TEROBOSAN DALAM PERENCANAAN & PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN

Pengembangan pegawai hingga saat ini masih belum efektif, pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat, seminar dan lainnya masih belum berdasar kebutuhan kompetensi. PKP2A III LAN Samarinda berupaya meminimalisir kesenjangan tersebut dengan melakukan pelatihan analisis kebutuhan diklat yang berdasar pada kompetensi kepada para Pejabat Struktural, fungsional dan staf potensial yang menangani Pendidikan dan Pelatihan serta Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur pada Bandiklat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten/Kota dan Provinsi, Pusat Diklat dan Balai Diklat di Kalimantan berjumlah 24 peserta, diantaranya Sekretaris BKD Kota Samarinda, Kabid. Diklat BKD Malinau, Kabid. Diklat BKD Kutai Barat, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah, Bandiklat Provinsi Kalimantan Timur dan lainnya.
Dalam pelaksanaannya, PKP2A III LAN mencoba menggandeng beberapa konsultan bidang pengembangan SDM selain narasumber dari LAN Pusat untuk mencari masukan, model dan strategi baru untuk pengembangan PNS. Narasumber LAN yang diundang diantaranya Dr.P.Marpaung yang memaparkan mengenai pola serta siklus pengembangan SDM Aparatur, Drs. Basseng, M.Pd dari Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur LAN, sedangkan konsultan dari luar LAN adalah Ade Cahyat dari Pro-Bangkit GTZ, Firdaus Noor dan M. Adriyanto.
Pelaksanaan diklat dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin, yaitu selama 6 hari, pada tanggal 27 April hingga 2 Mei 2009 dengan melakukan perubahan suasana belajar yang dilakukan di Aula PKP2A III LAN Samarinda selama 3 hari diteruskan dengan membawa peserta ke suasana berbeda di Town House Bukit Damai Indah, Balikpapan, dengan dukungan Pro-Bangkit GTZ.
Metode pembelajaran yang digunakan lebih banyak pada diskusi dan praktek pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Peserta diarahkan untuk mampu melakukan perencanaan pengembangan kepegawaian dengan analisis kebutuhan diklatnya. Disini peserta dilatih untuk membuat standar kompetensi bagi perencanaan kebutuhan diklat dan penyelenggaraan diklat berdasar indikator perilaku pada masing-masing level. Pada intinya tujuan dari pelatihan ini adalah membekali peserta dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan agar mampu menjalankan perannya dengan baik sebagai perencana dan pengelola di dalam pengembangan kompetensi pegawai, bahwa pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat, pendidikan bergelar, bimtek, magang atau studi banding benar-benar efektif sesuai kebutuhan pegawai maupun instansinya. Peserta diharapkan benar-benar mampu membuat strategic plan dalam pengembangan kepegawaian di lingkungan kerjanya. Selain itu, peserta diberikan materi tentang pengendalian usulan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dengan Latihan praktek menyusun dan melakukan HR Score Card & HR Audit dan materi Evaluasi penerapan dan evaluasi dampak kinerja agar nantinya alumni diklat ini mampu mereview dan menjadi fasilitator bagi para SKPD dalam rangka pengembangan kompetensi.
Memiliki aparatur pemerintah yang berkualitas tentunya tidak lepas dari seberapa jauh pengembangan kompetensi pegawai dikelola secara terencana (baik jangka pendek maupun jangka panjang), terpadu dan dijalankan secara konsisten. Hal ini mau tidak mau menuntut profesionalisme dari pengelola kepegawaian baik yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota maupun yang ada di setiap SKPD.

Hal ini tentunya didasarkan pada UU No.43 Tahun 1999 dan PP 101 Tahun 2000 tentang Diklat PNS. Diklat Analisis Kebutuhan Diklat dengan fokus pada Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Pegawai menjadi terobosan dari PKP2A III LAN agar instansi yang melakukan pengelolaan, perencanaan dan pengembangan kepegawaian benar-benar telah tepat sasaran, baik kebutuhan personal maupun kebutuhan instansi pegawai.

Menurut salah satu alumni diklat ini, Ibu Tri Wahyuni, dengan model pelaksanaan diklat seperti ini para alumni merasa puas karena dianggap sudah menerapkan standar ISO dengan melibatkan pihak luar (konsultan pengembangan SDM), selain itu metode dan materi benar-benar telah tepat sasaran, menurutnya jika selama ini terdapat tendensi bahwa dalam penempatan pegawai (negeri) untuk posisi tertentu berdasarkan ‘standart bebas nilai’ alias jarang bertumpu pada kualitas, maka dalam materi yang disampaikan Bapak Firdaus Noor, mencoba untuk memaparkan bagaimana seharusnya sebuah perekrutan dan penempatan pegawai dalam suatu posisi dilakukan dengan berbagai kriteria dan pertimbangan dengan harapan agar yang terjaring pada akhirnya adalah orang-orang yang benar-benar kompeten untuk posisi tersebut. Sementara itu, narasumber lainnya, Adriyanto menyajikan materi tentang evaluasi penerapan dan dampak kinerja yang memaparkan tentang tahapan – tahapan evaluasi dari pelaksanaan sebuah diklat. Tahapan evaluasi selama ini adalah tahapan yang sering diabaikan dalam suatu pelaksanaan diklat, padahal jika sebuah evaluasi dari suatu diklat tidak dilaksanakan maka tidak dapat diketahui apakah Diklat yang telah dilakukan berjalan dengan baik, jadi disini juga mengingatkan bahwa keberhasilan suatu diklat dalam upaya pengembangan kompetensi juga harus dilihat pada dampak kinerja alumni di lingkup kerjanya.

Selama penyelenggaraan diklat ini, menurut salah satu alumninya bisa dikatakan para peserta merasa puas karena semua materi memang benar-benar terfokus pada pengelolaan Sumber Daya Manusia Dan satu lagi yang membuat diklat kali ini berbeda, yakni dengan adanya Skor Evaluasi Pelaksanaan Tugas yang hasilnya yang dibuat oleh penyelenggara, sehingga dapat diketahui beberapa item dari pelaksanaan Diklat yang mendapatkan animo dari peserta, seperti Sarana, Panitia, dan Narasumber yag dinilai memadai dan sukses oleh para peserta Diklat. Mereka berharap diklat seperti ini harus terus dilakukan karena sangat bagus walaupun mungkin kadang masih terhambat oleh sistem. Dan tentunya sebagai bagian dari penyelenggaraan pengembangan kepegawaian kita tidak ingin harapan-harapan ini terganjal hanya karena sistem. (Maya)