Pelatihan Fasilitator Penggunaan Manual Praktis Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas layanan Publik dengan menyerap aspirasi masyarakat benar-benar menjadi fokus Pelatihan bagi Fasilitator (TOF) angkatan VII yang dibuka Walikota Bontang di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang yang berlangsung mulai tanggal 22-26 April 2008.
Untuk pertama kalinya pelatihan untuk fasilitator (TOF) dalam rangka penggunaan Manual Praktis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Partisipasi Masyarakat dalam rangka mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik dilaksanakan atas beban biaya DIPA PKP2A III LAN Samarinda. Sebelumnya, sampai dengan Angkatan VI, TOF diselenggarakan oleh proyek Support for Good Governance (SfGG) GTZ bersama Deputi Pelayanan Publik Kementerian Negara PAN.
Pelatihan selama 5 hari ini bertujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan Publik. Selama ini kualitas Pelayanan Publik masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengaduan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diajukan secara langsung kepada unit pelayanan publik dan aparaturnya.
Walikota Bontang dr.H.Andi Sofyan Hasdam, Sp.S, mengemukakan rasa senangnya karena kegiatan ini diselenggarakan di kota Bontang, keuntungan yang pasti menurutnya adalah banyak peserta pelatihan dari kota Bontang.
Selain itu Walikota menambahkan bahwa TOF merupakan spirit tersendiri bagi kota Bontang untuk meningkatkan pelayanan publik lebih baik lagi. Kota Bontang sendiri sudah cukup banyak melakukan terobosan yang berkenaan peningkatan Pelayanan Publik, contoh pengaduan masyarakat yang dituangkan lewat rubrik SMS Hallo Pak Wali, yang terdapat di halaman Bontang koran Kaltim Post.
Setiap 3 bulan sekali diadakan dialog dengan ketua RT se-Bontang, dan setiap 6 bulan sekali dialog dengan masyarakat yang disiarkan lewat TV lokal (LNGTV dan PKTV), serta adanya pin “Bersama Membangun Bontang” yang dipakai semua pegawai pemerintah. Hal tersebut menandakan bahwa untuk membangun Bontang bukan hanya aparat Pemerintah, namun semua masyarakat berpartisipasi untuk bersama-sama membangun kota Bontang.
Kepala PKP2A III LAN Samarinda Meiliana melaporkan bahwa penyelenggaraan TOF ini diselenggarakan di kota Bontang sebagai apresiasi terhadap kesungguhan Walikota Bontang dan jajarannya dalam pengembangan SDM Aparatur. Selain itu kota Bontang juga dinilai sukses dalam penerapan program-program pemerintah kota dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Sementara itu Principal Advisor SfGG-GTZ Peter Rimmele menyatakan bahwa penyelenggaraan TOF ini akan sangat membantu dalam mempersiapkan fasilitator yang nantinya memfasilitasi penggunaan manual praktis pelayanan publik di daerah. Fasilitator yang handal dan profesional akan membantu aplikasi manual praktis mencapai sasaran yang diinginkan.
Pemerintah Republik Federal Jerman melalui proyek SfGG-GTZ akan tetap memberi bantuan teknik termasuk menyediakan buku manual praktis kepada daerah yang bersedia untuk aplikasi seperti diketahui sejak program aplikasi manual praktis pelayanan publik diluncurkan sudah 15 kabupaten/kota di Indonesia dan 199 unit pelayanan berbagai sektor yang sudah aplikasi.
Deputi Pelayanan Publik Kementerian Negara PAN Cerdas Kaban memandang penyelenggara Diklat TOF ini sebagai langkah awal penerapan untuk LAN mengambilalih pelaksanaan TOF dan aplikasi manual praktis di masa mendatang.
Kementerian Negara PAN bersama GTZ membuat rencana strategis untuk penerapan manual praktis sekurang-kurangnya 50 kabupaten/kota di Indonesia sampai akhir tahun 2009.
Untuk itulah Beliau menyambut baik penyelenggaraan Diklat TOF yang dilaksanakan oleh PKP2A III LAN Samarinda. Cerdas Kaban juga mengungkapkan bahwa dengan TOF VII ini maka nantinya para alumni akan menambah jumlah fasilitator terlatih yang siap ditugaskan di seluruh pelosok tanah air.
Jumlah peserta yang mengikuti diklat TOF ini diutamakan para karyawan Pemerintah kota Bontang yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat ditambah peserta dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltim. Hal ini berdasarkan kesepakatan hasil rapat koordinasi di Kantor Kementerian PAN di Jakarta.
Sebagai narasumber dan pengajar dalam Diklat TOF terdiri dari Kementerian PAN, SfGG-GTZ, dan LAN; biaya penyelenggaraan TOF ini sepenuhnya dibebankan kepada DIPA PKP2A III LAN Samarinda, pengadaan paket modul TOF dan Fasilitator dari GTZ yang dibebankan kepada proyek SfGG-GTZ, Pemkot Bontang memfasilitasi akomodasi untuk narasumber.
Diharapkan dengan Diklat TOF ini kualitas Pelayanan Publik yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan kepemerintahan yang baik.

