Workshop Manajemen Kinerja Pelayanan Publik


Masyarakat Semakin Kritis Terhadap Kinerja Pelayanan Publik

Kesadaran akan pentingnya meningkatkan peran serta aparatur pemerintahan perlu dibarengi dengan usaha nyata yang terus menerus dilakukan dalam peningkatan kualitas SDM di segala bidang, sehingga menghasilkan SDM yang produktif. Manajemen Kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen SDM yang terkait dengan strategi peningkatan kompetensi.
Tuntutan yang semakin besar dari masyarakat akan pelayanan publik membuat para aparatur harus selalu bergerak aktif dan dinamis untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.
Hal tersebut disampaikan Deputi II LAN Dr. Ismail Mohamad, dalam sambutannya pada acara pembukaan Workshop Manajemen Kinerja. Workshop yang membahas tentang kinerja birokrasi dalam pelayanan publik dilaksanakan oleh Bidang Diklat Aparatur PKP2A III LAN Samarinda bekerjasama dengan PKP2A II LAN Makassar. Kegiatan ini juga didukung oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian Negara PAN dan Proyek Kerjasama Pemerintah Republik Federal Jerman (SfGG-GTZ).
Pada bagian lain Kepala PKP2A III LAN Samarinda Dr. Meiliana, MM, mengemukakan bahwa penyelenggaraan workshop ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kebijakan strategi pemerintahan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, juga memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi peserta, bagaimana memberikan praktek terbaik tentang kinerja pelayanan Publik, dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik.
Sementara itu, narasumber berkompeten Deputi II LAN Dr. Ismail Muhammad, MBA membuka sesi pertama dengan pemaparan memberikan contoh daerah-daerah yang sudah memberikan praktek terbaik, antara lain dari daerah Jateng, Jogja, Pare-pare, Balikpapan, Jatim.
Kemudian beberapa strategi keberhasilan yang sudah dilakukan masing-masing daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kemudian dilanjutkan oleh Wakil Bupati Jombang Drs. Ali Fikri. Wakil Bupati yang masih muda ini diundang sebagai narasumber untuk memaparkan pengalaman praktis Pemda Jombang dalam aplikasi manual praktis pelayanan publik di Daerahnya. Dalam pemaparan Wabup Jombang mengatakan bahwa kemajuan yang dialami oleh Kabupaten Jombang merupakan buah dari partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat, disamping aparaturnya yang selalu berusaha melakukan perbaikan pelayanan untuk masyarakat.
Pada dasarnya Kabupaten Jombang dalam memberikan pelayanan Publik berpegang pada konsep otonomi daerah yang mana dengan kewenangan yang dimiliki daerah dapat mengoptimalkan peran serta, pemberdayaan, pelayanan dan prakarsa masyarakat yang bertujuan semata-mata untuk mensejahterakan masyarakatnya, mereka juga menggunakan Manual Praktis Pelayanan Publik sebagai salah satu metode pelayanan Publik yang berbasis partisipasi masyarakat. Penerapan Manual Praktis ini diarahkan pada:
1. Urusan yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak
2. Sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah
3. Merupakan skala prioritas pembangunan daerah.
Strategi awal adalah dimulai dari menampung pengaduan masyarakat yang dikumpulkan, kemudian memilah bagian mana yang bertugas menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Salah satu contohnya adalah pada tahun 2004 dan 2005 di bidang pertanian adanya pengaduan petani terhadap pelayanan Pemerintah Daerah, pengaduan orang tua siswa terhadap pelayanan sekolah.

Diskusi yang sangat interaktif
Suasanapun semakin menghangat ketika dibukanya sesi tanya jawab yang dipandu oleh Amir Imbaruddin selaku moderator, beberapa masukan yang disampaikan peserta, diantaranya agar adanya reward berupa penambahan anggaran seiring dengan berjalannya otonomi daerah agar daerah-daerah lebih termotivasi lagi untuk berkembang dan berprestasi. Ditanggapi oleh pak Deputi bahwasanya sudah ada peningkatan dana alokasi umum dan khusus untuk meningkatkan motivasi bagi Kabupaten/Kota untuk mengembangkan daerah masing-masing.
Diskusi semakin hangat ketika Wabup Jombang Drs. Ali Fikri ketika menanggapi pertanyaan peserta workshop tentang bagaimana melayani keinginan masyarakat yang begitu banyak, bagaimana mekanisme pemilahannya, dan apakah ada skala prioritas yang didahulukan dan jika keinginan masyarakat tersebut tidak terpenuhi apakah ada sanksi yang diterapkan. Menjawab pertanyaan tersebut Wabup Jombang menyatakan untuk melayani keinginan masyarakat yang begitu besar, mereka membuat team dan team itulah yang bekerja menganalisa apa saja yang perlu mendapatkan tanggapan yang cepat, kemudian berkaitan dengan sanksi jika ada keinginan masyarakat tidak terpenuhi pemerintah siap menerima kritik, saran dan evaluasi bersama antar warga dan aparat pemerintahan.
Sesi berikutnya Bapak Tumpal Simanjuntak dari SfGG lebih banyak mengupas tentang model pelayanan prima yang telah diberikan kepada beberapa daerah yang sudah bekerja sama dengan GTZ, dan masukan agar GTZ sering melakukan kunjungan kegiatan di wilayah timur, agar dapat juga menularkan pengetahuannya kepada aparat di sana. Dari Kementrian PAN yang diwakili oleh Bapak Drs. Rusdi lebih membahas langkah-langkah ke depan yang akan terus dibenahi oleh Kementrian PAN dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan Publik.
Acara workshop berakhir dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara peserta workshop, Kedeputian Pelayanan MenPAN, SfGG-GTZ dan LAN yang isinya antara lain:
1. Komitmen dari pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit kerja masing-masing
2. Kesediaan untuk menggunakan manual Praktis sebagai model potensial
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui penyelenggaraan Diklat Teknis dan Bimtek Pelayanan Publik
Kesepakatan ini ditandatangani oleh wakil peserta dari Kota Bontang Drs. H. Fakhrullah, M.Si (KPT Kota Bontang), Drs. Masdy Lambri (Bandiklat Prov. Kalteng), Drs. Syahril (Bandiklat Prov. Kaltim), Haryanto, S.Sos., MM (Sintap Parepare) dan Calvaryneke H. Wantania, SH., M.Si (Setda Kota Manado).

1 komentar: