”Skenario Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur ”
Kompetensi para widyaiswara wajib dan perlu dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memaksimalkan hasil diklat
Dalam upaya meningkatkan kompetensi Widyaiswara, maka Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara menyelenggarakan kegiatan pembinaan Widyaiswara IV dengan tema ” Skenario Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur” pada tanggal 11 September 2008 bertempat di Aula Kantor PKP2A III LAN Samarinda dengan menghadirkan narasumber DR.P.M. Marpaung, M.Sc.
Dalam paparannya, narasumber mengatakan bahwa penyelenggaraan diklat dalam jabatan PNS ini wajib berkoordinasi dengan instansi pembina (LAN) dan instansi teknis sesuai paket diklat yang diikuti. Melalui diklat ini, pola pikir dan sudut pandang (mindset) PNS wajib dikembangkan secara komprehensif sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Begitupula dengan kompetensi para widyaiswara wajib dan perlu dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memaksimalkan hasil diklat, sehingga tercapai tujuan pemerintahan yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Seorang widyaiswara dituntut kreativitasnya dalam merancang dan membangun suatu metode diklat baru, dan harus jeli melihat potensi kearifan lokal daerah.
Peserta Kegiatan Pembinaan Widyaiswara IV ini adalah para Widyaiswara Provinsi Kalimantan Timur dan Widyaiswara Provinsi Kalimantan Selatan yang berjumlah 23 orang.
Forum ini juga membuka diskusi tanya jawab dengan dipandu moderator widyaiswara dari LAN Samarinda yaitu Ir. H. Akhmad Sirodz, MP. Para widyaiswara menanyakan bagaimana dengan keinginan yang besar dari para widyaiswara untuk mengaktualisasikan diri yang selalu terbentur dengan anggaran dan seperti dianaktirikan. Narasumber menjawab bahwa wajib bagi seorang widyaiswara untuk aktualisasi diri tidak perlu mengunakan anggaran, tetaplah bekerja cerdas, memang mungkin sudah ter”plot” di anggaran tapi mungkin saja dipergunakan untuk yang lain. Selain itu, para widyaiwara sangat mengharapkan kastanisasi segera dihilangkan karena sangat kesulitan dengan pengumpulan angka kredit, menurut narasumber sedang diusahakan agar widyaiswara yang mengajar di bawah levelnya tetap mendapatkan angka kredit dan untuk lebih jelasnya silahkan menghubungi Kaditbin Widyaiswara.
Dalam suatu diklat sangat sulit untuk menolak peserta yang tidak masuk dari kriteria, tapi sudah dikirim dari instansi. Dijawab oleh narasumber bahwa mestinya yang berperan dalam pengiriman peserta diklat adalah BKD (Badan Kepegawaian Daerah), karena merekalah yang paling tahu jenis diklat dengan kesesuaian peserta yang akan dikirim, karena tentunya penyelenggaraan suatu diklat diharapkan dapat menambah kompetensi diklat itu sendiri. Forum pembinaan widyaiswara IV ini ditutup dengan acara buka puasa dan sholat Magrib bersama.
Dalam paparannya, narasumber mengatakan bahwa penyelenggaraan diklat dalam jabatan PNS ini wajib berkoordinasi dengan instansi pembina (LAN) dan instansi teknis sesuai paket diklat yang diikuti. Melalui diklat ini, pola pikir dan sudut pandang (mindset) PNS wajib dikembangkan secara komprehensif sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Begitupula dengan kompetensi para widyaiswara wajib dan perlu dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memaksimalkan hasil diklat, sehingga tercapai tujuan pemerintahan yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Seorang widyaiswara dituntut kreativitasnya dalam merancang dan membangun suatu metode diklat baru, dan harus jeli melihat potensi kearifan lokal daerah.
Peserta Kegiatan Pembinaan Widyaiswara IV ini adalah para Widyaiswara Provinsi Kalimantan Timur dan Widyaiswara Provinsi Kalimantan Selatan yang berjumlah 23 orang.
Forum ini juga membuka diskusi tanya jawab dengan dipandu moderator widyaiswara dari LAN Samarinda yaitu Ir. H. Akhmad Sirodz, MP. Para widyaiswara menanyakan bagaimana dengan keinginan yang besar dari para widyaiswara untuk mengaktualisasikan diri yang selalu terbentur dengan anggaran dan seperti dianaktirikan. Narasumber menjawab bahwa wajib bagi seorang widyaiswara untuk aktualisasi diri tidak perlu mengunakan anggaran, tetaplah bekerja cerdas, memang mungkin sudah ter”plot” di anggaran tapi mungkin saja dipergunakan untuk yang lain. Selain itu, para widyaiwara sangat mengharapkan kastanisasi segera dihilangkan karena sangat kesulitan dengan pengumpulan angka kredit, menurut narasumber sedang diusahakan agar widyaiswara yang mengajar di bawah levelnya tetap mendapatkan angka kredit dan untuk lebih jelasnya silahkan menghubungi Kaditbin Widyaiswara.
Dalam suatu diklat sangat sulit untuk menolak peserta yang tidak masuk dari kriteria, tapi sudah dikirim dari instansi. Dijawab oleh narasumber bahwa mestinya yang berperan dalam pengiriman peserta diklat adalah BKD (Badan Kepegawaian Daerah), karena merekalah yang paling tahu jenis diklat dengan kesesuaian peserta yang akan dikirim, karena tentunya penyelenggaraan suatu diklat diharapkan dapat menambah kompetensi diklat itu sendiri. Forum pembinaan widyaiswara IV ini ditutup dengan acara buka puasa dan sholat Magrib bersama.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar