PNS : STATUS BARU YANG LAMA DINANTIKAN

Penyerahan SK PNS Bagi Pegawai PKP2A III LAN Samarinda
Alhamdulillah, lega, plong, yess dan masih banyak kata mungkin yang bisa mewakili perasaan hati para CPNS yang diliputi gundah gulana selama masa penantian Penerimaan SK sebagai PNS. Karena berdasarkan kabar yang diterima hanya PKP2A III LAN Samarinda yang agak terlambat dalam penerimaan SK.
Setelah cukup lama menunggu, mulai bekerja 1 Januari 2008, SK 80% per April 2008 yang diterima tanggal 17 Agustus 2008, dan SK 100% per April 2009 yang diterima tanggal 3 Juli 2009 akhirnya sampai juga di tangan. Kegembiraan terpancar dari wajah para CPNS begitu menerima SK, artinya tugas, tanggung jawab dan hak sudah sepenuhnya melekat pada masing-masing CPNS. Penyerahan dilakukan oleh Ibu Meiliana didampingi Kabag TU, Bapak Syahrial dan Kabid Diklat Bapak Andi Taufik di Aula PKP2A III LAN Samarinda pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009.
Tugas yang cukup berat menanti kedepannya, terutama bagaimana agar PKP2A III LAN Samarinda bisa tetap exist untuk memberikan pelayanannya di wilayah Regional Kalimantan. Kapus PKP2A III LAN Samarinda Ibu Meiliana mengharapkan agar generasi penerus LAN ini dapat terus meningkatkan kualitas baik secara pribadi maupun dalam memberikan pelayanan yang prima kepada stakeholder. Tak lupa pula Bu Kapus menyerahkan SK kepada 2 orang pejabat yang baru saja dilantik yaitu, Said Fadhil S.Ip sebagai Kasubbag Renlap dan Windra Mariani SH sebagai Kasubbag Keuangan. Sekali lagi selamat bagi semua CPNS yang telah berubah status sebagai PNS semoga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak lagi bagi kemajuan bangsa dan negara, kepada pejabat yang baru dilantik selamat menjalankan tugas yang baru, semoga kinerja semakin meningkat dan dapat mengemban amanah dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.(Humairah)

ESELON IV DI PKP2A III LAN DIISI WAJAH BARU

Dalam rangka memenuhi kebutuhan oraganisasi dan pengembangan karier bagi PNS di lingkungan kerja LAN secara keseluruhan dan PKP2A III LAN Samarinda pada khususnya, pada tanggal 12 Mei 2009 bertempat di Aula PKP2A III LAN Samarinda dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan bagi 2 Pejabat Struktural Eselon IV Baru. Kedua Pejabat Eselon IV tersebut masing-masing Said Fadhil, S.IP dan Windra Mariani, SH. Said Fadhil, S. IP yang sebelumnya merupakan Pelaksana di Kasubbag Pegum akan menempati posisi sebagai Kasubbag Renlap menggantikan Baharuddin, S. Sos. M. Pd yang telah memasuki usia pensiun, sementara Windra Mariani, SH yang sebelumnya merupakan Plt. Kasubbag Keuangan akan menempati posisi Kasubbag Keuangan yang sebelumnya sempat beberapa lama kosong setelah ditinggal Djamilah, SE yang kini kembali ke Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai Instansi asalnya.
Acara Pelantikan kali ini terasa begitu istimewa karena dihadiri sekaligus dilakukan pengambilan sumpah jabatan langsung oleh Kepala LAN RI DR. Asmawi Rewansyah, M.Sc yang secara kebetulan pada hari yang sama beliau membuka Diklat Tata Kepemerintahan yang Baik yang diselenggarakan oleh Pemkot Kota Samarinda bekerja sama dengan PKP2A III LAN Samarinda. Disamping Kepala LAN, Kapus, Pejabat, dan Pegawai PKP2A III LAN acara pelantikan dan pengambilan sumpah ini juga dihadiri oleh beberapa undangan yang berasal dari Instansi, baik Vertikal maupun instansi yang berada di lingkup Pemerintahan Daerah di Kalimantan Timur.

Secara keseluruhan acara pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan ini berlangsung Sukses. Suasana yang khidmat dan acara yang berjalan dengan tertib dari awal sampai akhir merupakan prestasi tersendiri bagi PKP2A III LAN yang baru pertama kalinya menyelenggarakan acara Pengambilan Sumpah Jabatan bagi para Pejabat di lingkungan kerjanya, bahkan Kepala LAN sendiri sempat memuji jalannya acara yang berlangsung tertib tersebut. Semangat yang tinggi dan juga komitmen yang terpatri di masing- masing pribadi para pegawai di lingkungan PKP2A III LAN Samarinda memang tidak setengah-setengah, hal ini ditunjukkan dengan semangat salah satu Pejabat baru tersebut yakni Said Fadhil. S.IP yang tetap bersemangat mengikuti acara hingga selesai meskipun dalam kondisi sakit dengan wajah yang pucat. Konsentrasi yang terpecah karena pada hari yang sama PKP2A III LAN juga mempunyai ‘gawe’ yaitu Penyelenggaran Diklat Tata Kepemerintahan yang Baik bekerja sama dengan Pemerintah Kota Samarinda sehingga membuat ‘penghuni’ kantor yang sedikit menjadi tambah sedikit juga merupakan wujud dari komitmen lainnya.
Secara garis besar dalam sambutannya Kepala LAN berharap, agar Pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan amanat yang diembannya. Kini tanggung jawab baru tersebut telah menanti pejabat baru, tantangan yang semakin berat kedepan semoga dapat diselesaikan dengan baik. Apalagi dengan usia yang masih relatif muda yang dimiliki oleh keduanya dapat dijadikan modal untuk terciptanya suatu akselerasi dalam menjalankan tugas dalam keseharian. Karena sesuai dengan pameo, yang muda adalah yang fresh dari segi pemikiran. Selamat bagi Pejabat baru yang dilantik, semoga PKP2A III LAN Samarinda semakin powerfull dan semakin exist dengan terwujudnya kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam pelayanan yang merupakan ciri dalam bekerja di dalam Lembaga Administrasi Negara.(Yuni)

