Lensa TD

SDM APARATUR LAN SEMAKIN BERKUALITAS

Dalam bulan Januari 2010, Lembaga Administrasi Negara kembali menambah jumlah pegawainya yang menyandang predikat doktor dalam bidang Administrasi Publik. 4 Januari 2010 Drs. Muttaqin, MBA berhasil meraih gelar doktor pada Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar (UNM) dengan mempertahankan disertasinya yang berjudul “Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sopeng”. Muttaqin berhasil menyelesaikan Program Doktor tersebut di bawah bimbingan Promotor Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi SU dengan Kopromotor Prof. Dr. Rakhmat MS dan Prof. Dr. H. Mansyur Hamid, M.Pd., serta mempertahankan disertasinya di hadapan penguji eksternal, Dr. Muhammad Idris, M.Si. Muttaqin yang sehari-harinya menjabat sebagai Kepala Bidang Kajian Manajemen Kebijakan, Pelayanan, dan Otomasi Administrasi menyelsaikan Program Doktornya dengan predikat nilai sangat memuaskan dan IPK 3,63.

Tiga hari kemudian pada tanggal 7 Januari 2010, Kepala PKP2A II LAN Makassar, Drs. Ngadijono, M.Ed, juga berhasil menyelesaikan doktornya pada Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Drs. Ngadijono, M.Ed berhasil mempertahankan disertasi dengan judul “Kompetensi Kepemimpinan dan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan”, di bawah bimbingan promotor Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si serta Kopromotor Prof. Amir Imbaruddin, MBA, Ph.D. dan Prof. Dr. H. Mansyur Hamid, M.Pd., dengan penguji eksternal Muhammad Firdaus, MBA, Ph.D. Program Doktor ini berhasil diselesaikan dengan IPK 3,73 dan berpredikat sangat memuaskan.
Akuntabilitas Politik Dewan Lemah
Derajat akuntabilitas dewan dianggap lemah. Terbukti, banyaknya keputusan yang dihasilkan dewan yang tak diindahkan eksekutif. Seperti apa? Akuntabilitas politik inilah yang diangkat Kepala Bidang Diklat Aparatur PKP2A III Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda, Drs. Andi Taufik M.Si, dalam disertasinya pada program Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar (UNM).
Taufik berhasil meraih gelar Doktor Administrasi Publik, Senin, 25 Januari. Putra kelahiran Kota Parepare, 5 Juli 1968 ini, mengangkat disertasi dengan judul "Analisis Akuntabilitas Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Samarinda" di bawah bimbingan Promotor Prof. Dr. H. Mappa Nasrun, MA dan Kopromotor Prof. Dr. H. Andi Makkulau dan Prof. H. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D. Tim penguji dengan Ketua Sidang Promosi Doktor, Prof Dr Arismunandar M.Pd (Rektor UNM) memberikan nilai sangat memuaskan (A) bagi Andi Taufik dengan IPK 3,84.
Taufik yang didampingi penguji eksternalnya, Dr. Adi Suryadi Culla MA, mengatakan, kendati objek penelitian dilakukan pada penyelenggaraan pemerintahan di Kota Samarinda (legislatif-eksekutif), namun "analisis akuntabilitas" dalam disertasinya ini, terjadi di semua daerah. Baik itu di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Tak heran kemudian saat mempertahankan disertasinya, berkembang hingga ke Pansus Century.
Taufik menjelaskan, derajat akuntabilitas bagi legislatif dilihat dari empat faktor. Keempatnya, kehadiran dewan dalam rapat, argumentasi, kuantitas-kualitas, serta sanksi. Dari beberapa contoh kasus yang disampaikan, hampir semua keputusan dewan tidak dijalankan oleh eksekutif. Misalnya, rekomendasi dewan terkait penutupan tambang batubara d dan bebeberapa contoh lainnya. Artinya, akuntabilitas dewan sangat lemah.
Hal ini dipengaruhi beberapa faktor. Termasuk empat faktor tadi. Misalnya, kurangnya pengetahuan dewan dalam sebuah masalah atau kasus, dan lain-lain.
Lemahnya akuntabilitas politik, sambung dia lagi, juga disebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas informasi yang dimiliki dewan. Akuntabilitas politik yang diperankan anggota DPRD lemah, katanya, juga karena ketidakmampuan memberikan sanksi apabila keinginan-keinginan tidak diakomodasi oleh eksekutif. Taufik menambahkan, akuntabilitas politik relatif lemah karena frekuensi kehadiran dalam pengambilan keputusan kualitas argumentasi lemah, kuantitas dan kualitas informasi yang dimiliki tidak memadai dan ketidak mampuan dewan memberikan sanksi.
Ia menyarankan beberapa hal sebagai berikut; perlu adanya mekanisme kontrol yang bersifat mengikat dengan memberi sanksi jika legislator tidak menghadiri sidang dengan alasan yang tidak tepat. Kedua, penempatan anggota dewan dalam komisi atau panitia harus mempertimbangkan aspek politis, juga harus mempertimbangkan kemampuan substansi. Baik dilihat dari pengalaman organisasi maupun latar belakang pendidikan.
"Sudah perlu dipikirkan untuk meningkatkan persyarakatan kualifikasi untuk bisa mencalonkan diri sebagai caleg," katanya. Selain itu, agar dewan menjadi lebih baik dan professional, DPRD sangat memerlukan kualitas dan kuantitas informasi yang memadai. "Dewan jangan hanya menunggu datangnya informasi dari eksekutif. Tapi juga harus menggali informasi dari media massa dan masyarakat," ujarnya.
Terakhir, kata dia, untuk meningkatkan derajat akuntabilitas politik yang diperankan DPRD sebagai salah satu mekanisme checks and balances disarankan untuk memperkuat kedudukan DPRD dalam berhadapan dengan eksekutif. Seperti kedudukan DPRD menurut UU Nomor 22/1999 tentang pemerintahan daerah. (Lina)

KUNJUNGAN WAGUB BENTUK DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sejak tahun 2005, PKP2A III LAN telah memulai perannya dalam mengkaji permasalahan administrasi wilayah publik serta mendidik dan melatih aparatur daerah menjadi aparatur yang kompeten. Dalam menjalankan perannya tersebut dibutuhkan adanya dukungan sarana dan prasarana yang representatif, mengingat peran LAN sebagai lembaga think thank kebijakan-kebijakan administrasi dan peningkatan performance aparatur negara.

Hingga saat ini, PKP2A III LAN masih menempati gedung Kanwil Departemen Pertanian yang merupakan gedung pinjaman dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menjalankan operasional kegiatannya. Dalam upayanya meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder-nya, maka sejak tahun 2008, PKP2A III LAN mulai membangun gedung sendiri, melalui dana APBN, yang berlokasi di Jl. HM. Ardan (Ring Road III). Pembangunan gedung ini dilakukan secara multiyears sejak 2008 hingga 2010 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 44,923 miliar.

Keberadaan gedung sebagai tempat peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengkajian kebijakan-kebijakan administrasi ini mendapat perhatian pula dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini diwakili dengan peninjauan pembangunan gedung yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Farid Wadjdy, pada hari Kamis, 22 April 2010. Beliau menuturkan bahwa gedung PKP2A III LAN ini akan menjadi tempat yang representatif untuk melakukan pendidikan dalam rangka menghasilkan aparatur pemerintah yang berkualitas dan profesional. Sehingga hal ini akan sangat membantu pemerintah daerah, karena yang terjadi selama ini para calon kepala dinas, badan maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengikuti pendidikan ke luar daerah yang tidak hanya menguras biaya tetapi juga dari segi waktu.

