PKP2A IV LAN ENERGI BARU DARI BUMI RENCONG

Laporan dari Seminar Reformasi Birokrasi di Aceh

LAN RI, kembali mengembangkan sayapnya dengan membuka Kantor Regional baru PKP2A IV di Banda Aceh pada 12 Januari 2010. Kantor PKP2A IV LAN ini masih menggunakan eks kantor Balai Latihan Koperasi Provinsi Aceh Jalan Tjut Nyak Makam Banda Aceh. Kegembiraan terpancar dari wajah pejabat-pejabat struktural yang menghadiri Peresmian Kantor PKP2A IV yang baru ini, diantaranya Gubernur Aceh Bapak Irwandi Yusuf, Wakil Ketua Komisi RI yang juga mantan MenPAN Bapak Taufik Efendi, Mantan PJ Gubernur Kaltim yang sekarang menjadi Staf Ahli Mendagri Tarmizi A Karim, Kepala LAN RI Bapak Asmawi Rewansyah, Sekretaris MenPAN dan Reformasi Birokrasi Tasdik K, serta para Bupati dan Walikota se-Aceh. Acara peresmian gedung juga dirangkai dengan pelantikan dan pengangkatan Kepala PKP2A IV Aceh ini sangat penting sekali karena diharapkan akan mempersiapkan, mempercepat dan mencetak para Apatratur Pemerintahan di Aceh yang berkualitas sekaligus menjawab tantangan yang begitu beragam untuk pembangunan Aceh di masa yang akan datang.

Hal tersebut dapat dimaklumi, karena Aceh beberapa tahun yang lalu mengalami musibah Tsunami yang merenggut kurang lebih 3000 PNS, jadi perlu menggembleng Aparatur yang sudah ada serta mempersiapkan Aparatur yang lebih berkualitas lagi. Gubernur sangat antusias dengan kehadiran PKP2A IV, beliau berharap wadah baru ini mampu mengemban amanah dan tugasnya dengan baik, dan segera ditindak lanjuti program strategis lainnya.

Kepala LAN RI sendiri menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan dan pengembangan LAN di Pemerintah Provinsi Aceh, karena LAN sendiri terus berupaya memberikan konteribusi nyata dalam pembangunan aparatur Negara melalui pengembangan penelitian, kajian kebijakan, pelayanan informasi dan perkonsultasian serta pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur.

Acara Peresmian Kantor ini juga dirangkai dengan Seminar Reformasi Birokrasi dan Otonomi Daerah. Dalam Pemaparan Materinya Taufik Effendi menegaskan bahwa para Aparatur harus paham dan mengerti akan perannya masing-masing, namun itu saja tidak cukup, mereka juga harus berperanan.” Yang terjadi elemen bangsa ini termasuk kalangan aparatur birokrasi kata peran saja belum mengerti dan faham serta dihayati sungguh-sungguh apalagi mampu berperanan”, ujarnya melontarkan kritik di depan peserta seminar. Taufik juga menegaskan Reformasi Birokrasi juga merupakan perubahan mindset, mengubah output menjadi outcomes, serta mempunyai visi dan misi bersama, dan menjadikan jabatan adalah amanah.

MenPAN RB Mangindaan yang diwakili Sekretaris MenPAN RB Tasdik Kinanto mengatakan “Kita wajib berantas dan kikis habis perilaku koruptif, dan melihat permasalahan dengan komprehensif. Namun dalam kenyataannya SDM aparatur, baik jumlah, kompetensi maupun penyebarannya belum sesuai dengan kebutuhan, etos kerja dan kesejahteraan yang masih rendah. Aspek kelembagaan dan organisasi juga belum ramping dan proporsional. MenPAN juga menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi jangan hanya jadi slogan namun bisa di implementasikan yang telah terkemas secara komprehensif oleh Tim Nasional, terdiri dari empat aspek yaitu :

1. Membangun kepercayaan Masyarakat melalui program percepatan pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan Publik.

2. Mendorong partisipasi pegawai, dunia usaha dan masyarakat melakukan program manajemen perubahan.

3. Mengentaskan kemiskinan melalui program penataan sistem manajemen.

4. Memperkuat sistem pengelolaan SDM melalui program pembangunan sistem manajemen berbasis kinerja.

Sementara itu Mendagri yang diwakili Staf Ahli Tarmizi A Karim mengupas tentang aspek penting reformasi birokrasi mulai dari peran tata kelembagaan, sistem, prosedur sampai pada SDM aparaturnya. Sedangkan Kepala Pusat LAN, Asmawi Rewansyah sependapat bahwa semua elemen bangsa harus paham betul peran masing-masing, serta paham prinsip jati diri bangsa seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945, serta mengerti tentang etika dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peran dan dukungan penting dari elemen masyarakat. (Humairah)