kita di posisi puncak dari segala sudut idealnya sebuah pencapaian. Sukses bagi kami adalah juga proses untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Jangan biarkan kesuksesan hanya tertinggal pada kacamata orang lain terhadap diri anda. Andapun harus menikmatinya. Menikmati prosesnya, menikmati hasilnya.

Salam

Redaktur

KUNJUNGAN KERJA KEPALA LAN DI SAMARINDA

Senin 10 Agustus 2009, merupakan hari-hari yang sangat sibuk dilalui Kepala LAN Dr. Asmawi Rewansyah, M.Sc. Betapa tidak, pagi hari tatkala para PNS baru bersiap memulai aktivitas pengabdiannya, Kepala LAN beserta rombongan sudah harus menemui Gubernur Kaltim dalam sebuah audiensi. Pertemuan yang dilakukan pada pukul 07.30 Wita pagi hari tersebut dilakukan di Ruang Tamu Gubernur Kaltim di Lamin Etam (Rumah Dinas Gubernur Kaltim). Kepala LAN didampingi Sekretaris Utama Drs. Panani, MA., Kepala PKP2A III LAN Samarinda Dr. Meiliana, serta Kepala Biro POK Drs. Guntur Karnaeni, M.Si.

Dalam pertemuan yang sangat efektif tersebut, Gubernur Kaltim menyetujui perpanjangan waktu penggunaan Kantor PKP2A III LAN Samarinda. seperti diketahui bahwa masa peminjaman kantor ex Kanwil Pertanian tersebut hanya 5 tahun dan berakhir di tahun 2009. Gubernur secara verbal bahkan mengatakan bahwa sepanjang LAN masih ingin menggunakan gedung tersebut, maka pihak Pemerintah Propinsi tidak keberatan. Kepala LAN menyatakan terima kasih atas dukungan dan pembinaan yang dilakukan selama ini dengan PKP2A III LAN Samarinda. Banyak kerjasama yang telah dibina baik dalam kegiatan Kajian maupun dalam kegiatan Pembinaan Diklat Aparatur. Keberadaan PKP2A III LAN Samarinda sejak didirikan sudah memberi banyak kontribusi bagi kemajuan daerah Kaltim dan juga wilayah Kalimantan lainnya.

Gubernur Kaltim H. Awang Farouk Ishak juga merespon adanya keinginan LAN untuk membantu memfasilitasi orientasi Pengembangan Kapasitas Anggota Legislatif di Kaltim. Gubernur juga memberi respon yang positif adanya rencana membuka Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) STIA LAN di Samarinda untuk mempercepat laju pengembangan SDM Aparatur di Kaltim.

Selesai bertemu Gubernur, Kepala LAN langsung menuju Badan Diklat Propinsi Kaltim untuk menyampaikan ceramah umum tentang Reformasi Birokrasi dan Kebijakan Diklat Aparatur di masa depan. Acara yang dimoderatori Kepala Badan Diklat Propinsi Kaltim Dra. Farida Widyawati, M.Si, berjalan lancar hingga pukul 12.00 siang hari. Kepala LAN memaparkan tentang siklus pengembangan Administrasi Negara dikaitkan dengan Reformasi Birokrasi yang sedang digalakkan pemerintah. Mantan Ketua Tim Nasional Reformasi Birokrasi ini juga mengungkapkan pentingnya melakukan pembenahan pada semua level pemerintahan agar menjadi lebih efektif dan berdayaguna. Kepala LAN memaparkan materi dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Pemerintah Propinsi Kaltim dan peserta Diklat.

Usai beristirahat dan makan siang di Badan Diklat Propinsi Kaltim, Kepala LAN bersama rombongan menyempatkan diri meninjau pembangunan Kantor PKP2A III LAN Samarinda di Ring Road III. Seperti biasa Kepala LAN sangat memperhatikan detail-detail dari pembangunan dan memperhatikan aspek-aspek yang sangat penting. Kunjungan lapangan ini juga diikuti oleh seluruh rombongan. Usai meninjau gedung asrama dan gedung perkantoran, Kepala LAN menyempatkan diri melakukan rapat teknis dengan semua pengelola proyek, baik pelaksana PT Waskita Karya, Konsultan Perencana, Manajemen Konstruksi dan pihak pengelola di lingkungan LAN Samarinda. Pada kesempatan tersebut, Bapak Kepala LAN kembali menegaskan agar permasalahan galian baru segera dituntaskan sebelum akhir tahun, agar progres pembangunan dapat terus ditingkatkan sesuai perencanaan yang sudah disepakati. Pada sisi lain Sestama dan Kepala Biro POK juga meminta untuk tetap berhati-hati dalam aspek administrasi proyk serta memperhatikan daya serap anggaran. Guntur Karnaeni mengingatkan pihak kontraktor bahwa jika progres tidak bisa dipercepat dapat mengakibatkan daya serap anggaran bisa menjadi lambat.

Selepas kunjungan ke lokasi pembangunan Kantor PKP2A II LAN Samarinda, Kepala LAN beserta rombongan meninggalkan kota Samarinda dan dalam perjalanan pulang mampir untuk melihat progres pembangunan Badan Diklat Propinsi Kaltim yang berada di jalur II arah Balikpapan. Kepala LAN bersama rombongan diterima pelaksana proyek dan pejabat Badan Diklat Propinsi Kaltim lalu meninjau dari dekat proses penyelesaian pembangunan tersebut. Gedung Diklat yang diperkirakan menelan anggaran 160 Milyar ini rencananya akan diselesaikan pada tahun 2010 mendatang. Setelah memperhatikan miniatur gedung, Kepala LAN merasa kagum dengan desain kampus masa depan tersebut, seraya berharap agar koordinasi dengan LAN Samarinda dapat lebih ditingkatkan kualitasnya di masa mendatang. Usai meninjau gedung Bandiklat Prop Kaltim, Kepala LAN bersama rombongan meluncur menuju Bandara Sepinggan di Balikpapan untuk kembali ke Jakarta, sungguh hari yang cukup melelahkan.

TEROBOSAN DALAM PERENCANAAN & PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN

Pengembangan pegawai hingga saat ini masih belum efektif, pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat, seminar dan lainnya masih belum berdasar kebutuhan kompetensi. PKP2A III LAN Samarinda berupaya meminimalisir kesenjangan tersebut dengan melakukan pelatihan analisis kebutuhan diklat yang berdasar pada kompetensi kepada para Pejabat Struktural, fungsional dan staf potensial yang menangani Pendidikan dan Pelatihan serta Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur pada Bandiklat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten/Kota dan Provinsi, Pusat Diklat dan Balai Diklat di Kalimantan berjumlah 24 peserta, diantaranya Sekretaris BKD Kota Samarinda, Kabid. Diklat BKD Malinau, Kabid. Diklat BKD Kutai Barat, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah, Bandiklat Provinsi Kalimantan Timur dan lainnya.
Dalam pelaksanaannya, PKP2A III LAN mencoba menggandeng beberapa konsultan bidang pengembangan SDM selain narasumber dari LAN Pusat untuk mencari masukan, model dan strategi baru untuk pengembangan PNS. Narasumber LAN yang diundang diantaranya Dr.P.Marpaung yang memaparkan mengenai pola serta siklus pengembangan SDM Aparatur, Drs. Basseng, M.Pd dari Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur LAN, sedangkan konsultan dari luar LAN adalah Ade Cahyat dari Pro-Bangkit GTZ, Firdaus Noor dan M. Adriyanto.
Pelaksanaan diklat dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin, yaitu selama 6 hari, pada tanggal 27 April hingga 2 Mei 2009 dengan melakukan perubahan suasana belajar yang dilakukan di Aula PKP2A III LAN Samarinda selama 3 hari diteruskan dengan membawa peserta ke suasana berbeda di Town House Bukit Damai Indah, Balikpapan, dengan dukungan Pro-Bangkit GTZ.
Metode pembelajaran yang digunakan lebih banyak pada diskusi dan praktek pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Peserta diarahkan untuk mampu melakukan perencanaan pengembangan kepegawaian dengan analisis kebutuhan diklatnya. Disini peserta dilatih untuk membuat standar kompetensi bagi perencanaan kebutuhan diklat dan penyelenggaraan diklat berdasar indikator perilaku pada masing-masing level. Pada intinya tujuan dari pelatihan ini adalah membekali peserta dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan agar mampu menjalankan perannya dengan baik sebagai perencana dan pengelola di dalam pengembangan kompetensi pegawai, bahwa pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat, pendidikan bergelar, bimtek, magang atau studi banding benar-benar efektif sesuai kebutuhan pegawai maupun instansinya. Peserta diharapkan benar-benar mampu membuat strategic plan dalam pengembangan kepegawaian di lingkungan kerjanya. Selain itu, peserta diberikan materi tentang pengendalian usulan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dengan Latihan praktek menyusun dan melakukan HR Score Card & HR Audit dan materi Evaluasi penerapan dan evaluasi dampak kinerja agar nantinya alumni diklat ini mampu mereview dan menjadi fasilitator bagi para SKPD dalam rangka pengembangan kompetensi.
Memiliki aparatur pemerintah yang berkualitas tentunya tidak lepas dari seberapa jauh pengembangan kompetensi pegawai dikelola secara terencana (baik jangka pendek maupun jangka panjang), terpadu dan dijalankan secara konsisten. Hal ini mau tidak mau menuntut profesionalisme dari pengelola kepegawaian baik yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota maupun yang ada di setiap SKPD.