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN RUTIN OLEH TIM INSPEKTORAT

Tim Inspektorat LAN dipimpin Inspektur Ibu Etty Kurniasih dengan koordinator Pak Mulyana beserta Pak Yusuf Gunawan, Pak Afrizal, Bu Yayah Mariyam dan Bu Mulyadin pada tanggal 14 - 19 Juni 2009 berada di Kantor Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara Samarinda. Seperti biasa kedatangan tim inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan keuangan.
Dalam paparannya, Inspektur Ibu Etty Kurniasih menyatakan Sistem Pengawasan Internal pada Lembaga Administrasi Negara, secara keseluruhan, yang tercermin dalam indikator kinerja Inspektorat dinilai cukup bagus. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Spimnas dan PIM I pun dinilai layak.
Pembukaan dan Penutupan Diklat belum ada pertanggungjawaban (Diklat PIM II) sehingga masih menyimpan kekurangan pada sisi program (kualitas). Selain itu, pemanfaatan hasil kajian sebagai asset tak berwujud harusnya dicatat dalam Catatan Laporan Keuangan (CaLK). Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pembukuan internal dinilai masih kurang tertib. Ini terjadi pada Satuan Kerja Samarinda dan Bandung sedangkan pada Jakarta dinilai bagus.
Pembangunan fisik/konstruksi pada satker Samarinda terdapat addendum / pengalihan dari kontraktor sehingga tidak hanya berimbas pada Laporan Keuangan akan tetapi juga pada Laporan Kinerja sehingga solusinya adalah perlunya integrasi pelaporan. Penggabungan laporan BMN (tingkat Eselon I dan Pengguna Anggaran akan dilakukan Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan / Sekretariat dan laporan BMN ini sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan (Neraca).
Perlakuan khusus (special treatment) dalam konteks organisasi karena dibatasi kerangka normatif jadi lebih pada faktor kepemimpinan (the man of behind). Persoalan lain terjadi pada Mata Anggaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Semua kondisi di atas membuat introspeksi diri terhadap penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan pada lembaga yaitu bersikap skeptis atau bangga.

Berdasarkan UU No.15 Tahun 2004, Pemeriksa Internal wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 2 kali. Ini menuntut komitmen pada organisasi dan komitmen pada profesionalitas. Persoalannya adalah independensi auditor dan bukan pada tingkat kooperatif lembaga yang diaudit.
Reward dan punishment (Keppres terkait akan dibuat dalam waktu dekat) bagi pengelolaan keuangan sehingga menuntut sinergitas antara Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan sebagai cermin kualitas akuntabilitasnya. Dapat disimpulkan bahwa potret instansi adalah dari Tim Inspektorat, dalam hal ini Sistem Pemeriksaan Internal merupakan indikator paling penting, daripada Pemeriksa Eksternal. Oleh karena itu, perlu optimalisasi fungsi aparatur pengawasan intern untuk memperbaiki penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian Lembaga. Hasil pemeriksaan dari BPK juga dapat merupakan salah satu bahan penyusunan laporan keuangan untuk lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta kesalahan-kesalahan dalam pencatatan tidak terulang kembali. Evaluasi terhadap pelaksanaan akuntansi dan penyajian laporan keuangan tiap Kementerian Lembaga dan memberikan insentif/disentif melalui alokasi anggaran.
Dalam tanggapannya, Kepala Bidang Diklat PKP2A III LAN Samarinda, Drs. Andi Taufik, M.Si menjelaskan terdapat kasus multi tafsir dan perbedaan persepsi dalam mata anggaran Pengiriman Pegawai Mengikuti Diklat, Rakortek dan sebagainya apakah untuk pengembangan diri pegawai dan organisasi atau perjalanan dinas biasa. Selain itu, penilaian Wajar Tanpa Pengecualian menjadi indikator Total Quality Management dari seluruh sub sistem pada sebuah organisasi.
Penerapan PP No 28 menjelaskan bahwa pengawasan keuangan bukan hanya tugas Inspektorat akan tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama pimpinan satker hingga kepala bagian. Akhirnya perlunya peningkatan penegasan perhatian dan komitmen setiap pimpinan satker hingga kepala bagian terhadap pertanggungjawaban keuangan di lingkungan kerjanya sehingga opini audit semakin membaik. Selain itu, peningkatan tertib administrasi perencanaan/penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban /pelaporan keuangan di seluruh satker serta inventarisasi dan penilaian kembali, peningkatan tertib manajemen asset Pemerintah dan penggunaan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan. (Dewi)