Lebih lanjut beliau menuturkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan memberikan dukungan sehingga keberadaan fasilitas milik instansi vertikal ini dapat berjalan dengan baik, serta dapat memberikan manfaat secara optimal bagi Kalimantan Timur. Terkait hal ini, Kepala PKP2A III LAN, Dr. Meiliana, SE, MM, berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap gedung baru ini mengingat masih belum adanya ketersediaan fasilitas listrik serta kondisi sarana dan prasarana seperti infrastruktur jalan menuju lokasi yang masih rusak parah. Apalagi gedung ini direncanakan akan diremikan langsung oleh Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (MenPAN).

Hingga April 2010 ini, tahap pembangunan fisik gedung telah mencapai 85,6%, dan diperkirakan pada bulan Juli 2010 seluruh pekerjaan pembangunan fasilitas gedung telah selesai dan siap untuk diresmikan. Gedung baru ini terdiri dari dua bangunan induk yaitu bangunan utama yang digunakan sebagai tempat kegiatan administrasi perkantoran dengan tiga lantai serta gedung asrama dengan empat lantai dan memiliki daya tampung 80 orang. (Lina)

"PERPUSTAKAAN ADALAH MASALAH SERIUS"

BIMTEK PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN PKP2A III LAN

Jika melihat perkembangan PKP2A III LAN di Samarinda, maka termasuk didalamnya adalah perkembangan perpustakaannya. Kenapa demikian? Sebagai salah satu lembaga think thank, PKP2A III LAN sangat membutuhkan referensi buku-buku dan literatur lainnya dalam bekerja. Rekomendasi, baik di Bidang Kajian, Diklat dan supporting unit (Tata Usaha) tidak bisa lepas dari peran koleksi perpustakaan yang dimilikinya. Tentu bagi PKP2A III LAN, perpustakaan adalah masalah serius.
Meskipun demikian, perpustakaan di lingkungan PKP2A III LAN masih dalam tahap pertumbuhan. Masih perlu pembenahan disana-sini, termasuk dalam peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelolanya. Untuk itulah pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2010, bekerja sama dengan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur diadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema ”Pengelolaan Perpustakaan”. Bimtek yang dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan PKP2A III LAN, mendatangkan 1 (satu) orang pembicara, yaitu Bapak Taufik S.Sos., M.Si, selaku Kabid. Informasi dan Otomasi pada Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur.
Bimtek sehari tentang pengelolaan perpustakaan dilakukan dalam situasi yang akrab, serius namun santai. Para pembicara yang sehari-hari bergelut dengan masalah perpustakaan dan terbukti memang sudah ahli dalam mengelola perpustakaan, sesekali menyampaikan makalah diselingi dengan candaan (joke) yang menyegarkan agar para peserta tidak merasa bosan.
Bimtek ini dibagi kedalam 3 makalah yang terdiri dari: 1) Pengantar Perpustakaan; 2) Klasifikasi Bahan Pustaka dan; 3) Katalogisasi. Pada awal penjelasan di jelaskan mengenai apa itu perpustakaan dan berbagai jenis perpustakaan. Sesuai dengan penjelasan pembicara, bahwa ternyata PKP2A III LAN masuk kedalam kategori jenis perpustakaan khusus. Dalam hal ini yang dimaksud dengan perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta yang berfungsi sebagai pusat penelitian dan referensi serta sarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas instansi atau lembaga yang bersangkutan. Tujuan dari adanya perpustakaan khusus yaitu untuk memberikan layanan informasi demi kepentingan dan kelancaran tugas lembaganya, karena perpustakaan khusus merupakan bagian dari suatu lembaga atau badan yang integral dari lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, perpustakaan khusus mengkhususkan diri dalam mengumpulkan dan menyebarkan literatur bidang ilmu pengetahuan atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan saja. Didalam Undang-Undang No 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan khusus diatur didalam bagian kelima, mulai dari pasal 25 sampai dengan pasal 28. dimana dalam pasal 28 dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus. Sehingga menjadi tepat kiranya diadakannya kegiatan ini, karena pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Perpustakaan Daerah telah melaksanakan salah satu pasal dalam Undang-Undang Perpustakaan, yaitu untuk memberikan Bimtek mengenai pengelolaan perpustakaan kepada perpustakaan PKP2A III LAN sebagai perpustakaan khusus yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.
Lebih lanjut dari penjelasan yang diberikan, didapatkan pengetahuan bahwa Perpustakaan merupakan pusat terkumpulnya berbagai informasi dan ilmu pengetahuan, baik yang berupa buku maupun bahan rekaman lainnya yang diorganisasikan untuk dapat memenuhi kebutuhan ”masyarakat” pemakai perpustakaan. ”Masyarakat” pengguna perpustakaan di lingkungan PKP2A III LAN saat ini memang baru sebatas pegawai saja. Namun demikian kedepan, tidak menutup kemungkinan ”masyarakat” pengguna akan meluas kepada masyarakat umum, pelajar, mahasiswa dan para stakeholder yang tertarik dan berkepentingan dengan lingkup administrasi negara. Selain itu, pentingnya perpustakaan diorganisasikan dengan baik (diklasifikasi dan dikatalogisasi), agar memudahkan penyimpanan dan penelusuran bagi pengelola perpustakaan dan juga memudahkan pemakai dalam menemukan informasi yang dibutuhkannya.
Perpustakaan PKP2A III LAN yang saat ini berada dalam ”asuhan” Bidang Kajian Aparatur, diharapkan dapat menerapkan sistem pengelolaan Dewey Decimal Classification (DDC) seperti juga banyak diterapkan oleh perpustakaan di Indonesia, termasuk didalamnya juga Perpustakaan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan menerapkan sistem yang sama, diharapkan apabila terjadi kesulitan dalam pengelolaannya akan mudah dicarikan solusinya.
Diakhir bimtek ini dilakukan tanya jawab dan peragaan (simulasi) penelusuran koleksi perpustakaan menggunakan software tertentu yang dimiliki oleh Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur. Tahap pertama dari bimbingan teknis kali ini akan berlanjut dengan beberapa tahapan lainnya sampai perpustakaan PKP2A III LAN bisa menjalankan aktivitasnya secara optimal dan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat penggunanya di masa mendatang. Semoga.. (Fani).

E-GOVERNMENT DALAM MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI KOTA TARAKAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang Teknologi Informasi (TI) telah membawa perubahan yang besar terhadap perilaku dan gaya hidup masyarakat. Bagi sebuah organisasi, perkembangan TI bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan organisasi dalam menyimpan dan mengolah data serta memberikan pelayanan kepada pelanggan. Tidak luput pula institusi pemerintah yang senantiasa berhubungan dengan masyarakat, perkembangan TI bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pelayanan publik agar menjadi lebih cepat. Peluang ini yang ditangkap oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tarakan melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) secara elektronik.

Kunjungan TD selama dua hari ke BKD Kota Tarakan pada tanggal 2-3 Maret 2010 untuk melihat dari dekat penerapan Simpeg elektronik. Kepala BKD Kota Tarakan, Drs. Asmuni, MAP., didampingi oleh Tim TI menjelaskan bahwa penerapan simpeg elektronik ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan kepegawaian yang terbaik. Untuk itu, fitur-fitur yang ada saat ini senantiasa terus dikembangkan sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan para pelanggan BKD. Sedangkan bagi BKD sendiri, penerapan simpeg elektronik sangat membantu pelaksanaan tugas-tugas organisasi walaupun pada awalnya muncul keengganan dan resistensi para pegawai dalam penggunaan instrumen ini. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan tugas yang harus dilaksanakan maka semua pegawai harus bisa mengoperasionalkan komputer untuk melakukan entry dan update data dan bahkan untuk komunikasi resmi di kantor. Dengan demikian maka diperlukan komitmen semua pegawai mulai dari tingkat tertinggi hingga ke staf yang terbawah untuk melek teknologi dalam rangka menunjang operasionalisasi simpeg elekronik tersebut.