Hal ini tentunya didasarkan pada UU No.43 Tahun 1999 dan PP 101 Tahun 2000 tentang Diklat PNS. Diklat Analisis Kebutuhan Diklat dengan fokus pada Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Pegawai menjadi terobosan dari PKP2A III LAN agar instansi yang melakukan pengelolaan, perencanaan dan pengembangan kepegawaian benar-benar telah tepat sasaran, baik kebutuhan personal maupun kebutuhan instansi pegawai.

Menurut salah satu alumni diklat ini, Ibu Tri Wahyuni, dengan model pelaksanaan diklat seperti ini para alumni merasa puas karena dianggap sudah menerapkan standar ISO dengan melibatkan pihak luar (konsultan pengembangan SDM), selain itu metode dan materi benar-benar telah tepat sasaran, menurutnya jika selama ini terdapat tendensi bahwa dalam penempatan pegawai (negeri) untuk posisi tertentu berdasarkan ‘standart bebas nilai’ alias jarang bertumpu pada kualitas, maka dalam materi yang disampaikan Bapak Firdaus Noor, mencoba untuk memaparkan bagaimana seharusnya sebuah perekrutan dan penempatan pegawai dalam suatu posisi dilakukan dengan berbagai kriteria dan pertimbangan dengan harapan agar yang terjaring pada akhirnya adalah orang-orang yang benar-benar kompeten untuk posisi tersebut. Sementara itu, narasumber lainnya, Adriyanto menyajikan materi tentang evaluasi penerapan dan dampak kinerja yang memaparkan tentang tahapan – tahapan evaluasi dari pelaksanaan sebuah diklat. Tahapan evaluasi selama ini adalah tahapan yang sering diabaikan dalam suatu pelaksanaan diklat, padahal jika sebuah evaluasi dari suatu diklat tidak dilaksanakan maka tidak dapat diketahui apakah Diklat yang telah dilakukan berjalan dengan baik, jadi disini juga mengingatkan bahwa keberhasilan suatu diklat dalam upaya pengembangan kompetensi juga harus dilihat pada dampak kinerja alumni di lingkup kerjanya.

Selama penyelenggaraan diklat ini, menurut salah satu alumninya bisa dikatakan para peserta merasa puas karena semua materi memang benar-benar terfokus pada pengelolaan Sumber Daya Manusia Dan satu lagi yang membuat diklat kali ini berbeda, yakni dengan adanya Skor Evaluasi Pelaksanaan Tugas yang hasilnya yang dibuat oleh penyelenggara, sehingga dapat diketahui beberapa item dari pelaksanaan Diklat yang mendapatkan animo dari peserta, seperti Sarana, Panitia, dan Narasumber yag dinilai memadai dan sukses oleh para peserta Diklat. Mereka berharap diklat seperti ini harus terus dilakukan karena sangat bagus walaupun mungkin kadang masih terhambat oleh sistem. Dan tentunya sebagai bagian dari penyelenggaraan pengembangan kepegawaian kita tidak ingin harapan-harapan ini terganjal hanya karena sistem. (Maya)

BIROKRASI TANGGUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MENINGKAT

Laporan dari Diklat Tata Kepemerintahan Yang Baik
Tidak dapat dipungkiri sebagai seorang Aparatur Negara, para PNS di era sekarang dituntut untuk lebih proaktif, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinamika perkembangan masyarakat sudah semakin meningkatnya kualitas pendidikannya, semakin cerdas sehingga mereka lebih terbuka dan transparan mengeluarkan kritik bagi Aparatur Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.
Merupakan hal yang logis, jika kemudian birokrat atau aparatur publik itu dijuluki Abdi Negara, karena pada pundaknya tugas-tugas kemasyarakatan, pemerintahan, dan pembangunan diselenggarakan atas nama organisasi yang disebut ”negara”. Namun penting juga untuk diingat bahwa label yang diberikan itu bersumber dari kepercayaan masyarakat, artinya seorang abdi negara adalah seseorang yang mengemban amanat rakyat untuk mengayomi kepentingan mereka.
Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda membuat suatu terobosan dengan menyelenggarakan Diklat Tata Kepemerintahan yang Baik dengan menggandeng PKP2A III LAN Samarinda sebagai mitra dalam bekerja sama. Diklat yang diselenggarakan selama 3 hari pada tanggal 12, 13, & 14 Mei 2009 di Hotel Grand Sawit ini dibuka langsung oleh Kepala LAN RI Dr. Asmawi Rewansyah M.Sc dan merupakan kota pertama yang menyelenggarakan Diklat dimaksud.
Dalam sambutannya Kepala LAN RI menekankan pada pentingnya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dengan melakukan perbaikan di segala bidang yang diharapkan akan terbangun citra Positif Aparatur Negara. Salah satunya adalah dengan berpegang pada Transparansi, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat untuk mengubah tatanan Birokrasi yang ada sekarang. Perlu juga bagi Aparatur untuk benar-benar memahami Prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik, serta mengimplementasikan Budaya Kerja dalam menjalankan tugas dengan penuh kesungguhan, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas organisasi. Peserta Diklat Tata Kepemerintahan yang Baik ini diikuti oleh Pejabat Struktural Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, karena diharapkan dari Kepala Dinas inilah yang nantinya akan menularkan ilmu yang diperolehnya kepada Stafnya sekembalinya mereka dari Diklat dan menekuni tugas kesehariannya.

Diklat Tata Kepemerintahan yang Baik ini menghadirkan Narasumber yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing, diantaranya Kepala LAN Dr. Asmawi Rewansyah M.Sc dan juga mantan Ketua Tim Reformasi Birokrasi, Dra. Masni Rani Mochtar dari Deputi INKA BKN, Dr. Amir Imbaruddin MDA menyampaikan Materi Asas Tata Kepemerintahan yang Baik, Dr. Muh Taufik, DEA dengan Materi Penerapan Budaya Kerja, dan Prof. Dr. W.I.M.Poli dengan materi Etika Penyelenggara Negara.
Dengan Diklat ini diharapkan Aparatur Pemerintah khususnya para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dapat mempresentasikan ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti diklat ini kepada stafnya masing-masing, dan dapat menyusun rencana strategis kedepan dengan instansi masing-masing terkait dengan materi yang diberikan, dan yang lebih penting lagi dapat mengaplikasikan hasil-hasil yang telah disepakati dengan para staf agar dapat meningkatkan kinerja di Instansi masing-masing. (Humairah)

PNS : STATUS BARU YANG LAMA DINANTIKAN

Penyerahan SK PNS Bagi Pegawai PKP2A III LAN Samarinda
Alhamdulillah, lega, plong, yess dan masih banyak kata mungkin yang bisa mewakili perasaan hati para CPNS yang diliputi gundah gulana selama masa penantian Penerimaan SK sebagai PNS. Karena berdasarkan kabar yang diterima hanya PKP2A III LAN Samarinda yang agak terlambat dalam penerimaan SK.
Setelah cukup lama menunggu, mulai bekerja 1 Januari 2008, SK 80% per April 2008 yang diterima tanggal 17 Agustus 2008, dan SK 100% per April 2009 yang diterima tanggal 3 Juli 2009 akhirnya sampai juga di tangan. Kegembiraan terpancar dari wajah para CPNS begitu menerima SK, artinya tugas, tanggung jawab dan hak sudah sepenuhnya melekat pada masing-masing CPNS. Penyerahan dilakukan oleh Ibu Meiliana didampingi Kabag TU, Bapak Syahrial dan Kabid Diklat Bapak Andi Taufik di Aula PKP2A III LAN Samarinda pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009.
Tugas yang cukup berat menanti kedepannya, terutama bagaimana agar PKP2A III LAN Samarinda bisa tetap exist untuk memberikan pelayanannya di wilayah Regional Kalimantan. Kapus PKP2A III LAN Samarinda Ibu Meiliana mengharapkan agar generasi penerus LAN ini dapat terus meningkatkan kualitas baik secara pribadi maupun dalam memberikan pelayanan yang prima kepada stakeholder. Tak lupa pula Bu Kapus menyerahkan SK kepada 2 orang pejabat yang baru saja dilantik yaitu, Said Fadhil S.Ip sebagai Kasubbag Renlap dan Windra Mariani SH sebagai Kasubbag Keuangan. Sekali lagi selamat bagi semua CPNS yang telah berubah status sebagai PNS semoga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak lagi bagi kemajuan bangsa dan negara, kepada pejabat yang baru dilantik selamat menjalankan tugas yang baru, semoga kinerja semakin meningkat dan dapat mengemban amanah dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.(Humairah)

WIDYAISWARA PROFESIONAL MASA DEPAN

Widyaiswara yang handal dan Profesional memang mutlak diperlukan, untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur. Karena salah satu komponen yang menunjang adalah diterapkannya ilmu yang didapatkan selama mengikuti pelatihan, yang tentu saja didapatkan dari para Widyaiswara yang handal dan profesional tersebut.
Untuk meningkatkan kualitas dan menempatkan posisi jabatan Widyaiswara menjadi posisi strategis maka Pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi diantaranya Peraturan MenPAN NO.PER/66/M PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional Widyaiswara beserta angka kreditnya. Kemudian Keputusan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN NO.598.A/2001 dan NO.39.A/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Jabatan Fungsional Widyaiswara serta Keputusan Kepala LAN NO. 810.A.B.C.D.E/2001 yang mengatur Petunjuk Teknis Widyaiswara sampai dengan Pedoman Penyelenggara Diklat bagi Calon Widyaiswara. Ini mengisyaratkan betapa penting dan strategisnya jabatan fungsional Widyaiswara.

Hal tersebut dikatakan oleh Deputi IV Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Prof. Dr.Endang Wirjatmi Trilestari M.Si, selaku narasumber Pembinaan Widyaiswara III yang dilaksanakan di Aula LPMP Palangkaraya pada tanggal 26 Mei 2009, di hadapan Widyaiswara se-Kalimantan Tengah.
Pembinaan pun tak henti-hentinya dilakukan sesuai dengan standar kompetensi Widyaiswara yaitu kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang wdyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih Aparatur Pemerintah.
Forum Pembinaan Widyaiswara ini secara rutin dilakukan oleh Bidang Diklat Aparatur PKP2A III LAN Samarinda memang khusus diperuntukkan bagi para Widyaiswara di Kalimantan Tengah, agar semua Widyaiswara yang berada di wilayah Kalimantan mendapatkan perhatian yang sama.
Ke depan Para Widyaiswara yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya diharapkan benar-benar dapat menggembleng diri sendiri dengan berbagai cara untuk memperbaiki kualitas serta hasil yang diharapkan dalam suatu diklat. Apalagi Pemerintah pun telah mengeluarkan suatu Peraturan berupa Peraturan tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi bagi para Widyaiswara. Artinya ada tunjangan khusus lagi bagi para Widyaiswara jika memang telah mengajar sesuai standar dan tersertifikasi yang dibuktikan dengan Fortopolio dari masing-masing Widyaiswara.
Secara garis besar dapat dilaporkan bahwa para Widyaiswara kedepannya diharapkan memiliki kompetensi Pengelolaan Pembelajaran yaitu Kemampuan seorang WI dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Kompetensi Kepribadian, yaitu seorang Widyaiswara harus mampu menampilkan pribadi yang dapat diteladani serta menunjukkkan etos kerja sebagai Widyaiswara yang profesional. Kompetensi selanjutnya adalah Kompetensi Sosial, yaitu kemampuan untuk membina dan melakukan hubungan dengan lingkungan kerjanya, baik dengan peserta Diklat maupun dengan Lembaga Penyelenggara Diklat. Yang terakhir adalah Kompetensi Substantif, adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara di bidang Keilmuan dan Keterampilan dalam mata diklat yang diajarkan.
Sedangkan untuk Sertifikasi Widyaiswara dilaksanakan melalui uji kompetensi berupa pengumpulan Portofolio dan penilaian pada saat Microteaching. Diharapkan dengan dibuatnya aturan-aturan tersebut dapat lebih meningkatkan kualitas para Widyaiswara kedepannya. (Humairah)

ESELON IV DI PKP2A III LAN DIISI WAJAH BARU

Dalam rangka memenuhi kebutuhan oraganisasi dan pengembangan karier bagi PNS di lingkungan kerja LAN secara keseluruhan dan PKP2A III LAN Samarinda pada khususnya, pada tanggal 12 Mei 2009 bertempat di Aula PKP2A III LAN Samarinda dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan bagi 2 Pejabat Struktural Eselon IV Baru. Kedua Pejabat Eselon IV tersebut masing-masing Said Fadhil, S.IP dan Windra Mariani, SH. Said Fadhil, S. IP yang sebelumnya merupakan Pelaksana di Kasubbag Pegum akan menempati posisi sebagai Kasubbag Renlap menggantikan Baharuddin, S. Sos. M. Pd yang telah memasuki usia pensiun, sementara Windra Mariani, SH yang sebelumnya merupakan Plt. Kasubbag Keuangan akan menempati posisi Kasubbag Keuangan yang sebelumnya sempat beberapa lama kosong setelah ditinggal Djamilah, SE yang kini kembali ke Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai Instansi asalnya.
Acara Pelantikan kali ini terasa begitu istimewa karena dihadiri sekaligus dilakukan pengambilan sumpah jabatan langsung oleh Kepala LAN RI DR. Asmawi Rewansyah, M.Sc yang secara kebetulan pada hari yang sama beliau membuka Diklat Tata Kepemerintahan yang Baik yang diselenggarakan oleh Pemkot Kota Samarinda bekerja sama dengan PKP2A III LAN Samarinda. Disamping Kepala LAN, Kapus, Pejabat, dan Pegawai PKP2A III LAN acara pelantikan dan pengambilan sumpah ini juga dihadiri oleh beberapa undangan yang berasal dari Instansi, baik Vertikal maupun instansi yang berada di lingkup Pemerintahan Daerah di Kalimantan Timur.

Secara keseluruhan acara pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan ini berlangsung Sukses. Suasana yang khidmat dan acara yang berjalan dengan tertib dari awal sampai akhir merupakan prestasi tersendiri bagi PKP2A III LAN yang baru pertama kalinya menyelenggarakan acara Pengambilan Sumpah Jabatan bagi para Pejabat di lingkungan kerjanya, bahkan Kepala LAN sendiri sempat memuji jalannya acara yang berlangsung tertib tersebut. Semangat yang tinggi dan juga komitmen yang terpatri di masing- masing pribadi para pegawai di lingkungan PKP2A III LAN Samarinda memang tidak setengah-setengah, hal ini ditunjukkan dengan semangat salah satu Pejabat baru tersebut yakni Said Fadhil. S.IP yang tetap bersemangat mengikuti acara hingga selesai meskipun dalam kondisi sakit dengan wajah yang pucat. Konsentrasi yang terpecah karena pada hari yang sama PKP2A III LAN juga mempunyai ‘gawe’ yaitu Penyelenggaran Diklat Tata Kepemerintahan yang Baik bekerja sama dengan Pemerintah Kota Samarinda sehingga membuat ‘penghuni’ kantor yang sedikit menjadi tambah sedikit juga merupakan wujud dari komitmen lainnya.
Secara garis besar dalam sambutannya Kepala LAN berharap, agar Pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan amanat yang diembannya. Kini tanggung jawab baru tersebut telah menanti pejabat baru, tantangan yang semakin berat kedepan semoga dapat diselesaikan dengan baik. Apalagi dengan usia yang masih relatif muda yang dimiliki oleh keduanya dapat dijadikan modal untuk terciptanya suatu akselerasi dalam menjalankan tugas dalam keseharian. Karena sesuai dengan pameo, yang muda adalah yang fresh dari segi pemikiran. Selamat bagi Pejabat baru yang dilantik, semoga PKP2A III LAN Samarinda semakin powerfull dan semakin exist dengan terwujudnya kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam pelayanan yang merupakan ciri dalam bekerja di dalam Lembaga Administrasi Negara.(Yuni)

BKD KOTA TARAKAN TERUNGGUL DALAM MENGELOLA KEPEGAWAIAN

BKD Kota Tarakan adalah satuan kerja perangkat daerah yang mengelola kepegawaian pada lingkup Pemerintah Kota Tarakan. Pada awalnya BKD Kota Tarakan merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) unit kerja setingkat Bagian yang berada di lingkup Sekretariat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan sebagai pelaksana atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan dengan sebutan Bagian Kepegawaian. Susunan organisasinya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor : 01-02 Tahun 1998 tentang susunan dan tata kerja organisasi Bagian Kepegawaian Daerah Kota Tarakan, yaitu :
Kabag. Kepegawaian dibantu :
1. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
2. Sub Bagian Pengembangan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Mutasi Kepegawaian;
4. Sub Bagian Kediklatan Kepegawaian.
Jenis pelayanan administrasi Kepegawaian yang diberikan kepada para PNS adalah :
Ø Penerimaan seleksi CPNS;
Ø Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di lingkungan Pemkot Tarakan;
Ø Pelayanan Kenaikan KGB;
Ø Seleksi Diklat Struktural;
Ø Melaksanakan Diklat untuk PNS yang menduduki/akan dipromosikan ke Jabatan struktural;
Ø Mengurusi Kenaikan Pangkat Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kotamadya Tingkat II Tarakan;
Ø Mengirim PNS untuk tugas belajar (Tubel).
Pada tahun 2000 BKD Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 159 Tahun 2000 Tanggal 10 November 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah di seluruh Propinsi Kabupaten/Kota di Indonesia, dan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan. BKD Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Badan (eselon IIb) dibantu 3 Kepala Bidang dan 1 Kabag Tata Usaha (eselon 3A), untuk membantu kelancaran dalam memberikan pelayanan setiap Bidang dan Bagian dibantu masing-masing 2 Kasubbid/Kasubbag (eselon IVa). Kepala BKD bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tarakan. BKD Kota Tarakan berkedudukan di Jl. Kalimantan No. 1 Kota Tarakan, Kalimantan Timur.
Perubahan selalu terbuka bagi siapa saja, tidak terkecuali korps aparatur negara yang telah terbelenggu oleh budaya organisasi birokrat. Dari keinginan untuk selalu berinovasi dan memiliki budaya kerja profesional serta tuntutan e_government, visi, misi, dan nilai-nilai stratejik BKD Kota Tarakan disepakati bersama.
Visi : Institusi Pengelola Manajemen Kepegawaian yang Kredibel dan Berbasis Teknologi Informasi Terunggul di Indonesia Timur 2010
Misi :
1. Menyelenggarakan seluruh kegiatan manajemen kepegawaian secara profesional melalui teknologi informasi yang kredibel.
2. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap perilaku sumber daya aparatur untuk melaksanakan tugas secara professional.
3. Menciptakan sumber daya aparatur yang berperan sebagai pembaharu dan responsif terhadap perkembangan lingkungan stratejik organisasi.
4. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian aparatur yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaaan masyarakat.
5. Mewujudkan disiplin dan motivasi kerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Menciptakan kesamaan visi, kesatuan dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas manajemen dan pelayanan publik.
Nilai-nilai Stratejik :
1. Togetherness; bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik daripada bekerja sendiri-sendiri
2. Assist; kesediaan untuk selalu memberikan bantuan dengan ikhlas.
3. Willingness; kesediaan bekerjasama berdasarkan kerjasama dan kooperatif
4. Kindness; berperilaku santun, rendah hati, serta selalu memberikan kesejukan dalam setiap pertemuan.
5. Innovation; menjaga dan melanjutkan tradisi inovasi
Untuk mencapai visi dan menjalankan misi, BKD Kota Tarakan membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2002, namun mengalami pasang surut perkembangan. Pada akhirnya tahun 2004 tim teknologi informasi dibentuk yang terdiri dari tiga orang berasal dari internal BKD Kota Tarakan. Sampai saat ini Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian BKD Kota Tarakan telah dikembangkan untuk dapat mempermudah seluruh pekerjaan. Elektronik layanan yang telah dibangun adalah e_personal untuk aplikasi data personal pegawai, e_dokumen untuk aplikasi surat-menyurat nirkertas, e_baperjakat untuk aplikasi promosi dan hal-hal yang berhubungan dengan pertimbangan pangkat dan jabatan lainnya, e_datapns untuk aplikasi penerbitan SKGB, SLKS, data ASKES, dan hal-hal yang berhubungan dengan data dasar aparatur, e_pensiun untuk aplikasi pensiun dan mutasi, e_kenpa untuk aplikasi kenaikan pangkat, e_diklat untuk aplikasi kediklatan aparatur, izin belajar dan tugas belajar, e_cuti untuk aplikasi cuti pegawai, dan e_inventaris untuk aplikasi pengelolaan barang.
BKD Kota Tarakan terus berinovasi dan menjadikan motto “Your Satisfaction is Our Priority” sebagai nafas kinerja pelayanan yang dilakukan baik kepada aparatur maupun masyarakat. Salah satu langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan dalam pelayanan publik yang berkualitas (prima) adalah dengan pengembangan Sumber Daya Aparatur. Dan tahap awal pembangunan sistem informasi adalah dengan menyiapkan Sumber Daya Aparatur untuk alih teknologi.
Setiap inovasi selalu dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan tidak hanya di luar wilayah, namun juga in house training. Pelatihan teknis untuk para tim TI mulai dari web programming, web design, rekayasa jaringan, bimbingan teknis untuk setiap layanan yang diberikan BKD Kota Tarakan, dan pengembangan kapasitas pribadi.
Pelatihan untuk tim teknologi informasi dilakukan dengan membawa kasus-kasus dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi sehingga implementasi dapat langsung dilakukan. Untuk pemeliharaan motivasi dan budaya kerja misalnya in house training “Pengembangan Kepribadian”, Team Building.
Dan stimulasi semangat perbaikan serta inovasi pelayanan akhirnya diperoleh dengan terpilihnya BKD Kota Tarakan sebagai nominator gambaran yang obyektif dari Unit Pelayanan dalam bentuk kompetisi Unit Pelayanan secara nasional dengan memperebutkan penghargaan “Citra Pelayanan Prima”.

Dari hasil penilaian calon penerima Piala Citra Pelayanan Prima Tingkat Nasional, BKD Kota Tarakan berhasil menjadi nominator Penerima Piala Citra Pelayanan Prima untuk kemudian diuji publikkan di Harian Nasional Kompas.

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Und/662/S.PAN/10/2008 Tanggal 19 Oktober 2008, Badan Kepegawaian Daerah Kota Tarakan ditetapkan sebagai penerima Piala Citra Pelayanan Prima dengan menyisihkan 251 unit pelayanan dari berbagai Instansi Pemerintah baik Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah maupun BUMN, BUMD serta BLU. Penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima Tahun 2008 diserahkan Bapak Presiden Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2008 di Istana Negara Jakarta.
Dan di tahun 2010 nanti BKD Kota Tarakan akan bekerja dengan mimpi yang baru, dimulai dari perubahan motto yang telah dikenalkan di web bkd.tarakankota.go.id yaitu “BKD Kota Tarakan, Insight of Civil Service”. Dan rencana pengembangan Sumber Daya Aparatur:
1. Publikasi Assessment Center dan dijalankannya metode ini untuk pemetaan kompetensi aparatur
2. Peningkatan Kapasitas Kepegawaian dengan diseminasi sistem informasi ke SKPD di lingkup internal Pemerintah Kota Tarakan
3. Pelatihan ke tingkat advance bagi tim teknologi informasi
4. Outbound, dan Pelatihan internal untuk meningkatkan ketrampilan penggunaan aplikasi system bagi end user (pengguna langsung)

GTZ India Kunjungi PKP2A III LAN Samarinda

Hubungan baik PKP2A III LAN Samarinda dengan lembaga teknis Jerman Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) memang telah terbina dan berjalan dengan sangat baik selama ini. Sebagai sebuah lembaga internasional, GTZ bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan telah bekerja sama di lebih dari 130 negara di kawasan Afrika, Asia, Amerika dan Eropa Timur, termasuk di wilayah Indonesia dan India.
Di Indonesia sendiri, GTZ telah menjalin kerja sama baik di bidang Support for Good Governance (SfGG), Good Local Governance (GLG), Capacity Building for Local Governments in East Kalimantan (CB Kaltim), dll. Sedangkan prioritas kerja sama GTZ di India antara lain dalam bidang Pembangunan Ekonomi, Energi dan Kebijakan Lingkungan. Sehubungan dengan hal ini, pada Senin, 13 Juli 2009 yang lalu, PKP2A III LAN Samarinda mendapat kunjungan dari perwakilan GTZ India yang didampingi oleh Province Coordinator CB Kaltim Mr. Ade Cahyat.

Setibanya di kantor PKP2A III LAN, Mr. Syailendra dan Mr. Ade Cahyat disambut oleh Kepala PKP2A III LAN, Ibu Meiliana dengan didampingi oleh Kabid Diklat Aparatur, Bpk. Andi Taufik. Paparan singkat mengenai profil PKP2A III LAN, khususnya bidang Diklat Aparatur pun dipresentasikan guna memberikan sekilas gambaran mengenai Pendidikan dan Pelatihan di wilayah Kalimantan yang menjadi ruang lingkup Bidang Diklat Aparatur. Banyak hal yang ingin diketahui oleh tamu kita ini mengenai bagaimana dengan segala keterbatasan yang ada, PKP2A III LAN Samarinda dapat menjalankan fungsinya untuk menjadi instansi pembina diklat di wilayah Kalimantan beserta segala problematikanya.
Permasalahan yang dihadapi oleh para Widyaiswara hingga terbatasnya jumlah lembaga Diklat yang ada di wilayah Kalimantan ini pun tak luput dari perhatian tamu kita ini. Permasalahan yang dihadapi oleh para Widyaiswara yang jumlahnya masih dianggap minim dibandingkan dengan jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang harus mereka fasilitasi, juga bagaimana cara agar para Widyaiswara dapat meningkatkan angka kreditnya merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi perhatian Syailendra. Dalam kesempatan ini pun Syailendra menceritakan dengan singkat mengenai Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan di India.(Ika)

KOMUNIKASI MERUPAKAN KUNCI MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENGAJAR BAGI WIDYAISWARA

Komunikasi memegang peranan penting dalam pergaulan sehari-hari, karena dengan komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu pemahaman yang baik dari orang yang menyampaikan maupun yang menerima. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. Pada umumnya,komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata (lisan) yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.
Berdasarkan tabulasi data tentang kebutuhan materi pengembangan Widyaiswara, ternyata banyak sekali yang meminta kembali untuk dilakukan penyegaran bagi mereka materi tentang komunikasi ini.
Pembinaan Widyaiswara kedua kali ini dilaksanakan di Aula PKP2A III LAN Samarinda pada tanggal 6 April 2009 dengan tema ”Pengembangan Kemampuan Komunikasi Intra/Interpersonal Widyaiswara dalam Meningkatkan Keterampilan Mengajar”.
Dalam Forum Pembinaan Widyaiswara II ini dibahas secara detail tentang bagaimana komunikasi yang baik itu dapat dilakukan, memahami manajemen komunikasi, strategi dalam komunikasi, komunikasi untuk presentasi, serta etiket yang baik dalam berkomunikasi, menghadirkan pakar komunikasi dari Akademi Bahasa Asing Colorado Samarinda Dr. A. Linda.
Kegiatan Forum Pembinaan Widyaiswara ini memang rutin dilakukan, dalam rangka membina para Widyaiswara yang ada di Kota Samarinda maupun Widyaiswara yang berada di wilayah regional Kalimantan. Seperti pada tahun sebelumnya, Forum Pembinaan Widyaiswara ini merupakan agenda utama Bidang Diklat Aparatur dengan mengambil tempat secara bergantian di seluruh Badan Diklat yang ada di Wilayah Kalimantan.

Tujuan dari Pembinaan Widyaiswara kali ini adalah untuk menyiapkan Widyaiswara yang ada di PKP2A III LAN Samarinda maupun Lembaga/Badan Diklat lainnya untuk menjadi Widyaiswara yang benar-benar dapat mentransformasi, menjadi inspirator maupun Motivator yang bertugas memberikan Pengetahuan dan Keterampilan serta menciptakan pemahaman kepada penyelenggara negara yang menjadi peserta Diklat agar nantinya mampu mengubah paradigma berfikir mereka agar dengan sungguh-sungguh menjadi pelayan masyarakat dan menjadi agen perubahan. (Humairah)

LOKAKARYA MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT DI RSUD A.M.PARIKESIT

Laporan Aplikasi Manual Praktis, kerjasama dengan SfGG-GTZ, Kementerian PAN, Lembaga Administrasi Negara dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A.M.Parikesit Kabupaten Tenggarong melalui babak baru dalam komitmen meningkatkan kualitas pelayanannya. Pada tanggal 15 dan 16 Juli 2009 dilaksanakan Lokakarya yang bertema “Lokakarya Mekanisme Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit” sebagai tahap awal penerapan Metode Manual Praktis.

Sebelumnya RSUD A.M.Parikesit telah menerapkan beberapa metode untuk meningkatkan kualitas pelayanan, seperti penyediaan kotak saran dan layanan SMS Centre. Namun metode ini dirasa belum cukup memadai untuk menggali pengaduan masyarakat sebagai salah satu bahan untuk melakukan perbaikan pelayanan.
Bertempat di Aula RSUD A.M.Parikesit, Lokakarya ini dibuka oleh Sekretaris Kabupaten yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan, Umum dan Hukum HM. Ghufron Yusuf, SH., MH. yang dihadiri oleh Kepala Bagian Organisasi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala PKP2A III LAN dan Sekretaris RSUD A.M.Parikesit. Lokakarya yang dilaksanakan selama dua hari ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaduan (keluhan) masyarakat, meningkatkan kesadaran aparatur penyedia pelayanan publik tentang aspek-aspek positif dari pengaduan (keluhan) masyarakat, mengingatkan masyarakat pengguna pelayanan bahwa menyalurkan pengaduan secara konstruktif akan mendorong upaya perbaikan pelayanan public dan memastikan para peserta dapat menerima hasil lokakarya sebagai dasar pijakan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Lokakarya ini sendiri dihadiri oleh tidak kurang dari 50 orang yang terdiri dari pihak penyedia layanan (RSUD A.M.Parikesit) dan masyarakat pengguna layanan. Dan di fasilitasi oleh 3 (tiga) orang fasilitator PKP2A III LAN Samarinda yang terdiri dari Drs. Andi Taufik, M.Si., Drs. Syahrial dan Fajar Iswahyudi, SE. Pada hari Pertama pelaksanaan Lokakarya, para peserta terlihat sangat antusias dalam mengikuti setiap sesi lokakarya. Peserta juga aktif dalam menyampaikan pernyataaan keluhan-keluhan kepada pelayanan. Kondisi ini juga semakin kondusif dengan adanya pengertian yang baik penyedia layanan terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna layanan. Setidaknya 70 pernyataan pengaduan yang berhasil dihimpun yang mewakili keluhan masyarakat pengguna terhadap pelayanan yang diberikan oleh RSUD A.M.Parikesit. Lokakarya hari pertama ini telah menghasilkan kesepakatan 30 pernyataan yang selanjutnya menjadi isi pernyataan dalam kuisioner survey.
Lokakarya hari Kedua beragendakan simulasi survey dan menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL). Simulasi survey pengaduan masyarakat melibatkan seluruh peserta lokakarya. Berperan sebagai petugas survey adalah pihak penyedia layanan dan masyarakat pengguna layanan diperankan oleh masyarakat pengguna layanan itu sendiri. Dalam kegiatan simulasi ini peserta di berikan pengarahan bagaimana cara melakukan survey dengan baik sehingga dapat menghasilkan output yang baik. Selain itu juga fasilitator juga menyampaikan tata cara tabulasi dan penyusunan indeks pengaduan masyarakat yang berbasiskan kuisioner yang telah selesai diisi. Selanjutnya penyusunan RKTL untuk memberikan time frame tahapan lanjutan dalam rangka penerapan Metode Manual Praktis ini. Penyusunan RKTL ini dilakukan dan disepakati oleh seluruh peserta Lokakarya.
Lokakarya ini kemudian ditutup oleh Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dra. Yuni Astuti, MM. Kesuksesan kegiatan lokakarya ini tidak lepas dari komitmen dan peran bersama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, SfGG-GTZ, PKP2A III LAN Samarinda dan pihak-pihak lain yang berperan serta aktif sebelum dan selama lokakarya. (Fajar)

LOKAKARYA MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT DI BP2TPM KOTA BANJARMASIN

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin bertekad meningkatkan kualitas pelayanannya dengan melibatkan partisipasi masyarakat pengguna layanan. Diawali dengan penyelenggaraan Lokakarya Mekanisme Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan BP2TPM pada tanggal 16-17 Juli 2009 di Aula Kayuh Baimbai. Kegiatan yang pertama kali dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ini dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Banjarmasin, H. Alwi Sahlan, dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Program dan Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Drs. M. Sitorus dan didampingi oleh Plt. Kepala BP2TPM, Drs. Khairil Anwar, M.Si.
Deputi Kementerian Program dan Evaluasi Kementerian PAN yang diwakili oleh Asisten Deputi, Drs. M Sitorus, dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan telah diterbitkannya UU tentang Pelayanan Publik maka diharapkan akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik. UU tersebut memungkinkan pemberian sanksi bagi aparat penyedia layanan publik yang mengabaikan pelayanan kepada masyarakat. Sanksi tersebut bisa diberikan apabila setelah 14 hari keluhan yang disampaikan masyarakat kepada penyedia layanan tidak diberikan tanggapan.
Di hari pertama kegiatan Lokakarya yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin, Kementerian PAN dan PKP2A III LAN Samarinda ini, dihadiri tidak kurang sekitar 100 orang peserta yang berasal dari para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta masyarakat pengguna layanan BP2TPM. Setelah acara pembukaan, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai Mekanisme Pengaduan Masyarakat oleh fasilitator dari PKP2A III LAN Samarinda, Ir. H. Akhmad Sirodz, MP.

Menapak ke tahap selanjutnya yaitu penjaringan pengaduan yang diberikan kepada peserta hingga menghasilkan 59 pernyataan. Namun dari jumlah tersebut tidak semua pernyataan berupa pengaduan, sebagian merupakan saran, dan bahkan sebagian lagi adalah pujian sehingga harus dipisahkan dari pernyataan pengaduan. Seleksi terhadap semua pernyataan yang diajukan peserta, dihasilkan 20 butir pernyataan pengaduan yang akan dijadikan bahan kuesioner dalam survei pengaduan masyarakat. Dari 20 pernyataan pengaduan tersebut antara lain berisi pengaduan tentang biaya, proses pelayanan, persyaratan serta aparatur penyedia layanan.
Di hari kedua kegiatan Lokakarya ini diisi dengan simulasi mekanisme pengaduan, survei publik, serta penghitungan hasil survei yang dilakukan oleh peserta. Dalam simulasi ini digunakan 5 pernyataan pengaduan yang diambil dari 20 pernyataan pengaduan tersebut. Dengan dilakukannya simulasi oleh peserta ini diharapkan bisa memberikan gambaran pelaksanaan survei dan tabulasi hasil survei di lapangan nantinya karena sebagian peserta akan berperan dalam Tim Surveyor di lapangan.
BP2TPM yang sebelumnya masih berbentuk kantor tersebut pada saat ini melayani 25 jenis pelayanan perizinan. Dengan diterapkannya mekanisme pengaduan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan diharapkan bisa memberikan solusi yang partisipatif sesuai dengan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Banjarmasin.
Keberhasilan pelaksanaan Lokakarya ini tidak lepas dari komitmen yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, Pimpinan serta Staf BP2TPM serta peran aktif masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Tekad dan niat baik BP2TPM dalam meningkatkan kualitas pelayanannya tersebut merupakan langkah positif yang harus didukung semua pihak. Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelayanan terpadu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Disebutkan dalam Permendagri tersebut bahwa Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Sedangkan sasaran penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, dan meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.
Peserta Lokakarya sangat responsif dan antusias ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini dan disertai harapan bahwa kegiatan serupa bisa juga dilakukan terhadap unit-unit pelayanan yang lain seperti pelayanan di Kantor Kecamatan, Kelurahan/Desa, unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dan sebagainya. Karena berdasarkan isi keluhan yang disampaikan secara lisan serta isi pernyataan pengaduan yang diberikan oleh peserta, ternyata banyak pengaduan yang bukan merupakan kewenangan BP2TPM, tetapi kewenangan unit pelayanan lain yang terkait dengan pengurusan dokumen kependudukan. Banyaknya varian keluhan yang diberikan oleh peserta tersebut mencerminkan masih banyak unit pelayanan yang harus diperbaiki kualitas pelayanannya. (Andi)

LOKAKARYA MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN RSUD Dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU

Kerjasama dengan SfGG-GTZ
Berau, 2 Agustus 2009. Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk terus berupaya melaksanakan reformasi birokrasi demi terciptanya peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Berau terutama yang bertugas pada bidang-bidang Pelayanan Publik harus dapat melaksanakan pelayanan secara prima, untuk mewujudkan Kabupaten Berau sebagai sebuah daerah yang penyelenggaraan tata pemerintahannya baik, professional, transparan dan akuntabel. Setidaknya itulah beberapa hal yang diamanahkan oleh Bupati Berau H. Makmur HAPK dalam sambutannya pada Lokakakarya Mekanisme Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau. Lokakarya yang dilaksanakan selama dua hari berturut-turut yaitu tanggal 30 dan 31 Juli 2009, sebagai proses awal penerapan Manual Praktis –empat tahapan utama penerapan Manual Praktis: Lokakarya Mekanisme Pengaduan Masyarakat, Survei Pengaduan Masyarakat, Lokakarya Analisis Penyebab Pengaduan dan Penandatanganan Janji dan Rekomendasi Perbaikan- telah menjadi salah satu wujud nyata upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau.
Lokakarya yang mengambil RSUD Dr. Abdul Rivai sebagai Unit Pelayanan menurut beberapa unsur masyarakat telah tepat. Mengingat betapa pentingnya tugas dan fungsi RSUD ini bagi masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Berau dan sekitarnya. Sehingga peningkatan kualitas pelayanan masyarakat selalu menjadi sorotan utama bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Respon positif juga diperlihatkan pihak RSUD Dr. Abdul Rivai yang tercermin dalam memberikan dukungan dan perhatian terhadap setiap proses penerapan Manual Praktis termasuk dalam Lokakarya ini.
Bertempat di Aula RSUD Dr. Abdul Rivai, Lokakarya ini dihadiri oleh setidaknya 50 orang peserta yang terdiri atas unsur masyarakat sebagai pengguna layanan dengan proporsi paling besar dan unsur RSUD Dr. Abdul Rivai sendiri dengan proporsi yang lebih kecil. Salah satu tujuan lokakarya ini adalah untuk menjaring pernyataan pengaduan maupun keluhan masyarakat yang akan menjadi pernyataan dalam kuisioner survei pada tahapan selanjutnya.
Lokakarya berlangsung dinamis dan interaktif. Fasilitator dari Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III Lembaga Administrasi Negara, Ir. Akhmad Sirodz, MP. yang dibantu oleh Fajar Iswahyudi, SE telah memberikan pengertian yang baik mengenai proses penerapan Manual Praktis termasuk proses dan mekanisme Lokakarya Mekanisme Pengaduan Masyarakat. Sehingga membuat peserta merasa yakin, bebas dan aman untuk mengungkapkan segala keluhan. Setidaknya 40 pernyataan pengaduan masyarakat yang berhasil di kumpulkan yang kemudian menjadi 26 pernyataan pengaduan setelah didiskusikan dan disetujui oleh seluruh peserta.
Kesuksesan kegiatan Lokakarya ini tidak lepas dari dukungan pihak Pemerintah Kabupaten Berau khususnya Bagian Organisasi yang bekerja sama dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, PKP2A III LAN, GTZ-SfGG dan pihak lain yang memiliki perhatian yang sama terhadap peningkatan kualitas pelayanan di Kabupaten Berau. Salah satu proses telah sukses di gelar dan masih ada beberapa proses lanjutan yang harus di laksanakan dan semoga dapat sesukses kegiatan lokakarya Mekanisme Pengaduan Masyarakat ini. (Fajar)

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROP.KALTENG

Sebagai sebuah badan yang memiliki peran yang sangat vital dalam merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi aparatur pemerintah se-Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah selalu mengembangkan “dirinya” agar selalu dapat mengemban fungsi yang diemban sebaik-baiknya.

Sebelumnya, badan yang menjalankan tugas di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pendidikan dan Pelatihan ini terdiri dari dua instansi pemerintah yaitu Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah. Penggabungan dua instansi ini adalah sebagai akibat dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 tahun 2008 tentang ”Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dan juga berdasarkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 tahun 2008. Penggabungan kedua instansi ini bertujuan untuk lebih mendekatkan fungsi kedua instansi. Kini, setelah penggabungan kedua instansi, kantor ini pun berpusat di jalan Willem AS No 11 Palangkaraya.
Lembaga diklat yang berbentuk Badan dengan status Eselon IIa ini dikepalai oleh seorang Kepala Badan dengan sebutan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Kalimantan Tengah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 tahun 2008, Kepala BKPP Propinsi Kalteng mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di Bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
Berikut adalah susunan organisasi pada BKPP Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008:
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Penyusunan Program
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
c. Bidang, terdiri dari:
1. Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi, membawahkan:
1) Sub Bidang Pengolahan Data
2) Sub Bidang Pelayanan Informasi
2. Bidang Pengembangan, membawahkan:
1) Sub Bidang Jabatan
2) Sub Bidang Formasi dan Seleksi
3. Bidang Mutasi, membawahkan:
1) Sub Bidang Mutasi
2) Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun
4. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan, membawahkan:
1) Sub Bidang Disiplin
2) Sub Bidang Kesejahteraan
5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, membawahkan:
1) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Dasar dan Kader
2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional, membawahkan:
1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis
2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
7. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sektoral dan Kemasyarakatan, membawahkan,
1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sektoral
2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kemasyarakatan
d. Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Unit Pelaksana T eknis Badan (UPTB)
Sebagai sebuah Badan yang baru saja terintegrasi, tentu tidaklah lepas dari permasalahan yang biasa dihadapi pada masa-masa transisi ini. Masalah yang paling mendasar adalah adanya peningkatan volume kerja Kepala Badan, Kepala Badan yang idealnya membawahi 5 bidang, kini sejak adanya penggabungan ini, Kepala Badan kini membawahi 7 bidang, hal ini mengakibatkan output yang dihasilkan menjadi kurang bagus karena volume kerja yang terlalu tinggi. Maka untuk mengatasinya, ditunjuklah seorang koordinator yang akan membantu Kepala Badan dalam menjalankan tugas hariannya.
Sebagai instansi penyelenggara diklat, ruang lingkup BKPP tidaklah berbeda ketika instansi tersebut masih berkedudukan sebagai Badan Diklat Propinsi Kalteng, yaitu mencakup 13 Kabupaten dan 1 Kota di seluruh wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan, BKD tiap-tiap Kabupaten/Kota berkordinasi dengan BKPP untuk kemudian menyelenggarakan diklat yang dimaksud. Sejauh ini, diklat yang telah diselenggarakan antara lain: Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, serta Diklat Teknis dan Fungsional.
Adapun kedudukan lembaga diklat ini tergolong dalam lembaga teknis daerah. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
Pegawai pada BKPP Propinsi Kalteng berjumlah 110 orang dengan perincian, 105 berstatus Pegawai Negeri Sipil, sedangkan 5 orang di antaranya berstatus sebagai pegawai honorer. PNS pria pada BKPP Propinsi Kalteng berjumlah 61 orang, sedangkan PNS wanita berjumlah 44 orang. 7 orang di antaranya merupakan pegawai golongan IV/a, 4 orang pegawai bergolongan IV/b, dan 1 orang bergolongan IV/d. Dari keseluruhan jumlah pegawai, yang paling banyak mendominasi adalah PNS golongan III, dengan perincian: 17 orang PNS golongan III/a, 32 orang golongan III/b, 9 orang golongan III/c dan 14 orang di antaranya adalah golongan III/d. Sisanya, yang berjumlah 21 orang merupakan pegawai golongan II yang terdiri dari: pegawai golongan II/a berjumlah 7 orang, golongan II/b berjumlah 6 orang, golongan II/c berjumlah 5 orang, dan 3 orang lainnya merupakan pegawai golongan II/d.
Untuk menunjang penyelenggaraan Diklat yang diselenggarakan, tentu saja tidak dapat lepas dari sarana dan prasarana pendukung Diklat. Sarana dan prasarana diklat yang ada saat ini dinilai masih kurang memadai dan perlu ditingkatkan, baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu, saat ini BKPP Propinsi Kalteng mulai membenahi diri dengan mulai menambah prasarana diklat guna terus menunjang peran vitalnya sebagai penyelenggara Diklat, sehingga dapat menghasilkan alumni diklat yang benar-benar berkualitas yang akan menentukan peningkatan SDM aparatur yang handal dan profesional. (Ika)

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN RUTIN OLEH TIM INSPEKTORAT

Tim Inspektorat LAN dipimpin Inspektur Ibu Etty Kurniasih dengan koordinator Pak Mulyana beserta Pak Yusuf Gunawan, Pak Afrizal, Bu Yayah Mariyam dan Bu Mulyadin pada tanggal 14 - 19 Juni 2009 berada di Kantor Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara Samarinda. Seperti biasa kedatangan tim inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan keuangan.
Dalam paparannya, Inspektur Ibu Etty Kurniasih menyatakan Sistem Pengawasan Internal pada Lembaga Administrasi Negara, secara keseluruhan, yang tercermin dalam indikator kinerja Inspektorat dinilai cukup bagus. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Spimnas dan PIM I pun dinilai layak.
Pembukaan dan Penutupan Diklat belum ada pertanggungjawaban (Diklat PIM II) sehingga masih menyimpan kekurangan pada sisi program (kualitas). Selain itu, pemanfaatan hasil kajian sebagai asset tak berwujud harusnya dicatat dalam Catatan Laporan Keuangan (CaLK). Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pembukuan internal dinilai masih kurang tertib. Ini terjadi pada Satuan Kerja Samarinda dan Bandung sedangkan pada Jakarta dinilai bagus.
Pembangunan fisik/konstruksi pada satker Samarinda terdapat addendum / pengalihan dari kontraktor sehingga tidak hanya berimbas pada Laporan Keuangan akan tetapi juga pada Laporan Kinerja sehingga solusinya adalah perlunya integrasi pelaporan. Penggabungan laporan BMN (tingkat Eselon I dan Pengguna Anggaran akan dilakukan Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan / Sekretariat dan laporan BMN ini sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan (Neraca).
Perlakuan khusus (special treatment) dalam konteks organisasi karena dibatasi kerangka normatif jadi lebih pada faktor kepemimpinan (the man of behind). Persoalan lain terjadi pada Mata Anggaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Semua kondisi di atas membuat introspeksi diri terhadap penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan pada lembaga yaitu bersikap skeptis atau bangga.

Berdasarkan UU No.15 Tahun 2004, Pemeriksa Internal wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 2 kali. Ini menuntut komitmen pada organisasi dan komitmen pada profesionalitas. Persoalannya adalah independensi auditor dan bukan pada tingkat kooperatif lembaga yang diaudit.
Reward dan punishment (Keppres terkait akan dibuat dalam waktu dekat) bagi pengelolaan keuangan sehingga menuntut sinergitas antara Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan sebagai cermin kualitas akuntabilitasnya. Dapat disimpulkan bahwa potret instansi adalah dari Tim Inspektorat, dalam hal ini Sistem Pemeriksaan Internal merupakan indikator paling penting, daripada Pemeriksa Eksternal. Oleh karena itu, perlu optimalisasi fungsi aparatur pengawasan intern untuk memperbaiki penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian Lembaga. Hasil pemeriksaan dari BPK juga dapat merupakan salah satu bahan penyusunan laporan keuangan untuk lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta kesalahan-kesalahan dalam pencatatan tidak terulang kembali. Evaluasi terhadap pelaksanaan akuntansi dan penyajian laporan keuangan tiap Kementerian Lembaga dan memberikan insentif/disentif melalui alokasi anggaran.
Dalam tanggapannya, Kepala Bidang Diklat PKP2A III LAN Samarinda, Drs. Andi Taufik, M.Si menjelaskan terdapat kasus multi tafsir dan perbedaan persepsi dalam mata anggaran Pengiriman Pegawai Mengikuti Diklat, Rakortek dan sebagainya apakah untuk pengembangan diri pegawai dan organisasi atau perjalanan dinas biasa. Selain itu, penilaian Wajar Tanpa Pengecualian menjadi indikator Total Quality Management dari seluruh sub sistem pada sebuah organisasi.
Penerapan PP No 28 menjelaskan bahwa pengawasan keuangan bukan hanya tugas Inspektorat akan tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama pimpinan satker hingga kepala bagian. Akhirnya perlunya peningkatan penegasan perhatian dan komitmen setiap pimpinan satker hingga kepala bagian terhadap pertanggungjawaban keuangan di lingkungan kerjanya sehingga opini audit semakin membaik. Selain itu, peningkatan tertib administrasi perencanaan/penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban /pelaporan keuangan di seluruh satker serta inventarisasi dan penilaian kembali, peningkatan tertib manajemen asset Pemerintah dan penggunaan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan. (Dewi)

BAGAIMANA MENJADI PEMIMPIN YANG BIJAK

Oleh: H. Akhmad Sirodz *)

Setiap orang hakikatnya merupakan pemimpin, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw: Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban dari kepemimpinannya itu.Namun untuk menjadi pemimpin yang baik diperlukan kiat-kiat tertentu, sehingga akhirnya dapat menjadi pemimpin yang matang dan bijak dalam mengemban tugasnya.
Adapun kiat-kiat menjadi pemimpin yang bijak antara lain:
Tidak Emosional
Hal ini berarti orang yang temperamental, mudah marah, meledak-ledak, gampang tersinggung, sulit menjadi pemimpin bijak, jadi orang yang bijak adalah orang yang terampil mengendalikan diri. Berhati-hatilah jika kita termasuk orang yang mudah marah maka jika bertindak biasanya cenderung tergesa-gesa. Orang-orang yang emosional tersinggung sedikit oleh bawahannya akan sibuk membela diri dan membalas menyerang, ini tidak bijaksana karena yang dicari adalah kemenangan pribadi bukan kebenaran itu sendiri.
Tidak Egois
Orang yang egois jelas tidak akan dapat menjadi pemimpin bijak, karena bijak itu pada dasarnya ingin kemaslahatan bersama, orang yang egois biasanya hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Orang yang bijak adalah orang yang mau berkorban untuk orang lain bukan mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri.
Suka, Cinta dan Rindu pada Nasihat
Akan sangat bodoh jika kita masuk hutan tanpa bertanya kepada orang yang tahu mengenai hutan. Jika kita di beri nasihat seharusnya kita berterima kasih. Jika kita tersinggung karena di sebut bodoh maka seharusnya kita tersinggung jika disebut pintar karena itu tidak benar. Jika kita alergi terhadap kritik, saran, nasehat atau koreksi maka kita tidak akan bisa menjadi pemimpin yang bijak. Jika seorang pemimpin alergi terhadap saran atau nasehat, bahkan memusuhi orang atau bawahannya yang mengkritik, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin yang baik dan bijak.
Memiliki Kasih Sayang Terhadap Sesama
Rasa sayang yang ada diharapkan tetap berpijak pada rambu-rambu yang ada seperti ketegasan. Diriwayatkan bahwa orang yang dinasehati oleh Rasulullah secara bijak berbalik menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Orang-orang yang bijak akan sayang terhadap sesama. Berbeda dengan orang-orang yang hidup penuh dengan kebencian, dimana kepuasan batinnya adalah menghancurkan orang lain. Pemimpin sebaiknya memiliki kasih sayang yang berlimpah tidak hanya pada waktu di tempat tugas saja. Tetapi kasih sayangnya juga tidak hanya untuk satu pihak atau kelompok melainkan merata untuk semua golongan.
Selalu Berupaya Membangun
Orang yang bijak tidak hanyut oleh masa lalu yang membuat lumpuh tetapi selalu menatap ke depan untuk memperbaiki segalanya. Pemimpin yang bijak akan membangkitkan semangat bawahannya yang lemah, menerangi sesuatu yang gelap. Jika melihat orang yang berdosa, maka ia akan bersemangat untuk mengajak orang tersebut untuk bertaubat. Pemimpin yang bijak ingin membuat orang maju dan sangat tidak menyukai kehancuran dan kelumpuhan kecuali bagi kebatilan. Semangat pemimpin yang bijak adalah semangat untuk maju tidak hanya untuk dirinya tetapi juga bagi bawahannya dan orang lain disekitarnya.
Jadi yang dibutuhkan seorang pemimpin bijak adalah pribadi yang tidak emosional, tidak egois, penuh kasih sayang, cinta akan nasihat dan memiliki semangat terus menerus untuk membangun dirinya, bawahannya atau yang dipimpinnya, ummat serta bangsa ini, dia tidak akan peduli walaupun dibalik kebangkitan yang ada dia mungkin akan tenggelam. Pemimpin yang bijak tidak peduli akan popularitas dan tidak peduli dengan adanya pujian manusia karena kuncinya adalah ketulusan hati, adalah tidak akan bisa bijak jika kita selalu mengharapkan sesuatu dari apa yang kita lakukan. Kita hanya akan menikmati sikap bijak jika kita bisa memberikan sesuatu dari rizki kita, bukannya mengharapkan sesuatu dari yang kita kerjakan. Wallahu a’lam bishshawab.
*) Widyaiswara Madya PKP2A III LAN Samarinda

Sampul TD Depan & Belakang Edisi No. 1 s/d No. 3 / 2008

Sampul TD Edisi No. 4 / II / April / 2009

Terus Berbenah

Mengawali Tahun 2009, Bidang Diklat Aparatur PKP2A III LAN Samarinda semakin memantapkan langkah dalam membangun SDM Aparatur di Wilayah Kalimantan. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2008 lalu dalam evaluasi program dinilai berhasil. Kini semakin terasa banyaknya aktivitas perkonsultasian yang dilakukan dengan para stakeholder di Daerah Kalimantan. Kabupaten/Kota di Kalimantan sudah mulai merasakan pelayanan yang diberikan oleh PKP2A III LAN Samarinda. Dalam perspektif pelanggan, salah satu indikator jika pelayanan yang diberikan pemberi layanan dinilai baik oleh customernya, maka pelanggan tersebut akan kembali lagi. Inilah yang saat ini paling dirasakan oleh seluruh staf LAN yang ditugaskan di Samarinda.
Pembaca yang budiman, penerbitan majalah TD juga semakin mendapat tempat di hati pembacanya. Dalam beberapa kesempatan banyak yang mempertanyakan jika majalah ini terlambat tiba dihadapan pembaca khususnya aparatur pemerintah di daerah. Berbagai informasi yang disajikan majalah TD juga memberi inspirasi bagi para aparatur yang diberi amanah untuk mengembangkan SDM Aparatur di daerahnya masing-masing. Selain sebagai media informasi yang komunikasi bagi penyelenggara diklat, majalah TD juga diyakini banyak memberi tambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Itulah sebabnya, Redaksi TD sudah membuat perencanaan penerbitan di Tahun 2009 ini dengan sajian yang lebih dalam, lebih informatif, dan lebih investigatif. Ini bukan perkara yang gampang mengingat crew Redaksi hanyalah ditempati oleh para pegawai LAN rekrutan 3 dan 1 tahun terakhir. Tidak satu pun profesional dalam bidang media bergabung disini. Namun demikian seiring dengan berjalannya waktu nampaknya “empowerment” yang telah dilakukan di tiga terbitan di tahun 2008 lalu lambat laun menuai hasil. Kami pun sedikit kurang percaya dengan kemajuan tim redaksi kami.
Pada terbitan kali ini, selain berisi informasi kegiatan yang dilaksanakan pada periode Januari hingga April 2009, berbagai kegiatan penting lainnya diantaranya seputar kegiatan kantor dan juga dihadirkannya laporan singkat tentang kerjasama dengan BVS Bavaria Jerman (LAN nya Jerman) yang mengirimkan Direkturnya menjadi narasumber dalam Lokakarya Pembaruan Diklat Pra Jabatan, kegiatan yang difasilitasi oleh proyek SfGG-GTZ Jerman ini merupakan rangkaian dari studi banding yang dilakukan tahun lalu di BVS Jerman. Artikel menarik dan informasi kerjasama Diklat lainnya juga menarik untuk anda ikuti dan masih disajikan dalam edisi April ini.
Selamat menikmati,

Andi Taufik
Redaktur

PROFIL BADAN DIKLAT PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Keberadaan Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat sebagai perangkat pemerintah daerah adalah produk dari proses administrasi pemerintah daerah yang telah mendapatkan pengakuan/legitimasi politik melalui pembentukan peraturan daerah, dan kualifikasi teknis kemampuan menyelenggarakan diklat oleh LAN-RI, yang menunjukkan bahwa eksistensinya merupakan sebuah komitmen daerah yang perlu ditindak lanjuti secara konsisten. Pembentukan Badan Diklat Kalbar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 135 Tahun 1990 tanggal 26 Maret 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Barat. Badan Diklat Kalbar memegang peranan penting dalam peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah di Kalbar.
Badan Diklat Kalbar telah terakreditasi dalam melakukan diklat struktural baik Prajabatan Golongan II, III dan Diklat Kepemimpinan Tingkat III, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 495/I/13/14/2004 Tanggal 16 Juni 2004 Tentang Akreditasi Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat Di Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Struktural.
Visi Badan Diklat Kalbar adalah Terwujudnya Aparatur Berkualitas Dan Berbudaya 2020. Dari visi Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan di atas, lebih lanjut dirumuskan misi sebagai rumusan langkah-langkah untuk mulai melakukan inisiatif perencanaan yang berangkat dari hasil evaluasi kegiatan dan mempertajam bentuk-bentuk riil pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam visi menjadi suatu sistem manajemen pembangunan dari suatu lembaga. Adapun misi dimaksud adalah sebagai berikut :
• Meningkatkan kualitas kebijakan dan program, informasi, evaluasi kediklatan dan pengembangan widyaiswara.
• Meningkatkan kompetensi aparatur melalui penyelenggaraan dan fasilitasi diklat prajabatan dan kepemimpinan.
• Meningkatkan kompetensi aparatur melalui penyelenggaraan dan fasilitasi diklat teknis dan fungsional.
• Meningkatkan kompetensi aparatur melalui penyelenggaraan dan fasilitasi diklat manajemen pemerintahan serta mempersiapkan aparatur pemerintahan yang profesional melalui penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan kader.
• Meningkatkan kapasitas lembaga melalui peningkatan kualitas manajemen perkantoran, keuangan, sumberdaya aparatur/ kepegawaian serta peningkatan sarana dan prasarana kediklatan.
Hingga tahun 2009, SDM Penyelenggara diklat pada Bandiklat Kalbar, untuk pegawai tetap berjumlah 73 orang dengan tenaga widyaiswara sejumlah 13 orang. Dalam masa 2007 hingga 2009 ini, Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan dimana pada tahun 2007, Kepala Badan Diklat masih dijabat Bapak Drs. H. Syarif Umar Alkadrie yang kemudian diteruskan dengan Plh. Kabandiklat yaitu Ibu Taufikah dan pada tahun 2009 ini, Badan Diklat Kalbar dipimpin oleh Drs. H. Pieter Allong, MM.
Program Kegiatan Bandiklat Kalbar di tahun 2009 diantaranya adalah :
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Melalui Diklat Prajabatan Dan Diklat Kepemimpinan
1. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II
2. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III
3. Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV
4. Pembinaan dan Koordinasi Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Melalui Diklat Teknis Dan Fungsional
1. Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pelelangan
2. Penyelenggaraan Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah
3. Penyelenggaraan Diklat Prime Motivating of Highly Effective People
4. Penyelenggaraan Diklat Teknologi Informasi berbasis e-Goverment
5. Penyelenggaraan Diklat Manajemen Penyusunan Anggaran Satuan Kerja
6. Penyelenggaraan Diklat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
7. Penyelenggaraan Diklat Jabatan Fungsional Arsiparis
8. Penyelenggaraan Diklat bagi penyelenggara diklat (TOC)
9. Penyelenggaraan Diklat Pemegang Barang
10. Penyelenggaraan Pendalaman Materi Substansi Prajabatan
11. Penyelenggaraan Training of Trainer (TOT) bagi Pengajar Daerah
12. Penyelenggaraan Tim Aktualisasi Diklat Kepemimpinan Tk. IV dan Tk. III
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Melalui Diklat Manajemen Pemerintahan
1. Penyelenggaraan Diklat Smart and Success Leadership
2. Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Program Pengembangan Kediklatan
1. Penyusunan Modul Diklat Teknis Fungsional
2. Penerbitan Buletin Profesional dan Buku Agenda Badan Diklat Provinsi Kalbar
3. Melaksanakan Monitoring Penyelenggaraan Diklat Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan Kediklatan Aparatur Kabupaten/Kota se Kalbar di Kab. Sekadau
5. Penyusunan Kurikulum Diklat Teknis Fungsional
6. Pembuatan Profil Multimedia Badan Diklat Provinsi Kalbar
7. Penyusunan Alat/Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat
8. Sistem Komputerisasi Data dan Pengelolaan Perpustakaan
Program Pengembangan Kewidyaiswaraan
1. Diskusi Karya Tulis Ilmiah Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Kalbar
2. TOT, Diklat, Sosialisasi dan Bimtek bagi Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Kalbar
3. Rakor Ikatan Widyaiswara Indonesia dan Provinsi Kalbar
4. Orasi Ilmiah bagi Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Kalbar
5. Pelantikan Widyaiswara
Dengan berbagai program kegiatan tersebut, sarana prasarana kediklatan pada Badan Diklat Kalbar sudah mencukupi berdasarkan pertimbangan kebutuhan diklat maupun tuntutan kebutuhan, terutama dengan adanya akomodasi asrama diklat, gedung kantor, perpustakaan, aula, ruang kelas, ruang makan, pendopo.(Maya)