SISTEM DIKLAT PRAJABATAN DI INDONESIA AKAN BERUBAH

SfGG – GTZ bersama BVS Jerman, Kementrian PAN dan LAN selenggarakan Lokakarya Diklat Prajabatan
Sistem Diklat Prajabatan yang sekarang berlaku di Indonesia, masih menganut model dan sistem yang lama, yaitu berlangsung kurang lebih selama 2 sampai 3 minggu tergantung dengan golongan. Dan dirasakan kurang memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan. Kedepannya pola itu akan dirubah, dan perubahan itu sudah dilakukan oleh tim Pembaharuan Sistem Diklat Aparatur, dengan menghasilkan rancangan tentang sistem Diklat Prajabatan yang baru. Untuk itulah Pemerintah melakukan revisi penyelenggaran Diklat Prajabatan dengan membentuk tim Komisi Pembaharuan Sistem Diklat Aparatur yang bertugas untuk melakukan perbaikan tersebut.

Pada sistem yang baru ini menganut dual system, yang mana pembelajaran dilakukan dengan metode yaitu secara klasikal di dalam kelas dan pembelajaran di tempat kerja. Pada design Diklat Prajabatan yang baru, berfokus pada dua tahap pengembangan, yaitu pengembangan kompetensi bidang dan pengembangan kompetensi inti. Pada Kompetensi Bidang ini nantinya para CPNS akan dibekali dengan kemampuan khusus yang dibutuhkan agar CPNS dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam instansi dimana ia berada. Sedangkan pada Kompetensi Inti para CPNS akan dibekali dengan kemampuan umum yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam rancangan ini kelulusan kompetensi bidang merupakan salah satu persyaratan untuk dapat mengikuti kompetensi inti.

Dari studi perbandingan yang dilakukan dibeberapa negara, model diklat yang diterapkan juga mengunakan metode dual sistem modul ini. Kunjungan terakhir yang dilakukan di BVS (Lembaga Administrasi Negara pada negara bagian Bavaria Jerman) dilakukan oleh Tim KPSDA menghasilkan pengalaman yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan kurikulum dengan dual system model tersebut. Dalam kunjungan tersebut diperoleh gambaran bahwa Diklat Prajabatan yang dilakukan di Jerman durasi waktunya kurang lebih 3 tahun dengan pola magang di tempat kerja dan belajar di kelas.
Dalam upaya menetapkan design kurikulum diklat prajabatan di Indonesia pihak pemerintah Jerman melalui Proyek SfGG-GTZ menghadirkan DR Andreas Lenz, Direktur BVS Jerman dalam sebuah lokakarya, tukar pengalaman tentang Diklat Prajabatan yang diselenggarakan di Jerman termasuk aspek design kurikulum dan implementasinya.

Acara yang digagas SfGG-GTZ ini difasilitasi langsung oleh BVS (LAN Bavaria, dari Jerman) dan menggunakan biaya dari SfGG-GTZ sebagai bentuk apresiasi dan dukungan kepada LAN sebagai instansi Pembina Diklat Aparatur di Indonesia dalam melakukan perubahan kurikulum Diklat prajabatan. Lokakarya ini dilangsungkan di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 17- 19 Maret 2009.
Kedepannya komisi Tim KPSDA telah mendesain ulang sistem dalam Diklat Prajabatan ini. Adapun yang didesain ulang adalah mata diklat, metode serta sistem evaluasi yang dilakukan dan waktu penyelenggaraan diklat prajabatan ini dtetapkan selama 4-6 bulan (masih dalam tahap pematangan). Untuk pembekalan kompetensi bidang, anggota Tim KPSDA masih mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang dianggap kompeten, serta memiliki pengetahuan dalam pembekalan kompetensi bidang. Lokakarya ini bertujuan agar mendapatkan masukan dalam Pembaharuan sistem diklat Prajabatan kedepannya, khususnya untuk pembekalan kompetensi bidang yang meliputi mekanisme penetapan peserta, konten dan substansi isi program, mekanisme penyelenggaraan dan mekanisme evaluasi. Dan yang menjadi sasaran dalam acara ini adalah terwujudnya suatu sistem penyelenggaraan Diklat Prajabatan yang benar–benar dapat menghasilkan PNS yang kompeten dengan dibekali kompetensi bidang dan kompetensi inti. (Humairah)

MENPAN MENYAKSIKAN PENANDATANGANAN JANJI PELAYANAN PUBLIK DI KALIMANTAN TIMUR

Kegiatan penandatanganan Janji Perbaikan Pelayanan Publik bertempat di Auditorium Lamin Etam Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 22 Januari 2009, beberapa saat lalu merupakan serangkaian kegiatan mewujudkan Program Good Governance, program Pemerintah kerjasama Pemerintah Indonesia melalui Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pemerintah Republik Jerman melalui proyek SfGG-GTZ.
Acara kegiatan penandatanganan janji pelayanan publik yang dihadiri oleh seluruh Walikota dan Bupati se Kalimantan Timur, serta para kepala Dinas/Instansi terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik. Kegiatan ini merupakan momentum yang sangat berarti baik bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maupun PKP2A III LAN Samarinda yang memfasilitasi penerapan manual praktis pelayanan publik di wilayah Kalimantan khususnya Kaltim.
Hasil yang diharapkan setelah acara tersebut bahwa implementasi di lapangan benar-benar terlaksana, bukannya sekedar simbolis seremonial saja, demikian juga merupakan harapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur bahwa beliau berharap besar dari pelaksanaan ini terwujud sebenar-benarnya di setiap Dinas/Instansi di Provinsi Kalimantan Timur.