PAPERLESS MANAGEMENT

Penerapan e-government di BKD Kota Tarakan pada dasarnya merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat mengenai pelayanan yang cepat, mudah dan murah dalam pelayanan dan informasi kepegawaian. Mengingat bahwa pelanggan BKD sebagian besar merupakan aparat pemerintah daerah sendiri maka pemanfaatan TI diharapkan bisa meminimalkan bahkan mengeliminir kendala-kendala yang muncul dalam pengelolaan dan pelayanan informasi kepegawaian.

Dengan penerapan simpeg elektronik, BKD telah mengurangi penggunaan kertas bagi proses surat-menyurat dan penyimpanan data. Karena proses pengiriman undangan ataupun nota dinas di lingkungan BKD cukup dilakukan secara online melalui intranet dan bisa ditelusuri sampai dimana proses perjalanan dokumen. Terhadap surat yang masuk dari instansi lain, setelah melalui proses scan dokumen tersebut dikirimkan atau disiposisikan kepada pejabat yang berkaitan sehingga proses perjalanannya juga bisa ditelusuri (traceable).

Setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan diberikan account dan Personal Code (PCO) sehingga bisa masuk untuk melakukan upload, entry dan edit data secara terbatas. Perubahan data kepegawaian oleh masing-masing pegawai (self update) bisa dilakukan secara online dari semua tempat, kemudian akan diverifikasi oleh BKD dengan mengacu kepada data-data fisik yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan. Updating data-data kepegawaian secara akurat memberikan benefit kepada pegawai yang bersangkutan berkaitan dengan pengurusan kenaikan pangkat dan nominasi pengisian jabatan kosong. Karena data-data kepegawaian sudah tersimpan dalam database di BKD maka pengurusan kenaikan pangkat pegawai tidak perlu lagi mengirimkan ulang data-datanya. Hanya data DP3 dan copy ijazah terlegalisir saja yang harus dipenuhi pegawai karena kedua data yang harus dilampirkan tersebut merupakan data asli.

METAMORFOSIS SIMPEG

Pemanfaatan TI di lingkungan BKD Kota Tarakan tidak serta merta terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang telah dimulai sejak tahun 2002 yang lalu. Pada awalnya menggunakan jasa pihak ketiga (vendor) sebagai konsultan yang membangun jaringan dan software Simpeg Elektronik tersebut. Dalam prakteknya, penggunaan vendor ini memerlukan investasi yang besar hingga ratusan juta rupiah dan menimbulkan ketergantungan kepada pihak lain sehingga ketika BKD memerlukan perubahan maupun perbaikan terhadap beberapa kerusakan atau error yang terjadi pada sistem tersebut maka harus selalu mendatangkan vendor yang merancang sistem tersebut. Praktek seperti ini tentunya menimbulkan biaya tinggi (high cost) dan waktu yang lama dalam perbaikan sistem sehingga justru menjadi kontraproduktif dengan tujuan awal untuk mewujudkan sistem yang cepat, mudah dan murah dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan kepada para pelanggan.

Belajar dari pengalaman tersebut maka pada tahun 2004 dibentuk Tim TI yang bertugas membangun, merawat dan mengembangkan jaringan serta software simpeg elektronik secara mandiri. Pembangunan simpeg elektronik ini pada awalnya dimotori oleh 2 orang programer dan 1 orang pengelola jaringan fisik yang kesemuanya merupakan PNS di lingkungan BKD. Tahun 2005 mulai dipergunakan open source hingga selanjutnya menerapkan basis web pada tahun 2006. Dan selanjutnya tahun 2007 merupakan tahapan pengembangan fitur-fitur baru.

Pada saat ini, pengelolaan SIMPEG Elektronik secara khusus ditangani oleh 5 pegawai dan menjadi tugas pokok pegawai yang bersangkutan yang secara jelas tertulis dalam uraian tugasnya. Software yang digunakan tidak lagi berbayar namun freeware atau gratis. Dimulai dari Visual Foxpro sampai dengan saat ini menggunakan web based dengan bahasa program MySQL dan PHP. Cara ini relatif lebih baik jika dilihat kegunaannya sampai sekarang. Situs BKD Kota Tarakan tersebut bisa dikunjungi di http://bkd.tarakankota.go.id/.