Info Kerjasama

LAN, SfGG-GTZ dan KemPAN Selenggarakan Pertemuan Eksekutif Se-Kalimantan dan Sulawesi di kota Bontang

Pelayanan Publik Dimulai dari Komitmen Pimpinan

Kotak pengaduan sebagai sarana peningkatan pelayanan Publik melalui partisipasi masyarakat menurut Walikota Bontang Andi Sofyan Hasdam sebagai sesuatu yang sangat penting.

Hal ini ditegaskan Walikota dalam acara ”Pertemuan Eksekutif (Eksekutif Meeting) Se-Kalimantan dan Sulawesi” dengan tema Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Partisipasi Masyarakat di Hotel Equator Bontang pada tanggal 22 April 2008. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Republik Federal Jerman melalui proyek SfGG-GTZ bekerjasama dengan Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian Negara PAN, PKP2A III LAN Samarinda dan Pemerintah Kota Bontang.
Kotak Pengaduan memiliki fungsi yang sangat penting, karena dengan kotak pengaduan kita bisa mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan, dan Pemkot Bontang memiliki komitmen yang kuat dalam rangka memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakatnya. Fungsi kotak pengaduan harus dimaksimalkan, memang kendalanya adalah meskipun sudah ada kotak pengaduan disiapkan di setiap unit kerja, namun jarang difungsikan. Buktinya ada kotak pengaduan yang masih kosong. Dan idealnya kunci kotak pengaduan dipegang oleh Kepala Bawaskot. Sehingga saran dan pengaduan yang masuk bisa dipilah-pilah untuk dilaporkan ke Walikota, karena jika dipegang oleh Bawaskot hasilnya bisa lebih obyektif.
Deputi Pelayanan Publik Kementerian Negara PAN Cerdas Kaban menambahkan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan kebijakan yang sangat penting dimasa Pemerintahan sekarang, yang mana segenap Aparatur terus berusaha secara terencana dan sistematis untuk melakukan reformasi Birokrasi dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik melalui pemberian pelayanan yang berkualitas pada masyarakat.
Pelayanan Prima memang harus segera dilaksanakan pada setiap unit/instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Banyak cara yang bisa digunakan untuk memperbaiki Pelayanan Publik, misal, melalui Perencanaan yang lebih baik, pengembangan kapasitas aparatur dan Penyedia Layanan atau dengan memperkenalkan metode-metode yang partisipatif, contoh melalui pengelolaan pengaduan dan keluhan dari masyarakat melalui kotak saran tadi.
Berusahalah tiap-tiap daerah untuk membeli hati rakyat dengan Pelayanan Prima di daerah masing-masing. Karena orientasi masyarakat sekarang terfokus pada Pelayanan Publik, kata Cerdas Kaban (Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN).
Sebenarnya filosofi Pelayanan Prima itu sangat sederhana, yakni bermula diakhir, dan berakhir dimuka artinya dalam memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat harus lebih efektif dan efisien, tepat waktu dan memuaskan masyarakat. Dikatakan beliau, dibutuhkan satu cara baru yang lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat Pengguna Pelayanan. Cara ini dapat membuat Pemimpin Politik dan Pengambil Keputusan lebih memperhatikan suara atau aspirasi masyarakat. Salah satu hal yang bisa ditempuh agar aspirasi masyarakat mudah terserap, bisa dilakukan dengan membuka Kotak Pengaduan, tandas Cerdas.
Beberapa Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota terlihat hadir dalam Executive Meeting tersebut diantaranya Ir. Adi Darma (Sekkot Bontang), Drs. Yansen TP, M.Si (Sekda Malinau), H. Arifin Hi.Lolo, SH, MH (Sekda Kota Palu), Ir. H.M.Syafruddin Achmad, MM (Setkab Kutim), Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si (Sekkab Paser) dan Martoyo, SE (Sekda Kota Palangkaraya).

Welcome Party
Malam hari sebelumnya bertempat di Auditorium Kantor Walikota Bontang dilaksanakan acara ramah tamah (Welcome Party) menyambut tamu para peserta ”Executive Meeting”.
Sejak digulirkannya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah lebih kreatif sehingga pembangunan di Daerah jauh lebih maju dibandingkan jaman sebelumnya, kendati tingkat kreatifitas Daerah berbeda-beda, kata Walikota Bontang Andi Sofyan Hasdam pada acara Welcome Party yang digelar pada tanggal 21 April 2008. Acara ini dihadiri oleh Deputi MenPAN Bidang Pelayanan Publik Cerdas Kaban., Principal Advisor SfGG–GTZ Peter Remmile dan Kepala PKP2A III LAN Samarinda Meiliana, serta jajaran Muspida dan pejabat kota Bontang.
Acara dimulai dengan makan malam bersama, persembahan tari-tarian juga menyemarakkan suasana, setelah itu sudah bisa ditebak Walikota Bontang bersama isteri yang hobi nyanyi melantunkan beberapa lagu. Ibu Neny Sofyan Hasdam membuka dengan lagu Letto, Sebelum Cahaya, ibu Meiliana tampil membawakan lagu karangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Principal Advisor GTZ Peter Rimmele bersama Senior Advisor Tumpal berduet membawakan lagu Batak Lisoi.
Selanjutnya semua Muspida, Sekda, Asisten dan pejabat lainnya di”paksa” naik. Acara diakhiri dengan pemberian cenderamata dan buku karangan Walikota Sofyan Hasdam yang diserahkan kepada Bapak Cerdas Kaban, Peter Rimmele dan ibu Meiliana.