Selain yang telah melakukan janji perbaikan pelayanan publik Bapak Gubernur meminta agar dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Kabupaten/Kota serta Dinas/Instansi menyusul untuk melakukan kegiatan serupa sehingga janji-janji Bapak Gubernur sebelum menjadi pemimpin daerah ini dapat benar-benar terwujud di masa kepemimpinannya.

Adapun arahan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, menekankan perwujudan dari ini semua adalah “sikap mental” pegawai itu sendiri guna mewujudkan semua cita-cita diatas, selain itu mematrikan semangat “disiplin”. Disamping itu Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara beserta Kepala Badan Kepegawaian Negara meluncurkan program KIP (Kartu Induk Pegawai) baru yang mana ini merupakan program Pemerintah terbaru guna peningkatan perbaikan kehidupan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia di masa mendatang menjelang masa pensiun seorang PNS disamping itu kartu ini berfungsi ganda selain sebagai tanda bagi seorang PNS juga berfungsi sebagai tabungan bagi seorang pegawai di masa dia aktif dan akan menghadapi masa akhir tugasnya, sehingga nantinya tidak lagi direpotkan dengan antrian dan waktu yang lama dalam proses pengambilan seluruh hak-hak sebagai seorang PNS yang telah mengakhiri masa tugasnya.(Jos)

PKP2A III LAN Samarinda Mencapai Target 5 Daerah Aplikasi

Catatan Rapat Pertukaran Pengalaman Asistensi Penggunaan Manual Praktis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan yang baik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Teamwork allows common people to attain uncommon results

(Jakarta – TD) – Selama sehari penuh pada hari Rabu, 11 Februari 2009 Tim Lembaga Administrasi Negara bersama-sama dengan perwakilan dari tiga Pusat Kajian dan Pendidikan Aparatur I, II & III serta Pusat Diklat TMKP Jakarta mengikuti rapat pertukaran pengalaman asistensi yang diinisiasi oleh SfGG – GTZ. Rapat ini dihadiri oleh 14 perwakilan dari LAN & GTZ yang terdiri dari Kepala Biro Perencaaan, Organisasi dan Kerjasama LAN, Bapak Drs. Guntur Karnaeni, M.Si., Penanggungjawab Operasional dari Pusdiklat TMKP LAN Jakarta dan ‘Trio’ Kabid Diklat PKP2A I, II dan III LAN Bandung (Kang Baban, Daeng Idris & Bang Andi), Fasilitator (Ivonne, Muttaqin, Sirodz), Pengelola Keuangan dan Tim SfGG – GTZ (Pak Tumpal, Teh Neng, Kusumo dan Bu Louis) bertempat di Hotel Gran Mahakam Blok M, Jakarta.
Rapat ini membahas dinamika dalam pengorganisasian dan pelaksanaan sosialisasi/promosi serta pemberian asistensi teknis dan fasilitasi penggunaan manual praktis kepada instansi/sektor/unit pelayanan, dimasing-masing pusat LAN dan di masing-masing daerah yang berbeda-beda. Hal ini dipandang dapat memiliki nilai pengalaman dan pembelajaran yang perlu dipertukarkan agar dapat memperkuat kesiapan masing-masing pusat LAN dalam mengelola dan melaksanakan pemberian asistensi teknis. Dalam Rapat ini masing-masing Satker LAN mempresentasikan pengalaman fasilitasi/asistensi teknis Penggunaan Manual Praktis (aspek pengorganisasian, keuangan dan teknis) dan kendala-kendala yang dialami sehingga dapat menemukan solusi yang pas. Presentasi berturut-turut diawali dari perwakilan TMKP LAN, PKP2A I LAN Bandung, PKP2A II LAN Makassar dan diakhiri oleh PKP2A III LAN Samarinda. Dari pemaparan para presenter didapat beberapa hal penting yang manjadi catatan bersama antara lain mengenai treat and tips mendapat daerah baru yang menggunakan berbagai pendekatan, kendala-kendala yang dialami sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat agar memperkuat kesiapan LAN dalam memfasilitasi asistensi teknis Penggunaan Manual Praktis dan menyusun rencana kerja fasilitasi/asistensi teknis Penggunaan Manual Praktis baik untuk daerah replikasi maupun daerah baru.
Pada tahun 2008 empat satker LAN mengasistensi penggunaan Manual Praktis kepada 16 daerah kabupaten/kota di 44 unit pelayanan di seluruh Indonesia. PUSDIKLAT TMKP LAN yang memperoleh 3 daerah, PKP2A I LAN Bandung dan Makassar masing-masing memperoleh 4 daerah sedang PKP2A III LAN Samarinda memperoleh 5 daerah.
Walaupun tergolong anggota keluarga termuda di tubuh Lembaga Administrasi Negara, PKP2A III LAN Samarinda telah berhasil membuktikan kekompakan dan kerja kerasnya dibalik pencapaian target aplikasi manual praktis. Hal ini tentunya merupakan kebanggaan tersendiri bagi Tim PKP2A III LAN yang dapat dijadikan sumber motivasi untuk mengulang kesuksesan yang lebih lagi tahun 2009 ini. Semangat terus PKP2A III LAN Samarinda! (Hanna)