Metamorfosis simpeg dari proses manajemen kepegawaian yang manual menuju elektronik dengan memanfaatkan teknologi internet dan intranet telah memberikan kemudahan bagi para pengakses data dan informasi kepegawaian. Hal ini yang mengantarkan BKD Kota Tarakan berhasil mendapatkan penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima dari Pemerintah pada tahun 2008 dan menjadi percontohan bagi daerah lain. (Andi Wahyudi)

LAN DAN KUKAR TANDATANGANI MoU

Mengawali tahun 2010 ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membuat satu gebrakan besar dalam hal pengembangan sumber daya aparatur daerahnya melalui program pendidikan kedinasan bagi PNS Pemkab Kukar. Hal ini dilakukan dengan harapan akan lebih meningkatkan kinerja serta profesionalisme secara optimal PNS Pemkab Kukar untuk mamfasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
Program pendidikan kedinasan ini telah ditandai dengan terlaksananya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pengembangan sumber daya manusia aparatur antara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) yang diwakili oleh Koordinator Penyelenggara STIA LAN/PKP2A III LAN Dr. Meiliana, SE, MM dengan Pemkab Kukar oleh Penjabat (Pj) Bupati Kutai Kartanegara H Sulaiman Gafur. Turut menyaksikan penandatanganan MoU ini antara lain Plt Ketua DPRD Kukar Salehuddin, jajaran PKP2A III LAN, Kepala Dinas/Instansi Pemkab Kukar lainnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Kalimantan Timur.

Penjabat (Pj) Bupati Kutai Kartanegara H Sulaiman Gafur menyambut baik atas terlaksananya MoU tersebut. Menurut Sulaiman Gafur, salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan kualitas, kualifikasi serta kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah adalah dengan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya atau sejenisnya. Dari upaya-upaya tersebut tentunya diharapkan setelah mengikuti program dan kegiatan diklat akan memberikan pencerahan sekaligus membangkitkan semangat serta motivasi bagi para PNS untuk menyongsong tugas keseharian lebih baik dan lebih bertanggungjawab.

“Saya berharap, kerjasama ini juga dapat dikembangkan dalam bidang serta program yang lebih luas. Semoga dengan disepakatinya kerjasama ini akan memberikan dampak yang sangat konstruktif bagi upaya pengembangan aparatur, terkait profesionalisme dan kinerja PNS yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Sulaiman Gafur, seraya menambahkan bahwa semua pegawai mempunyai ruang untuk meningkatkan SDMnya baik di kecamatan maupun di desa. Koordinator Penyelenggara STIA LAN/PKP2A III LAN Dr. Meiliana, SE, MM mengatakan bahwa kerjasama Lembaga Administrasi Negara dengan Pemkab Kukar tersebut merupakan yang pertama kalinya dilakukan di Kaltim. Kerjasama tersebut dalam bidang pengkajian atau penelitian dan pengembangan diklat, bimtek dan lainnya."Kerjasama dengan Pemkab Kukar ini merupakan yang pertama kali di Kaltim, dan tahun ini kembali dilanjutkan MoU yang sama dalam rangka membangun kerjasama dalam pengembangan SDM aparatur melalui penyelenggaraan pendidikan bagi PNS di Kukar," katanya. Lebih lanjut Beliau menjelaskan bahwa LAN sebagai Lembaga think-thank pemerintah dalam perumusan kebijakan di bidang administrasi negara tidak hanya menyelenggarakan pengkajian dan diklat bagi para aparatur saja. tetapi LAN juga melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur melalui pendidikan kedinasan bagi aparatur pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang dilaksanakan oleh STIA LAN. “Kita memahami masyarakat yang kita layani telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dan semua ini merupakan tantangan semua level pemerintahan. Oleh karena itu para pemimpin dituntut untuk membuat strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan tersebut, salah satunya dengan mempersiapkan SDM aparatur yang berkualitas,” ujarnya.
Peraturan kepegawaian memungkinkan para pegawai yang berniat mengikuti pendidikan untuk memilih dua opsi, yaitu tugas belajar atau ijin belajar. dimana tugas belajar dimungkinkan bagi pegawai yang ingin fokus pada kegiatan pendidikan, sehingga dibebaskan dari tugas rutin di Kantor. Sedangkan ijin belajar dimungkinkan bagi pegawai yang selain mengikuti pendidikan tapi masih terlibat dalam pelaksanaan tugas rutin di Kantor. Semoga dengan kerjasama ini nantinya kualitas SDM aparatur dapat ditingkatkan dengan lebih baik.(Nisa)

BIMTEK ASSESMENT KOMPETENSI PERSONIL POLDA KALTIM

Melanjutkan kegiatan Pembinaan Widyaiswara yang telah terlebih dahulu dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara Republik Indonesia pada tahun 2009, tahun ini Bidang Diklat Aparatur PKP2A III LAN kembali ke Balikpapan, tepatnya di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk memaparkan materi bagi para Assessor Polda Kaltim mengenai Assessment Kompetensi Personil Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Assessment ini sendiri adalah suatu metoda pelengkap dari metoda-metoda yang telah ada sebelumnya yang nyata-nyata mampu meningkatkan akurasi dalam penempatan orang yang tepat dalam jabatan yang tepat. Dalam hubungannya dengan career planning, metoda assessment dapat mengidentifikasi calon-calon potensial dan menyiapkan calon-calon tersebut (dengan mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada dan tindakan untuk mengatasinya — seperti mengikuti pelatihan, dan lain-lain) untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu.

Assessor atau si penilai harus dapat mengikuti dan mengamati seluruh proses dengan seksama untuk mengevaluasi setiap dimensi yang telah ditetapkan dan memberikan nilai dalam bentuk angka yang ditulis dalam formulir yang telah disediakan karena seorang assessor memegang peran yang penting dan dominan dalam proses ini. Oleh karena itu assessor harusnya seorang yang benar-benar terlatih dalam bidangnya, baik dalam bidang pemahaman perilaku manusia maupun pemahaman dalam bidang pekerjaan yang diamati.

SDM Polri saat ini juga sudah menggunakan metoda assesment ini untuk menilai kompetensi pegawai Polri untuk menduduki suatu jabatan tertentu dalam struktur organisasi Polri. Seperti yang sudah diselenggarakan saat ini, untuk dapat menduduki jabatan di organisasi, seseorang anggota Polri selain harus memenuhi syarat formal pendidikan juga harus melalui uji kompetensi (assessment). Melalui uji kompetensi ini akan diketahui apakah seseorang yang akan ditunjuk tersebut telah memenuhi kompetensi yang diperlukan dalam jabatan tersebut. Maka untuk menambah bekal para Assessor, diadakanlah kegiatan ini dengan tujuan untuk dapat memberikan bekal kepada para Assessor untuk dapat menjalankan tugas yang diemban sebaik-baiknya.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Balikpapan pada tanggal 12 April 2010 dengan diikuti oleh 40 orang calon assessor pada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan dibuka langsung oleh Wakapolda. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara Dr. Meiliana, SE., MM yang juga memberikan materi dalam kegiatan ini. Acara kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bidang Diklat Aparatur Dr. Andi Taufik, M.Si untuk penyampaian materi. Dalam pemaparannya, dijelaskan mengenai Organizational Performance, Pengelolaan SDM dalam Organisasi, Metode Penilaian Kinerja dan hal-hal lain yang diperlukan dalam pengembangan kompetensi assessor untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya. Acara yang diselingi dengan tanya jawab dari peserta ini berjalan lancar dan santai namun dengan tidak mengurangi essensi dari diselenggarakannya kegiatan ini sehingga diharapkan apa yang disampaikan dapat benar-benar menjadi masukan baru dan bekal bagi para assessor untuk dapat menjalankan tugas yang diembannya. (Ika)